Desapenari.id – Geger! Sebuah video perlawanan warga Desa Loceret, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, mendadak viral di media sosial. Bukan tanpa sebab, mereka dengan berani menyurati Presiden Prabowo Subianto secara langsung melalui sebuah rekaman yang diunggah akun Instagram @desa_loceret pada Sabtu (21/2/2026). Isinya? Penolakan keras terhadap rencana pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai bakal mengubur masa depan pertanian mereka.
Dalam video yang kini menjadi perbincangan hangat itu, seorang petani dengan lantang membacakan surat terbuka. “Yang terhormat, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak H. Prabowo Subianto. Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami cintai dan yang kami banggakan,” ucapnya mewakili suara warga yang resah.
Namun, jangan salah sangka dulu. Para petani ini sama sekali tidak memusuhi program pemerintah. Mereka justru mendukung penuh gagasan koperasi desa. Lalu, apa yang mereka permasalahkan? Ternyata, mereka keberatan jika gerai koperasi tersebut dibangun tepat di atas lahan sawah produktif. Bukan tanpa alasan, mereka meminta lokasi pembangunan segera dipindahkan ke tempat yang lebih cocok.
Warga menyoroti letak lahan yang sangat tidak strategis. Bayangkan, bangunan itu bakal berdiri di tengah hamparan sawah hijau yang selama ini menjadi denyut nadi kehidupan mereka. Lokasinya berada di jalan buntu yang juga merupakan satu-satunya akses bagi petani untuk keluar-masuk membawa hasil bumi. Akses jalan menuju lokasi pun hanya selebar 2,3 meter dengan jarak tempuh sekitar 200 meter dari jalan raya. Jika proyek jadi digeber, bagaimana nasib traktor dan truk pengangkut hasil panen?
Pemerintah Kabupaten Nganjuk pun angkat bicara. Judi Ernanto, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) yang juga menjabat sebagai Anggota Satgas KDMP Kabupaten Nganjuk, mengaku sudah mendengar hebohnya video penolakan tersebut. Meski begitu, ia blak-blakan mengatakan pihaknya belum melakukan pengecekan langsung ke lapangan.
Judi dengan lugas menyatakan bahwa mereka masih menunggu komando dari atasan. “Kami masih menunggu (arahan) dari pimpinan,” ujarnya singkat. Pernyataan ini sontak memicu beragam spekulasi di kalangan warganet. Apakah nasib lahan sawah ini akan ditentukan meja rapat atau suara petani?
Menariknya, Judi kemudian membeberkan fakta bahwa proses pemilihan lokasi yang kini diprotes itu sebenarnya sudah melalui mekanisme Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Artinya, secara pros pros, warga desa sendiri pernah duduk bersama menyepakati hal ini. Namun, dinamika di lapangan ternyata berbicara lain.
Soal status tanah, Judi dengan percaya diri menjelaskan bahwa lahan yang dipersoalkan kemungkinan besar merupakan tanah kas desa atau yang akrab disebut tanah bengkok. Dari sisi aturan, ia menegaskan tidak ada masalah. “Kalau kemungkinan besar itu kan bengkok, tanah kas desa. Nah, kalau tanah kas desa sebenarnya secara aturan ya enggak masalah,” jelasnya mencoba menenangkan situasi.
Meski begitu, ia tidak menampik jika gejolak di masyarakat harus segera didamaikan. Oleh karena itu, ia mendorong semua pihak untuk segera duduk di meja mediasi. Tujuannya jelas, agar situasi di desa tetap adem ayem dan kondusif. Ia menekankan bahwa semangat pembangunan KDMP ini pada prinsipnya mulia, yaitu mendukung program nasional tanpa bermaksud merugikan siapapun.
“Skema penyelesaian kita harapannya ya mediasi,” terangnya dengan nada optimis.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, ironi mulai terkuak. Lokasi yang ditolak warga itu ternyata telah disepakati dalam Musdesus pada 17 Desember 2025 silam. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, kesadaran warga akan pentingnya lahan pertanian semakin menguat. Mereka merasa lahan produktif di desanya makin hari makin tergerus. Ketakutan akan krisis pangan lokal dan hilangnya mata pencaharian menjadi momok yang memicu keberanian mereka bersuara hingga ke istana.
Kini, bola panas berada di tangan pemerintah. Akankah mereka mendengar jeritan petani Loceret atau tetap memaksakan pembangunan di atas lahan yang menjadi sumber kehidupan? Satu yang pasti, suara dari Nganjuk ini telah menjadi alarm keras bagi program pemerintah agar lebih peka terhadap kondisi sosial dan lingkungan.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
