DENPASAR, Desapenari.id – Imigrasi Bali mendeportasi terhadap seorang pria warga negara Rusia berinisial IB (30) pada Selasa (10/11/2026). Tentu saja, langkah ini mereka jalankan melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali. Wah, kasus ini langsung bikin publik penasaran karena IB ternyata nekat jadi DJ lepas di sejumlah tempat hiburan.
Sementara itu, IB memegang ITAS Employment. Namun, alih-alih bekerja sesuai izin, dia justru ketahuan menjadi disc jockey (DJ) lepas di beberapa lokasi hiburan di Bali. Inilah titik awal mengapa pihak imigrasi menaruh curiga dan kemudian mendalami aktivitasnya.
Selain itu, berdasarkan pemeriksaan, IB tidak memiliki hubungan kerja maupun menjalankan tanggung jawab pekerjaan pada perusahaan yang menjadi penjaminnya. Jadi, dia malah memilih bekerja sebagai DJ lepas di sejumlah tempat hiburan di Bali. Jelas saja, kondisi ini melanggar ketentuan izin tinggal yang dia pegang.
Tak hanya itu, IB juga menjalankan aktivitas sebagai penata rambut selama kurang lebih tiga bulan. Dia bekerja di salon yang sama dengan seorang warga negara Ukraina, TR (28), pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Remote Worker, yang juga dideportasi. Nah, kombinasi pelanggaran ini makin lengkap saja.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, TR terdaftar sebagai Independent Beauty Partner pada perusahaan kosmetik di luar negeri. Namun, status itu tidak lantas membuatnya bebas bekerja di usaha lokal. Faktanya, dia justru terbukti bekerja sebagai penata rambut (hair stylist) di sebuah salon di kawasan Tibubeneng, Kabupaten Badung, Bali.
Namun, kasus tersebut akhirnya terungkap melalui operasi pengawasan gabungan bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Bali. Dari sinilah tim pengawas menemukan ketidaksesuaian antara izin tinggal dan aktivitas kerja kedua orang asing tersebut. Tentu saja, temuan ini langsung ditindaklanjuti sesuai prosedur.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali Ramdhani menjelaskan bahwa kepemilikan izin tinggal yang sah tidak serta-merta memberikan kebebasan bagi orang asing untuk melakukan pekerjaan di luar peruntukan izin yang diberikan. “Setiap orang asing yang berada di Indonesia wajib mematuhi ketentuan keimigrasian, termasuk menjalankan aktivitas sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki. Kami tidak akan menoleransi penyalahgunaan izin tinggal untuk melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum,” ungkap Ramdhani, Rabu (11/11/2026). Jangan salah paham, izin tinggal bukan tiket bebas untuk bekerja seenaknya.
Pihak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali kemudian mengenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) terhadap kedua orang asing yang kedapatan bekerja tidak sesuai dengan izin tinggalnya tersebut. Dengan demikian, proses hukum keimigrasian berjalan sesuai aturan yang berlaku. Tentu saja, tindakan ini menjadi sinyal tegas bagi pelanggar lainnya.
Mereka dikenakan tindakan administratif keimigrasian berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Oleh karena itu, kasus ini tidak berhenti pada deportasi saja. Regulasi tersebut menjadi dasar kuat bagi imigrasi untuk bertindak.
Tidak hanya dideportasi, tetapi mereka juga diusulkan masuk dalam daftar penangkalan selama lima tahun. Wah, efek jera ini jelas membuat keduanya tidak bisa sembarangan kembali ke Indonesia dalam waktu dekat. Tentu saja, imigrasi ingin memastikan pelanggaran serupa tidak terulang.
Ramdhani menambahkan bahwa izin tinggal remote worker diperuntukkan bagi orang asing yang bekerja secara jarak jauh untuk perusahaan di luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku. Artinya, izin itu bukan untuk bekerja secara langsung pada usaha lokal di Indonesia. Jadi, jangan sampai salah kaprah lagi.
Sementara itu, pemegang ITAS Employment wajib menjalankan pekerjaan sesuai dengan dasar pemberian izin tinggalnya. Dengan begitu, setiap orang asing harus memahami betul peruntukan izin yang dia pegang. Jika melanggar, tentu saja konsekuensinya jelas.
“Kami menyambut baik kehadiran orang asing yang memberikan kontribusi positif bagi Indonesia, termasuk bagi sektor pariwisata dan perekonomian Bali. Namun, setiap aktivitas harus tetap sesuai dengan ketentuan hukum. Pengawasan ini penting untuk menjaga ketertiban serta melindungi kepentingan masyarakat,” ungkap Ramdhani. Nah, pesan ini sekaligus menegaskan bahwa Bali tetap terbuka, asalkan semua pihak patuh aturan.
Dia juga mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran keimigrasian. Menurutnya, partisipasi masyarakat dan sinergi antarinstansi merupakan bagian penting dalam memastikan keberadaan serta kegiatan orang asing di Indonesia tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tentu saja, laporan warga menjadi salah satu kunci pengawasan yang efektif.
“Bali terbuka bagi wisatawan, investor, dan tenaga profesional asing yang mematuhi aturan. Namun, keterbukaan tersebut harus diiringi dengan kepatuhan terhadap hukum. Kami ingin memastikan Bali tetap menjadi destinasi yang aman, tertib, dan berkualitas,” tegasnya. Dengan demikian, kasus DJ Rusia ini menjadi pengingat penting: datang ke Bali boleh, tetapi patuhi izin dan aturan yang berlaku.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
