JEMBER, Desapenari.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jember langsung melempar peringatan keras kepada pemerintah daerah agar memprioritaskan kenyamanan masyarakat saat merancang regulasi penggunaan sound horeg. Secara khusus, lembaga ulama ini menilai pemerintah wajib menghadirkan aturan main yang tegas supaya geliat hiburan rakyat tetap berputar kencang tanpa merampas ketenangan warga sekitar.
Langkah cepat tersebut muncul tepat setelah ratusan pelaku sound horeg turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada Senin (16/11/2026). Dalam aksi yang memantik perhatian publik itu, massa secara terbuka memprotes keras wacana pembatasan operasional sound horeg yang sedang bergulir di wilayah Kabupaten Jember.
Faktanya, MUI Jember memang berdiri di barisan depan sebagai salah satu pihak yang mendorong penertiban fenomena sound horeg ini. Sebelumnya, jajaran pengurus MUI telah membahas polemik bising tersebut dalam forum rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Jember menyusul membanjirnya keluhan masyarakat yang merasakan gangguan pengeras suara ekstrem.
Menanggapi situasi yang kian memanas, Sekretaris Komisi Hukum dan HAM MUI Jember, Faizin Adi, membeberkan fakta lapangan yang mengejutkan publik. Berdasarkan catatan resmi lembaganya, pihak MUI terus menerima banyak aduan langsung dari masyarakat, terutama warga yang menetap di kawasan pedesaan.
Lebih jauh lagi, Faizin Adi menyoroti fenomena sosial yang selama ini luput dari pantauan banyak orang di lapangan. Menurut pengamatannya, tidak semua warga yang menanggung dampak kebisingan memiliki keberanian mental untuk menyuarakan protes atau keberatan mereka secara terang-terangan.
“Seolah-olah tidak ada yang protes, padahal sebenarnya banyak yang protes atau menyuarakan agar sound horeg ini bisa lebih ditertibkan,” ungkap Adi saat memberikan tanggapan resmi mengenai gelombang aksi demonstrasi tersebut.
Kendati bersuara lantang soal penertiban, Adi buru-buru meluruskan kesalahpahaman yang beredar luas di tengah masyarakat maupun kalangan pelaku usaha. Ia menegaskan bahwa MUI Jember sama sekali tidak menyimpan niat untuk mematikan atau melarang seluruh aktivitas hiburan yang memanfaatkan perangkat sound horeg.
Dalam penjelasannya, pria yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia ini menyebut para pelaku tetap bisa menjalankan aktivitas sound horeg asalkan mereka menghormati kondisi lingkungan serta menjaga hak masyarakat lain. Oleh sebab itu, MUI meminta semua pihak mengendalikan batas volume kebisingan agar panggung hiburan tidak memicu keresahan sosial.
“Jadi kami tidak menolak secara keseluruhan, tetapi monggo ada sound horeg, tetapi ditertibkan suaranya tidak begitu menggelegar dan tidak ada unsur-unsur yang meresahkan masyarakat,” tutur Adi memaparkan sikap moderat lembaganya secara gamblang.
Sejalan dengan pernyataan tersebut, Adi menilai kehadiran regulasi yang adil justru menjadi jalan tengah terbaik bagi semua kalangan. Dengan aturan yang jelas, para pelaku usaha penyewaan audio dan penyelenggara acara tetap dapat menggerakkan roda ekonomi mereka tanpa mengabaikan hak kenyamanan warga sekitar.
Tak berhenti sampai di situ, Adi juga melempar pengingat penting mengenai radius dampak getaran serta gelombang suara sound horeg. Ia menandaskan bahwa efek bising dari perangkat audio berdaya besar tersebut tidak hanya menghantam warga yang berada tepat di bibir panggung atau titik lokasi acara.
Bayangkan saja, berbagai aktivitas vital masyarakat di radius yang lebih jauh, termasuk kelancaran kegiatan belajar mengajar di sekolah, ikut menanggung risiko gangguan serius apabila penyelenggara abai membaca situasi lingkungan. Akibatnya, ruang publik yang seharusnya mendukung produktivitas warga justru kehilangan fungsi utamanya karena polusi suara.
Oleh karena itu, MUI menaruh harapan besar agar pemerintah daerah membuka pintu diskusi seluas-luasnya saat merumuskan draf aturan penggunaan sound horeg. Proses perumusan kebijakan tersebut sebaiknya tidak hanya merangkul komunitas audio dan pelaku usaha, melainkan juga memberi panggung bagi beragam elemen masyarakat untuk menyumbangkan pandangan objektif mereka.
Dengan melibatkan seluruh lapisan warga, regulasi sound horeg di Kabupaten Jember nantinya mampu menciptakan keseimbangan yang sehat bagi kehidupan bermasyarakat. Alhasil, kebijakan daerah ini tidak sekadar membuka ruang bagi geliat hiburan dan usaha kreatif, tetapi juga melindungi warga yang mendambakan ketenangan di kawasan permukiman maupun fasilitas umum.
Sebagai langkah konkret, Adi turut mengundang kalangan akademisi dari berbagai perguruan tinggi serta tokoh masyarakat lintas sektor untuk aktif menyuarakan aspirasi mereka. Partisipasi kaum intelektual dan warga sipil ini sangat krusial agar pemerintah mampu melahirkan produk kebijakan yang benar-benar adil dan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak.
Sementara itu, bab lanjutan mengenai polemik pengaturan sound horeg di Kabupaten Jember dipastikan masih terus bergulir melibatkan banyak pemangku kepentingan. Dinamika pembahasan ini menemukan momentum barunya tepat setelah aliansi Jember Sound System Community (JSSC) menggelar aksi unjuk rasa pada Senin (16/11/2026).
Selanjutnya, aksi massa yang berujung pada forum audiensi resmi di Kantor Pemerintah Kabupaten Jember tersebut berhasil melahirkan satu titik temu penting. Dalam pertemuan tatap muka itu, seluruh perwakilan menyepakati agenda untuk menggelar rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan dalam kurun waktu dua pekan ke depan.
Pada akhirnya, forum pertemuan krusial tersebut bakal menjadi panggung terbuka bagi seluruh pihak untuk menyalurkan gagasan dan aspirasi terbaik mereka. Melalui dialog konstruktif ini, pemerintah daerah dapat menyerap seluruh masukan secara utuh sebelum mengetok palu dan menerapkan regulasi sound horeg yang efektif di lapangan.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.

