Desapenari.id – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri langsung bergerak menggeledah rumah Irjen Eko Hadi Santoso. Penggeledahan itu terkait kasus dugaan makar dalam perkara penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Tentu saja, langkah tersebut langsung membuat publik bertanya-tanya: ada apa sebenarnya di balik penggeledahan ini?
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro menjelaskan bahwa kediaman Eko Hadi di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, menjadi posko. Namun, ia belum memerinci lebih jauh soal peran rumah tersebut. Kendati begitu, keterangan ini tetap menjadi petunjuk penting bagi publik yang ingin memahami arah penyidikan.
Susatyo mengatakan kepada wartawan pada Rabu (18/11/2026) bahwa penyidik Tipidum melakukan penggeledahan dan olah tempat kejadian perkara. Menurutnya, rumah di kawasan Cipete itu dipakai sebagai posko oleh EH. “Penyidik Tipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH,” ucap Susatyo saat dihubungi.
Meski begitu, Susatyo belum membuka detail lain terkait penggeledahan tersebut. Ia memilih menahan informasi sampai agenda jumpa pers digelar. Lantas, publik pun dibuat menunggu perkembangan berikutnya.
“Untuk perkembangan tindak pidana terhadap keamanan negara (keamanan negara), makar, akan disampaikan saat press conference, lengkap,” ucap dia. Dengan demikian, keterangan resmi masih menjadi pegangan utama dalam membaca kasus ini.
Sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri atas kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. Penetapan itu menjadi babak baru dalam rangkaian perkara yang menyita perhatian. Bahkan, nama-nama yang terseret termasuk mantan pejabat utama Polri.
Keempat tersangka meliputi eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, eks Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, eks Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Irjen Slamet Uliandi, serta eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso. Nama terakhir inilah yang kini dikaitkan dengan penggeledahan di Cipete. Tentu saja, publik langsung menghubungkan titik-titik perkara.
Bukan hanya Prabowo, empat tersangka juga menyadap pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan pengusaha. Tak hanya itu, penyidik menilai jaringan penyadapan ini menyasar banyak pihak. Oleh karena itu, perkara ini tidak sekadar soal satu nomor ponsel.
Atas dugaan perbuatan tersebut, penyidik menerapkan sejumlah pasal sesuai dengan peran masing-masing tersangka. Langkah ini menunjukkan proses hukum berjalan dengan jerat pasal yang berlapis. Selanjutnya, penyidik akan mendalami peran tiap pihak.
Pertama, penyidik menjerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun. Pasal ini menjadi dasar penting karena menyangkut dugaan pelanggaran privasi. Dengan demikian, penyidik memakai ancaman hukuman yang berat.
Kedua, penyidik menerapkan Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE terkait dugaan penghilangan data elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun. Selain itu, penyidik menyoroti soal data elektronik yang diduga hilang. Hal ini memperkuat dugaan bahwa perkara tidak berhenti pada penyadapan.
Ketiga, penyidik memakai Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan akses ilegal, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 atau 7 tahun, sesuai dengan ketentuan yang disangkakan. Di sisi lain, pasal ini menunjukkan penyidik mendalami cara para tersangka mengakses sistem. Yang jelas, jerat hukumnya tidak main-main.
Penyidik juga menerapkan Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, antara lain dengan menyalahgunakan kekuasaan. Untuk itu, penyidik tidak hanya melihat perbuatan teknis, tetapi juga peran dan pengaruh masing-masing tersangka. Dengan demikian, konstruksi perkara dibangun secara menyeluruh.
Selain menyidik dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik, Polri juga menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar. Laporan ini menjadi pintu masuk penyelidikan lain. Bahkan, isu makar membuat perkara ini semakin sensitif.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan turut serta, melakukan tindak pidana secara bersama-sama, atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan makar. Sementara itu, penyidik masih mendalami unsur-unsur yang menyertainya. Oleh karena itu, publik perlu menunggu hasil penyelidikan resmi.
Atas laporan itu, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri melakukan penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur makar yang harus dibuktikan secara terpisah. Dengan demikian, penyidik tidak serta-merta menyimpulkan, tetapi menguji bukti secara hati-hati. Kami pun mengutip keterangan resmi ini agar tidak muncul spekulasi liar.
Dalam kasus ini, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi telah divonis pemberhentian tidak dengan hormat meski mereka mengajukan banding atas putusan tersebut. Sebagai catatan, proses hukum masih bergulir dan banding tetap menjadi hak para pihak. Desapenari.id mengikuti perkembangan dari keterangan resmi, pernyataan langsung, dan pemberitaan sebelumnya. Dengan begitu, artikel ini menyajikan informasi secara hati-hati, berbasis sumber, dan tanpa menambahkan dugaan di luar fakta yang tersedia.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.

