BATANG, Desapenari.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang, Jawa Tengah, resmi menggebrak kebiasaan lama warga dengan memberlakukan sistem pembayaran nontunai alias cashless untuk retribusi parkir di kawasan Gedung Olahraga (GOR) Batang. Kini, pemerintah daerah mewajibkan setiap pengunjung meninggalkan transaksi uang tunai demi mempercepat layanan publik yang praktis dan akuntabel.
Selanjutnya, masyarakat yang hendak memarkirkan sepeda motor di area olahraga favorit ini cukup membayar tarif ramah kantong sebesar Rp 1.000 melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Sementara itu, Pemkab Batang menetapkan tarif parkir yang sangat terjangkau bagi pengendara mobil pribadi, yakni hanya sebesar Rp 2.000.
Lebih dari sekadar mengikuti tren gaya hidup digital, pemerintah daerah meluncurkan kebijakan progresif ini untuk menertibkan pungutan parkir di lapangan. Di samping itu, langkah tegas ini sekaligus menutup celah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini menghantui sektor retribusi konvensional.
Sejalan dengan tujuan tersebut, Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Batang, Ulul Azmi, menegaskan bahwa pembayaran digital secara otomatis merekam seluruh transaksi ke dalam sistem. Alhasil, mekanisme pintar ini menciptakan tata kelola keuangan daerah yang jauh lebih transparan, akurat, dan mudah diaudit.
“Penggunaan sistem nontunai ini sangat efektif untuk menangkal potensi kebocoran pendapatan daerah, karena sistem mencatat seluruh transaksi sehingga lebih transparan,” ungkap Ulul saat memberikan keterangan kepada wartawan pada Rabu (18/11/2026). Selain itu, pernyataan lugas pimpinan dinas ini membuktikan keseriusan pemda dalam menjaga integritas anggaran publik.
Lebih lanjut, Ulul memaparkan fakta lapangan bahwa kawasan GOR Batang belakangan ini memang mengalami lonjakan kunjungan masyarakat setiap harinya. Terutama pada waktu olahraga, ribuan warga lokal memadati area lintasan joging untuk beraktivitas fisik sekaligus menikmati ruang terbuka kebanggaan warga Kabupaten Batang tersebut.
Untuk menjamin kepastian hukum sekaligus melindungi masyarakat, pemerintah daerah menyandarkan besaran tarif ini pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2025. Berdasarkan regulasi sah tersebut, tarif retribusi resmi ditetapkan sebesar Rp 1.000 untuk sepeda motor dan Rp 2.000 untuk mobil tanpa pungutan tambahan.
“Pengunjung kini tidak lagi menerima karcis fisik berupa sobekan kertas, melainkan sistem QRIS langsung mencatat bukti pembayaran mereka secara digital,” tegas Ulul menjelaskan mekanisme baru tersebut. Dengan demikian, inovasi ramah lingkungan ini juga sukses memangkas limbah kertas karcis yang kerap mengotori area parkir.
Sementara itu, guna menjamin kelancaran pelayanan di lapangan, Disparpora Batang memercayakan seluruh operasional parkir kepada petugas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Melalui penugasan aparatur resmi di bawah naungan dinas ini, masyarakat mendapatkan standar pelayanan publik yang jauh lebih tertib dan profesional.
Aturan Tegas Nontunai: Petugas Tolak Uang Cash Kecuali Kondisi Darurat Ini!
Dalam praktiknya, pimpinan Disparpora telah menginstruksikan seluruh petugas agar mengutamakan pembayaran nontunai dan menolak tegas uang tunai dari para pengendara. Kebijakan disiplin ini bertujuan menjaga keutuhan pencatatan transaksi elektronik agar setiap rupiah yang masuk langsung terhubung ke kas daerah tanpa perantara manual.
“Kalau kebetulan ada pengunjung yang tidak membawa ponsel, mereka bisa meminta bantuan teman atau anggota rombongannya yang membawa QRIS,” jelas Ulul memberikan solusi praktis anti-ribet. Jadi, warga yang berolahraga beramai-ramai tetap bisa melunasi retribusi parkir dalam hitungan detik saja.
Kendati demikian, pihak pengelola tetap menyediakan kelonggaran khusus bagi pembayaran tunai apabila pengunjung menghadapi kondisi mendesak di lapangan. Sebagai contoh, petugas masih melayani transaksi tunai bagi pengunjung dari luar daerah yang sudah terlanjur datang tetapi tidak memiliki akses pembayaran digital.
Bikin Melongo! Baru Sepekan Jalan, Retribusi Parkir GOR Batang Tembus Rp 3 Juta!
Luar biasanya, transformasi digital di sektor perparkiran kawasan GOR Batang ini langsung membuahkan hasil nyata dalam waktu singkat. Faktanya, kedisiplinan petugas dan antusiasme masyarakat dalam memindai kode QRIS sukses mendongkrak penerimaan daerah secara signifikan sejak awal penerapan.
Sebagai bukti nyata, catatan pembukuan resmi menunjukkan bahwa penerimaan retribusi parkir di kawasan GOR Batang langsung menembus sekitar Rp 3 juta dalam kurun waktu sepekan terakhir. Pencapaian awal yang impresif ini membuktikan bahwa potensi retribusi parkir sangat besar apabila pengelolaannya dijalankan secara jujur.
Di sisi lain, Ulul menambahkan bahwa kehadiran fitur pencatatan otomatis melalui aplikasi pemantau sangat memudahkan pemerintah daerah mengawasi arus transaksi yang masuk. Melalui dasbor pemantauan real-time ini, jajaran dinas dapat mengecek perkembangan setoran parkir secara transparan langsung dari layar gawai mereka.
Lebih jauh lagi, lonjakan setoran mingguan yang menggembirakan ini menjadi bagian penting dari strategi Disparpora dalam mendukung target pendapatan daerah. Seperti yang tercantum dalam dokumen perencanaan keuangan, target ambisius sebesar Rp 2,5 miliar resmi dipatok pemerintah setelah penetapan perubahan anggaran.
“Capaian mingguan yang positif ini menjadi modal berharga bagi Disparpora dalam mengejar target pendapatan daerah secara keseluruhan,” pungkas Ulul penuh optimisme. Pada akhirnya, terobosan parkir cashless di GOR Batang ini siap menjadi percontohan sukses tata kelola retribusi digital bagi fasilitas publik lainnya.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.

