Desapenari.id, Depok – Wamenaker minta Longgarkan Larangan Wisuda Sekolah. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan kelonggaran terkait kebijakan larangan wisuda sekolah bagi industri perhotelan. Noel menyampaikan permintaan ini setelah ia berhasil menjembatani perselisihan antara manajemen dan karyawan Hotel Bumi Wiyata di Jalan Margonda, Kecamatan Beji, Depok, pada Ahad, 11 Mei 2025.
Baca Juga: Hubungan Indonesia-Australia
Noel menilai diskusi antara kedua belah pihak berjalan positif karena masing-masing menunjukkan pengertian. “Artinya, tinggal menunggu manajemen dan pekerja menemukan cara komunikasi yang baik,” ujarnya. Noel menjelaskan bahwa kedua pihak sempat membahas beberapa masalah, termasuk keterlambatan gaji dan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). “Namun, setelah mereka berdiskusi, kedua belah pihak sepakat untuk mencari solusi terbaik,” tegasnya.
Ketika wartawan menanyakan perihal intervensi Kemenaker, Noel langsung memberikan contoh terkait regulasi efisiensi yang kini pemerintah terapkan. “Misalnya, industri perhotelan biasa menyelenggarakan wisuda sekolah. Kami akan menyampaikan permohonan kepada Kang Dedi agar ia melonggarkan kebijakan tersebut,” jelasnya.Menurutnya, industri perhotelan sangat bergantung pada acara wisuda, terutama di musim seperti sekarang. “Bulan ini musim wisuda, jadi sebaiknya mereka bisa mendapatkan pemasukan dari sana,” lanjut Noel.
Noel menepis anggapan bahwa banyak manajemen hotel yang mengeluh. “Ini bukan keluhan, tapi realita. Jangan sampai kebijakan ini justru membebani industri perhotelan,” tegasnya.
Sementara itu, Musheri, Direktur PT Bumi Putra Wisata yang mewakili manajemen Hotel Bumi Wiyata, mengakui bahwa penurunan pendapatan hotel disebabkan oleh faktor ekonomi makro dan mikro. Kebijakan efisiensi sejak Januari 2025 membuat banyak hotel kesulitan memenuhi 30 persen pengeluaran tetap. “Biaya listrik dan air saja sudah berat, apalagi harus membayar utang ke vendor,” ujarnya.
Musheri mengungkapkan bahwa sebelum 2025, hotelnya sempat meraih profit meski kecil. “Tahun 2022-2024 ada keuntungan, meski belum bisa dibagikan. Namun, di 2025 hingga Maret, kami malah minus Rp1 miliar lebih,” paparnya. Hotel Bumi Wiyata biasanya mengandalkan acara instansi seperti diklat, seminar, dan pernikahan. Namun, efisiensi pemerintah dan perusahaan swasta membuat banyak acara beralih ke virtual. “Dulu rapat 10 orang di hotel, sekarang cukup via Zoom. Okupansi kami turun drastis dari 64 persen menjadi 30-33 persen,” jelasnya.
Terkait larangan wisuda sekolah untuk jenjang PAUD hingga SMP, Musheri tidak menyalahkan Gubernur Jawa Barat. “Kebijakan pemerintah pasti memengaruhi hotel, tapi kami yakin Pak Dedi punya pertimbangan lebih luas,” katanya. Namun, ia mengakui bahwa larangan ini mengurangi potensi pendapatan. “Sejak aturan itu berlaku, banyak bookingan wisuda yang dibatalkan. Dari 27 reservasi, 10 di antaranya mundur,” ungkapnya.
Dengan demikian, industri perhotelan berharap adanya keringanan kebijakan agar bisa bertahan di tengah tantangan ekonomi saat ini.
