JAKARTA, desapenari.id – Kadin Pusat Turun Tangan Investigasi Dugaan Permintaan Proyek Rp 5 Triliun oleh Pengusaha Cilegon. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia segera mengambil langkah tegas menanggapi dugaan permintaan proyek senilai Rp 5 triliun tanpa tender oleh sejumlah pengusaha anggota Kadin Kota Cilegon. Mereka mengarahkan permintaan tersebut ke PT Chandra Asri Alkali (CAA), yang sedang menggarap proyek strategis nasional (PSN) berupa pembangunan pabrik.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menegaskan bahwa pihaknya akan bertemu langsung dengan para pengusaha terkait untuk memverifikasi kebenaran informasi. Ia menekankan, Kadin tidak ingin hanya menilai dari potongan video viral di media sosial. “Kami harus bersikap bijak. Namun, kami juga tidak bisa hanya mengandalkan informasi sepenggal-sepenggal. Kami akan mendatangi mereka langsung,” jelas Anindya di Jakarta, Selasa (13/5/2025).
Sebagai respons cepat, Kadin Pusat membentuk tim khusus gabungan bidang organisasi dan etika. Tim ini akan mengevaluasi struktur, peran, serta tindakan Kadin Kota Cilegon dalam kasus ini. “Jika benar terjadi pelanggaran, ini murni oknum di level kabupaten/kota. Kami akan berkoordinasi dengan Kadin Provinsi Banten,” tambah Anindya.
Tak hanya itu, Kadin Indonesia juga berencana berkoordinasi dengan Gubernur Banten Andra Soni dan perwakilan Kementerian Investasi/BKPM. Mereka akan turun ke lapangan pada Rabu (14/5/2025) untuk memeriksa fakta secara langsung. “Kami akan bergerak bersama Gubernur Banten atau perwakilannya, BKPM, serta penegak hukum untuk memastikan kejelasan kasus ini,” tegas Anindya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Kadin bidang hukum dan organisasi juga dikerahkan untuk mengambil langkah cepat dan tepat dalam menangani dinamika ini.
Video Viral Permintaan Proyek Tanpa Tender
Sebelumnya, beredar rekaman video yang memperlihatkan perwakilan pengusaha lokal Cilegon—yang mengaku sebagai anggota Kadin Kota Cilegon—meminta alokasi proyek senilai Rp 5 triliun kepada kontraktor pelaksana proyek CAA, China Chengda Engineering Co., Ltd (CCE), tanpa melalui proses lelang. “Tanpa lelang, porsinya harus jelas. Rp 5 triliun untuk Kadin, atau minimal Rp 3 triliun tanpa tender lagi,” ujar salah seorang pengusaha dalam video tersebut.
Menanggapi hal ini, perwakilan CCE menyatakan akan mempertimbangkan pemberian pekerjaan namun belum bisa memastikan jenis proyek yang bisa diserahkan ke pihak lokal. “Kami akan berdiskusi lebih lanjut tentang skema subkontrak. Namun, kami perlu memastikan kemampuan mitra lokal terlebih dahulu,” jawab perwakilan CCE.
Dalam pertemuan itu, salah satu anggota Kadin mengklaim total nilai proyek CAA mencapai Rp 17 triliun, dengan alokasi untuk kontraktor lokal hanya sekitar Rp 1 triliun. “Dari sisa Rp 15 triliun, berapa persen untuk lokal? Ini poin pentingnya,” tegas anggota Kadin tersebut.
Gubernur Banten: Kadin Harus Pahami Regulasi
Gubernur Banten Andra Soni menyayangkan tindakan Kadin Kota Cilegon karena melanggar prinsip profesionalisme dan regulasi proyek strategis nasional. “Saya sangat kecewa. Kadin harusnya memahami aturan dan mendukung PSN, bukan justru mempersulit,” tegas Andra kepada Kompas.com melalui sambungan telepon pada Selasa (13/5/2025).
Ia mengungkapkan, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani juga telah memantau kasus ini. Pemerintah pusat dan daerah akan menindaklanjuti dengan rapat lanjutan pada Rabu besok.
Langkah Kadin dan Pemerintah Dinanti Masyarakat
Investigasi segera bergulir, dan publik pun menantikan kejelasan: benarkah permintaan ini memang datang dari oknum Kadin atau sekadar kesalahpahaman? Semua pihak harus menjaga transparansi dan keadilan dalam proyek strategis nasional demi menciptakan iklim investasi yang sehat.
