Jakarta, Desapenari.id – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman bersiap mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini. Ia akan memberikan penjelasan lengkap terkait surat dinas Kementerian UMKM yang memfasilitasi kunjungan istrinya ke sejumlah negara Eropa.
“Saya akan ke KPK jam 15.00 WIB dan akan menjelaskan semuanya di sana,” ujar Maman kepada ANTARA di Jakarta, Jumat siang. Saya siap transparan dan akan tanggapi polemik ini dengan jelas,” tegas Menteri Maman menanggapi sorotan publik yang semakin panas.
Surat Kontroversial yang Bikin Gaduh
Sebelumnya, sebuah surat resmi berkop Kementerian UMKM viral di media sosial. Surat itu mengatasnamakan kunjungan Agustina Hastarini, istri Menteri UMKM, ke enam negara Eropa plus Turki dengan dalih “misi budaya”.
Baca juga Hyundai Siap Hadirkan Ioniq 6 N Di London Pekan Depan!
Dalam dokumen tersebut, tercatat destinasi yang akan dikunjungi, mulai dari Istanbul (Turki), Pomorie dan Sofia (Bulgaria), Amsterdam (Belanda), Brussels (Belgia), Paris (Prancis), hingga Lucerne dan Milan (Swiss & Italia). Rencananya, perjalanan ini berlangsung dari 30 Juni hingga 14 Juli 2025.
Yang bikin publik geram, Sekretaris Kementerian UMKM Arif Rahman Hakim justru menandatangani surat ini secara elektronik. Isinya meminta Kedutaan Besar RI di negara-negara terkait untuk memberikan pendampingan kepada Agustina dan rombongan selama kunjungan.
Begitu surat ini beredar, langsung memicu gelombang kecaman. Warganet mempertanyakan dasar hukum penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan keluarga pejabat. Apalagi, Agustina Hastarini bukanlah pejabat atau bagian dari struktur birokrasi Kementerian UMKM.
Banyak netizen menilai, hal ini terkesan menyalahgunakan wewenang. “Ini kan jelas-jelas fasilitas dinas, kok dipakai untuk jalan-jalan keluarga?” tanya salah satu warganet di Twitter. Yang lain menambahkan, “Kalau mau jalan-jalan pribadi, ya pakai biaya sendiri, jangan pakai uang negara.”
Menteri Maman Berikan Sinyal Keterbukaan
Menyikapi kritikan yang mengalir deras, Maman Abdurrahman memastikan akan memberikan klarifikasi langsung di KPK. Ia tampak tidak menghindar dan justru memilih untuk menjelaskan duduk persoalannya secara terbuka.
KPK Belum Jelaskan Apakah Akan Menindaklanjuti Secara Hukum atau Hanya Meminta Klarifikasi Administratif.
Pakar hukum tata negara, Prof. Hadi Rahmat, menyoroti bahwa penggunaan surat dinas untuk kepentingan pribadi keluarga pejabat bisa melanggar aturan. “Jika tidak ada kaitan dengan tugas resmi negara, ini bisa masuk penyalahgunaan kewenangan,” tegasnya.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik, Lina Wijaya, mendesak KPK untuk menelusuri lebih dalam. “Jangan sampai ini jadi preseden buruk di mana fasilitas negara dipakai untuk kepentingan pribadi pejabat dan keluarganya,” ujarnya.
Semua mata kini tertuju pada KPK. Apakah lembaga antirasuah ini akan memproses laporan lebih lanjut atau sekadar meminta penjelasan administratif? Masyarakat menunggu kejelasan, sementara Menteri Maman bersiap menjawab semua pertanyaan di hadapan KPK nanti siang.
Kasus ini mengingatkan kita pada pentingnya transparansi dan akuntabilitas pejabat publik. Fasilitas negara harus dipakai untuk kepentingan rakyat, bukan keluarga atau kelompok tertentu. Jika terbukti melanggar, harus ada konsekuensi hukum yang jelas.
