SURABAYA, Desapenari.id – Dalam sebuah keputusan yang patut diacungi jempol, DPRD Jawa Timur (Jatim) secara resmi menghapus anggaran kunjungan luar negeri yang sebelumnya dianggarkan mencapai hampir Rp 19 miliar! Bayangkan, uang sebesar itu akhirnya tidak lagi digunakan untuk jalan-jalan ke luar negeri, melainkan dialihkan untuk kepentingan yang jauh lebih mendesak. Tindakan tegas ini jelas menuai apresiasi dari banyak kalangan, lho!

Selanjutnya, melalui proses revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim 2025, dewan dengan bijak menggeser anggaran belasan miliar rupiah tersebut ke berbagai program lain yang dinilai lebih prioritas. Pergeseran ini menunjukkan komitmen nyata untuk lebih memanfaatkan uang rakyat demi kesejahteraan rakyat itu sendiri.

Kemudian, Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf, membenarkan penghapusan kunjungan luar negeri ini. Ia dengan jelas mengungkapkan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk tindak lanjut atas instruksi yang sebelumnya sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. “Sekarang itu kan ada moratorium dari presiden terkait kunjungan ke luar negeri, maka kita juga menindaklanjuti instruksi itu,” tegas Musyafak di Gedung DPRD Jatim, pada Rabu (3/9/2025). Jadi, keputusan ini adalah bentuk ketaatan pada aturan yang lebih tinggi.

Awalnya, pada rancangan APBD Jatim 2025, pos anggaran untuk kunjungan luar negeri itu mencapai angka yang fantastis, hampir Rp 19 Miliar. Namun, kini melalui berbagai tahapan pembahasan perubahan APBD (P-APBD) Jatim 2025 yang alot, dewan akhirnya memutuskan untuk langsung memindahkan dana besar tersebut ke pos-pos anggaran lainnya. Ini membuktikan bahwa proses pengawasan anggaran berjalan dengan baik.

Akibatnya, dengan bergesernya anggaran itu, baik para anggota dewan maupun jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim otomatis tidak bisa lagi melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) yang dibiayai oleh APBD. Artinya, tidak ada lagi perjalanan dinas ke luar negeri yang menggunakan uang daerah. Kebijakan ini memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk hal produktif.

Lebih lanjut, Musyafak menegaskan bahwa pergeseran anggaran itu sengaja mereka alihkan ke program-program yang langsung menyentuh dan meringankan beban masyarakat. Dewan sangat menyadari bahwa kondisi ekonomi saat ini memang sedang sulit dan penuh tantangan. Mereka tidak menutup mata terhadap realita yang ada.

Selain itu, banyak sekali masyarakat yang selama ini mengeluh karena pendapatannya ikut seret dan tidak menentu. Belum lagi, persoalan pengangguran yang angka nya masih perlu menjadi perhatian serius semua pihak. Oleh karena itu, dana Rp 19 miliar ini diharapkan bisa memberikan solusi konkret.

Dengan demikian, pergeseran anggaran yang signifikan ini diharapkan benar-benar bisa membantu dan meringankan beban masyarakat banyak. “Dengan adanya moratorium itu kami di DPRD sama sekali, baik eksekutif maupun legislatif, kita take down semua untuk kunjungan ke luar negeri. Kita kembalikan untuk program kemasyarakatan yang menyentuh langsung dan bisa dirasakan oleh masyarakat,” ungkapnya dengan penuh keyakinan. Uang rakyat akhirnya kembali untuk rakyat!

Di sisi lain, dalam merespons dinamika dan situasi ekonomi yang sedang tidak mudah ini, Musyafak juga meminta secara khusus agar seluruh anggota DPRD Jatim bisa lebih bijak dan menjaga diri. Mereka harus menghindari segala bentuk pamer kemewahan atau flexing di media sosial yang berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.

Terakhir, ia mengingatkan, jangan sampai tindakan yang tidak sensitif tersebut justru memicu kemarahan dan kekecewaan masyarakat. Dewan harus hadir sebagai representasi rakyat yang memahami jerih payah dan kesulitan yang mereka alami. Keputusan menghapus anggaran jalan-jalan ke luar negeri ini adalah bukti awal komitmen itu. Mari kita nantikan realisasinya untuk kesejahteraan bersama!

Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com