Berita

Mahasiswa Cianjur Mendesak Dihentikannya Sementara Program MBG

Posted on 3 Oktober 20253 Oktober 2025

by eko satrio

CIANJUR, Desapenari.id – Tanpa diduga-duga, sebuah aksi demonstrasi yang digelar di depan gerbang DPRD Cianjur pada Kamis (2/10/2025) petang berhasil menyita perhatian publik. Lebih lanjut, aksi yang digagas oleh mahasiswa ini menghadirkan sebuah adegan teatrikal yang sangat memilukan. Sebagai gambaran, mereka mendramatisasi seorang siswa SMP dan SMA yang menjadi korban keracunan setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Akibatnya, suasana pun menjadi tegang menyaksikan aksi tersebut.

Tanpa membuang waktu, tim medis yang mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap segera melakukan tindakan medis di lokasi kejadian teatrikal tersebut. Lebih mencengangkan lagi, para petugas kesehatan bahkan harus memasang cairan infus pada salah satu “korban” yang sengaja dibiarkan tergeletak tak sadarkan diri. Pada akhirnya, publik baru menyadari bahwa ini semua adalah bagian dari aksi protes yang sangat kreatif dan penuh makna.

Sebagai kelanjutan dari aksi tersebut, terungkaplah bahwa para pengunjuk rasa merupakan mahasiswa yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Selain itu, mereka dengan lantang mengecam kasus keracunan menu MBG yang terus berulang dalam sebulan terakhir. Yang paling mengkhawatirkan, koordinator aksi, Agus Rama Tunggaraga, mengungkapkan data nasional yang mencengangkan. “Di data nasional, lebih dari 5.000 orang mengalami keracunan massal, dan Jawa Barat memiliki jumlah siswa yang keracunan tertinggi. Sebenarnya, ini sangat mengkhawatirkan, sehingga itu yang mendasari kami menggelar aksi ini,” tegas Agus. Oleh karena itu, aksi ini bukanlah tanpa dasar yang jelas.

Berdasarkan fakta-fakta mengerikan itulah, Agus dan kawan-kawan kemudian menuntut agar penyaluran MBG di Cianjur segera dihentikan sementara. Sebagai solusi, mereka meminta jaminan keamanan dan dampak positif dari program tersebut sebelum dapat dilanjutkan kembali. Tidak berhenti di situ, Agus juga mendesak dilakukannya audit dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). “Karena program yang berjalan tanpa evaluasi hanya akan menambah korban,” kata Agus dengan nada prihatin. Dengan demikian, tuntutan mereka sangatlah konkret dan mendesak.

Yang lebih memprihatinkan lagi, Agus membeberkan sebuah fakta yang sangat mencengangkan. Menurut data yang berhasil mereka kumpulkan, baru empat SPPG di Cianjur yang telah mengantongi sertifikat higienis. “Sebagai akibatnya, ini menjadi pertanyaan besar bagi kami. Bagaimana sebuah dapur dapat beroperasi tanpa memenuhi persyaratan? Sertifikatnya tidak ada, ahli gizinya juga tidak ada. Pada intinya, hal ini mengindikasikan bahwa Cianjur tidak siap menjalankan MBG,” ujarnya dengan tegas. Alhasil, program mulia ini justru berpotensi menjadi bumerang yang membahayakan nyawa siswa.

Tidak hanya itu, Agus juga menyoroti secara spesifik kualitas menu yang disajikan. Menurut investigasi mereka di lapangan, masih ditemukan adanya menu junk food, makanan cepat saji, bahkan roti seharga Rp2.000 yang dijadikan salah satu menu MBG. “Sebenarnya, ini sangat memprihatinkan. Lalu, bagaimana ke depan dengan semangat membangun generasi penerus bangsa yang lebih baik, namun tidak jelas kebutuhan gizi yang diberikan?” tegas Agus. Oleh karena itu, program yang seharusnya menyehatkan justru berbalik menjadi ancaman serius.

Di sisi lain, Agus menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bertanggung jawab penuh atas persoalan ini. Sesuai dengan amanat undang-undang dasar tentang hak pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan, kewajiban itu tidak dapat ditawar. “Sebagai penanggung jawab, Pemerintah daerah bertanggung jawab atas hal ini, atas apa yang terjadi terhadap anak-anak ini,” tandasnya. Dengan kata lain, kelalaian dalam program ini adalah bentuk pengabaian terhadap konstitusi.

Meskipun aksi berlangsung hingga petang, seluruh rangkaian demonstrasi berjalan tertib dan mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan. Sebelumnya, massa aksi bahkan sempat melakukan aksi tidur di jalan sebagai bentuk protes simbolik terhadap lambannya penanganan kasus ini. Akhirnya, aksi tersebut berhasil ditutup dengan damai, namun meninggalkan segudang tanya dan tuntutan yang harus segera direspons oleh pemerintah daerah.

Mengapa Skandal MBG Cianjur Bisa Terjadi?

Pertama-tama, mari kita kupas akar permasalahannya. Program Makan Bergizi Gratis sejatinya adalah program yang sangat mulia. Akan tetapi, niat baik saja tidaklah cukup. Implementasi di lapangan yang ceroboh dan tanpa pengawasan ketat telah mengubah program ini menjadi bencana. Bayangkan saja, bagaimana mungkin dapur yang tidak memiliki sertifikat higienis dan tenaga ahli gizi diperbolehkan beroperasi? Hal ini jelas menunjukkan adanya lubang besar dalam sistem pengawasan.

Kedua, masalah kualitas menu yang disoroti oleh mahasiswa patut menjadi perhatian kita semua. Menu seperti junk food dan roti murah jelas tidak memenuhi standar gizi yang dibutuhkan oleh anak-anak dalam masa pertumbuhan. Alih-alih membangun generasi emas, program ini justru berpotensi menciptakan generasi dengan masalah gizi buruk dan kesehatan yang terganggu. Ironis, bukan?

Ketiga, tuntutan untuk menghentikan sementara program hingga ada evaluasi adalah langkah yang sangat masuk akal. Daripada terus menerus menambah korban, lebih baik program dihentikan sejenak untuk dibenahi total. Audit independen terhadap SPPG mutlak diperlukan untuk memastikan setiap dapur memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang berlaku. Tanpa langkah tegas ini, kita hanya akan menyaksikan daftar korban keracunan yang terus bertambah panjang.

Keempat, peran serta mahasiswa dalam mengawal isu ini patut diacungi jempol. Dengan aksi teatrikal yang kreatif, mereka berhasil menyampaikan pesan yang kuat kepada publik dan pemangku kebijakan. Aksi seperti ini membuktikan bahwa mahasiswa masih menjadi salah satu pilar kontrol sosial yang efektif. Suara mereka tidak boleh diabaikan, karena yang dipertaruhkan adalah nyawa dan masa depan anak-anak bangsa.

Pada akhirnya, skandal keracunan MBG di Cianjur adalah sebuah tamparan keras bagi kita semua. Program pemerintah yang seharusnya menjadi solusi, justru berubah menjadi masalah baru yang lebih pelik. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret harus segera diambil. Pemerintah daerah harus segera menindaklanjuti tuntutan mahasiswa, melakukan audit menyeluruh, dan menertibkan seluruh SPPG yang tidak memenuhi syarat. Hanya dengan komitmen dan transparansi yang tinggi, program MBG dapat kembali pada tujuannya yang semula: menciptakan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Jangan biarkan satu nyawa pun kembali menjadi korban dari kelalaian ini!

Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com