MAKASSAR, Desapenari.id – Getirnya kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang melibatkan seorang anggota DPRD Takalar berinisial IS (36), ternyata tidak berhenti di ruang sidang dewan. Lebih mencengangkan lagi, kasus ini justru berhasil menyeret seorang oknum penegak hukum ke dalam lingkaran tersangka. Akibatnya, publik sekarang menyaksikan sebuah drama hukum dimana seorang Brigadir berinisial MT yang sehari-harinya bertugas di Polres Maros, harus berhadapan dengan jeratan hukum.

Tanpa basa-basi, penyidik Polres Takalar secara resmi menetapkan Brigadir MT sebagai tersangka. Keputusan ini mereka ambil setelah menemukan bukti kuat bahwa sang brigadir diduga menerima aliran dana haram. Sumber dana tersebut konon berasal dari transaksi jual beli sapi yang merupakan hasil empuk dari tindak penipuan yang didalangi oleh IS. Sementara sang politisi dari Fraksi Gerindra itu sendiri sudah lebih dulu menghirup udara bebas setelah memperoleh penangguhan penahanan, sang polisi justru mulai merasakan dinginnya jeruji besi.

Lebih dalam lagi, investigasi mengungkap fakta mengejutkan bahwa IS dan Brigadir MT ternyata telah menjalin hubungan yang sangat dekat, jauh sebelum kasus ini meletus ke permukaan. Namun, ketika kasus mulai terkuak, hubungan mesra itu seakan berubah menjadi permainan saling menyelamatkan diri. Dalam setiap kesempatan pemeriksaan, IS dengan lantangnya mengaku bahwa dirinya hanyalah “tumbal” atau pihak yang dimanfaatkan oleh oknum polisi tersebut. Pernyataan IS ini tentu saja menambah rumit dan berlapisnya kasus ini, membuat kita bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang menjadi dalang dari seluruh skema ini?

Merespon gencarnya pemberitaan dan tentunya untuk menjaga marwah institusi, Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto, langsung angkat bicara. Dengan tegas, ia menyatakan bahwa divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulsel kini telah bergerak cepat untuk mendalami setiap detil dugaan keterlibatan Brigadir MT. “Itu pasti kita akan tindaklanjuti baik dari Propam maupun pidana. Kalau memang terlibat perbuatannya, pasti nanti Reskrim akan menindaklanjuti,” ucap Didik dengan penuh keyakinan pada Senin (3/11/2025). Selain itu, ia juga menegaskan bahwa Propam Polda Sulsel terus melakukan koordinasi intens dengan Polres Takalar untuk memastikan proses penanganan kasus ini berjalan transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. “Sejauh mana nanti saya akan koordinasikan dengan Polres baik pidananya maupun etiknya. Kalau kita mau tahu perbuatannya, kita harus meminta keterangannya, baik saksi maupun terduga pelaku,” tutupnya dengan nada serius.

Sebelum drama penangkapan oknum polisi ini terjadi, panggung hukum sebenarnya sudah lebih dulu diwarnai dengan penahanan terhadap dua anggota dewan. IS (36) dari Fraksi Gerindra pertama kali meringkuk di tahanan setelah seorang pengusaha melaporkannya atas kasus penipuan 26 ekor sapi ternak. Aksi IS ini dikabarkan menimbulkan kerugian fantastis yang mencapai Rp 260 juta! Sementara itu, rekan seprofesinya, SR (28) dari Fraksi PKB, juga ikut terjerat kasus serupa. SR harus berurusan dengan polisi karena diduga melakukan penggelapan dana sebesar Rp 150 juta. Modus yang digunakannya tak kalah cerdik, yaitu dengan menggaet korban berinisial MHA ke dalam bisnis fiktif bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi. Pada awalnya, kedua anggota dewan tersebut ditahan di Mapolsek Mappakasunggu sejak Selkas (28/10/2025) karena dianggap bersikap tidak kooperatif dan menghambat proses penyelidikan. Akan tetapi, belakangan ini, kedua tersangka tersebut akhirnya mendapatkan penangguhan penahanan, mengisyaratkan bahwa proses hukum yang berliku masih sangat panjang.

Dari rangkaian fakta yang terungkap, kita bisa melihat dengan jelas bagaimana kasus ini bagai mata rantai yang saling terhubung. Penetapan Brigadir MT sebagai tersangka bukanlah akhir cerita, melainkan justru pembuka pintu menuju skandal yang lebih besar. Pernyataan IS yang menyebut dirinya hanya “dimainkan” oleh oknum polisi menciptakan narasi saling lempar tanggung jawab yang sangat dramatis. Di sisi lain, respons cepat dari Polda Sulsel melalui Propam-nya patut diapresiasi sebagai upaya untuk menegakkan integritas internal. Namun, masyarakat tentu masih akan mempertanyakan, bagaimana mungkin seorang oknum polisi bisa terlibat dalam aliran dana dari kasus penipuan yang dilakukan oleh seorang politisi? Apakah ini hanya kasus individu, ataukah ada sistem yang lebih besar yang membiarkan hal seperti ini terjadi? Koordinasi antara Propam dan Polres Takalar menjadi kunci untuk mengungkap kebenaran yang sesungguhnya dan memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu, baik bagi oknum polisi maupun bagi anggota dewan yang terlibat.

Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com