Desapenari.id — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menekankan pentingnya menggunakan data tunggal dalam penyaluran bantuan sosial (bansos), khususnya untuk peserta PBI JKN. Menurutnya, masalah bansos yang tidak tepat sasaran muncul karena data antar-kementerian, lembaga, dan pemda tidak sinkron.
“Kalau bansos salah sasaran, akar masalahnya ada di data yang berbeda-beda,” tegas Gus Ipul dalam siaran persnya, Rabu (16/7/2025). Pernyataan ini disampaikan saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa (15/7/2025), yang dipimpin Felly Estelita Rontuwene.
Inpres Nomor 4 Tahun 2025 Jadi Solusi
Gus Ipul menjelaskan, Presiden akhirnya mengeluarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 untuk menyatukan data. “Sekarang, hanya BPS yang berwenang mengolah dan menentukan data tunggal,” ujarnya. Dengan aturan ini, semua kementerian, lembaga, dan pemda wajib mendukung pemutakhiran data oleh BPS.
“Apakah datanya sudah sempurna? Belum. Tapi kita semua sepakat memulai perbaikan ini bersama,” tegasnya.
Kuota Bansos Masih Kurang, Prioritas untuk yang Paling Butuh
Gus Ipul mengungkapkan, kuota bansos saat ini hanya mencakup 96,8 juta jiwa, padahal untuk menjangkau masyarakat desil 4 dibutuhkan minimal 112 juta jiwa. “Penduduk kita lebih dari 280 juta. Karena kuota terbatas, kami fokus pada yang paling membutuhkan,” jelasnya.
Ia berharap, dengan koordinasi lintas kementerian, bansos bisa lebih tepat sasaran. “Kami ingin tidak ada lagi warga miskin yang kesulitan dapat layanan kesehatan,” ucap Gus Ipul optimis.
Penerapan Inpres ini berdampak pada penonaktifan lebih dari 8 juta data penerima PBI. “Kuotanya tetap, tapi dialihkan ke yang lebih berhak,” tegas Gus Ipul. Penonaktifan ini berdasarkan verifikasi lapangan oleh Kemensos dan BPS.
Ada beberapa alasan pencoretan:
- Hasil ground check menunjukkan penerima tidak memenuhi kriteria.
- 2 juta penerma ternyata tidak berhak dapat PBI.
- Pemeringkatan desil (DTSEN) menilai desil 5 ke atas tidak layak dapat bansos.
“Totalnya ketemu 8 juta lebih yang kami nonaktifkan,” ujarnya.
Jalur Reaktivasi: Formal & Partisipatif
Gus Ipul mengakui pemutakhiran data belum sempurna, karena itu pemerintah membuka dua jalur reaktivasi:
- Formal: melalui RT/RW, kelurahan, dinas sosial, hingga kepala daerah.
- Partisipatif: lewat aplikasi Cek Bansos, di mana masyarakat bisa mengajukan sanggahan dengan menjawab 39 pertanyaan verifikasi.
baca juga: Pernyataan Jokowi “Ini Sebetulnya Masalah Ringan”
Rincian Reaktivasi
- 1.822 usulan masih menunggu persetujuan Pusdatin.
- 2.578 disetujui tapi belum diaktifkan BPJS.
- 18.869 sudah aktif sebagai PBI-JKN.
- 2.359 aktif tapi pindah segmen.
Hadir dalam Rapat Kerja
Gus Ipul menegaskan, langkah ini diambil agar bansos benar-benar membantu yang membutuhkan. “Kami terus perbaiki sistem, tapi partisipasi masyarakat juga penting,” pungkasnya.
