Desapenari.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru saja melontarkan kritik pedas terhadap sebuah fenomena yang benar-benar sulit dicerna akal sehat. Jadi, begini faktanya: anggaran untuk sekadar makan dan minum di sejumlah pemerintah daerah (pemda) ternyata menggila hingga menyentuh angka Rp 1 miliar per hari! Bahkan, Komisi II DPR dengan tegas menyebut angka fantastis ini tidak masuk logika dan langsung menilai hal ini sebagai cerminan buruknya pengendalian belanja daerah.
Selanjutnya, mari kita telusuri asal muasal temuan mencengangkan ini. Ternyata, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sendiri yang membongkar praktik ini di Jakarta, pada Rabu (14/1/2026). Berdasarkan pemantauan ketat terhadap daerah-daerah yang dinilai boros, Tito menemukan fakta yang bikin geleng-geleng. Contohnya, ia menyoroti alokasi anggaran konsumsi yang bisa membengkak hingga Rp 1 juta per orang! Belum lagi, ia juga mengungkap modus di mana agenda rapat tertentu sengaja dibengkakkan hingga 10 kali lipat dari yang seharusnya.
Oleh karena itu, Tito pun tidak tinggal diam. Dengan penuh kewibawaan, ia mendorong semua daerah agar segera menghentikan kebiasaan buruk ini. “Kami mendorong semua daerah agar belanja dari pusat tepat sasaran, jangan dilebih-lebihkan. Apalagi, untuk rapat, kalau bisa pakai Zoom meeting saja,” tegas Tito. Terlebih lagi, ia menekankan bahwa semua belanja pemerintah, baik dari anggaran daerah maupun transfer pusat, harus benar-benar tepat sasaran tanpa sedikit pun penyimpangan.
Lalu, bagaimana tanggapan wakil rakyat? Respon dari DPR pun datang dengan sangat keras. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, secara terbuka menyatakan bahwa anggaran konsumsi Rp 1 miliar per hari itu benar-benar tidak masuk akal! “Kalau saya sih melihatnya, angka Rp 1 miliar per hari itu menurut hemat saya sungguh tidak logis,” kata Bahtra di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (15/1/2026).
Lebih lanjut, Bahtra memberikan analogi yang sangat gamblang. Ia berpendapat bahwa anggaran sebesar itu hanya akan masuk akal jika pemda mengadakan pesta mewah setiap hari, sebuah hal yang jelas-jelas mustahil dilakukan. Menurutnya, besarnya angka ini justru sangat kontras dan bertolak belakang dengan semangat efisiensi yang digaungkan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. “Dan itu kan tidak mungkin ada pesta setiap hari,” jelasnya. “Biasanya, uang makan minum itu bervariasi antar pemda, tapi kalau sampai Rp 1 miliar, sebanyak apa tamu yang datang setiap harinya?”
Akibatnya, DPR pun mengambil langkah tegas. Bahtra menegaskan bahwa Komisi II DPR akan segera memanggil Mendagri Tito Karnavian untuk meminta klarifikasi mendalam dan data terperinci. “Kami akan memanggil Kemendagri untuk menyampaikan Pemda mana saja yang sampai mengeluarkan biaya miliaran sehari,” tutur Bahtra dengan nada serius. Sebagai politikus Partai Gerindra, ia pun menekankan bahwa anggaran makan dan minum seharusnya dipakai secara wajar tanpa berlebihan.
Terakhir, Bahtra juga memberikan saran yang bernas dan penuh empati. Ia menyarankan agar pemerintah daerah sebaiknya menyimpan sebagian anggaran mereka untuk hal-hal yang lebih penting dan tak terduga, seperti penanggulangan bencana atau keadaan darurat lainnya. “Kami tidak melarang, tapi gunakanlah sewajarnya. Negara kita rawan bencana, mestinya anggaran-anggaran itu ditabung. Jangan dihabiskan semua hanya untuk makan dan minum,” pesannya. Singkatnya, pengawasan ketat harus segera dilakukan sebelum uang rakyat habis terlumat oleh pesta konsumsi yang tak berperi.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
