Jakarta (Desapenari.id) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), secara tegas menyatakan bahwa kehadiran Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura) bakal menjadi tameng andalan. Sebagai langkah strategis, badan otorita ini tidak hanya bertugas memproteksi wilayah utara Jawa dari banjir rob yang kian mengancam, tetapi juga akan mengawal pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) agar tetap tumbuh optimal.

Usai menghadiri Indonesia Summit 2025 di Jakarta pada Rabu, AHY dengan penuh semangat menjelaskan bahwa pada intinya, proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall merupakan solusi jangka panjang yang sangat dinantikan. “Dengan adanya otorita ini, kita akhirnya bisa memproteksi wilayah utara Jawa dari banjir rob, penurunan tanah (land subsidence), dan melindungi masyarakat yang selama ini hidup dalam bayang-bayang risiko bencana. Tidak hanya itu, kawasan industri dan ekonomi khusus (KEK) yang menjadi nadi perekonomian juga harus kita selamatkan,” papar AHY dengan penuh keyakinan.

Selanjutnya, ia menerangkan bahwa Badan Otorita Pengelola Pantura akan berperan sebagai ujung tombak eksekutif dan operasional. Tugas utama mereka adalah menyusun sebuah rancangan atau peta jalan (roadmap) yang benar-benar komprehensif dan terpadu, sehingga semua langkah kedepannya terarah dan terukur.

Dalam perkembangan terbaru, AHY resmi ditunjuk sebagai Ketua Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura). Posisi strategis ini memungkinkannya untuk mengkoordinasikan lima kementerian teknis sekaligus, yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kementerian Transmigrasi. “Oleh karena itu, kita ingin mendorong dan menyatukan semua langkah tersebut. Pasalnya, proyek besar dan jangka panjang seperti ini jelas melibatkan banyak stakeholder, membutuhkan investasi yang tidak sedikit, serta memerlukan komitmen kuat dari para pemimpin daerah,” ujarnya meyakinkan.

Terkait pendanaan, rencana pembangunan tanggul laut raksasa ini akan mengandalkan skema pembiayaan kombinasi antara pemerintah dan badan usaha. Skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) dinilai sebagai opsi yang paling tepat dan efisien. Meski demikian, proporsi detail pendanaannya masih akan dibahas dan dirundingkan lebih lanjut untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.

kunjungi juga laman gadget teknologi di Newtechclub.com

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah melantik Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura). Pelantikan tersebut dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin pagi, berdasarkan Surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 76P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita.

Tak ketinggalan, Kepala Negara juga melantik dua orang wakil kepala, yaitu Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Diantoro. Dengan struktur kepemimpinan yang solid ini, badan otorita diharapkan dapat segera memulai pekerjaannya dan mewujudkan visi besar perlindungan dan pertumbuhan ekonomi pesisir utara Jawa.