Hasan Nasbi Batalkan Pengunduran Diri sebagai Kepala PCO atas Perintah Presiden Prabowo
Jakarta, Desapenari.id – Hasan Nasbi Batalkan Pengunduran Diri. Memutuskan untuk tetap menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) setelah Presiden Prabowo Subianto memintanya untuk terus memimpin lembaga tersebut. Pernyataan ini ia sampaikan di kantornya, Jakarta, pada Selasa (6/5/2025).
“Sebagai bawahan, saya patuh pada perintah Presiden untuk melanjutkan tugas,” ujar Hasan. Ia menegaskan bahwa loyalitasnya menjadi alasan utama membatalkan rencana pengunduran diri yang diajukan sejak 21 April lalu.
Proses Pengunduran Diri yang Berubah
Awalnya, Hasan mengajukan surat pengunduran diri melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Namun, dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo pekan lalu, ia mendapat instruksi untuk tetap memimpin PCO.
“Saya sudah bertemu langsung dengan Presiden, Pak Mensesneg, dan Pak Seskab. Pada momen itulah saya mendapat perintah untuk terus bekerja,” jelasnya.
Tidak Ada Konflik dengan Istana
Hasan menepis isu adanya ketegangan dengan pihak Istana Kepresidenan. Meskipun mengakui beberapa kendala dalam pekerjaan, ia menegaskan hal itu tidak menimbulkan konflik.
“Beberapa masalah sempat muncul, tapi bukan berarti saya marah atau kecewa,” tegas Hasan. “Alhamdulillah, Pak Mensesneg dan Pak Seskab sudah membantu menyelesaikannya.”
Dukungan dari Pejabat Istana
Dua pejabat tinggi istana telah berperan penting dalam proses ini:
- Mensesneg Prasetyo Hadi: Memediasi komunikasi dengan Presiden
- Seskab Teddy Indra Wijaya: Membantu penyelesaian masalah teknis
“Mereka berdua yang akan membantu mengatasi berbagai kendala yang ada,” ungkap Hasan.
Kembali Bertugas Penuh
Setelah membatalkan pengunduran diri, Hasan langsung menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan pada Senin (5/5). Kini ia kembali menjalankan tugasnya secara penuh sebagai Kepala PCO.
Di satu sisi, Hasan Nasbi telah menunjukkan sikap profesional dengan mematuhi perintah atasan. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan tentang sejauh mana independensi seorang pejabat dalam mengambil keputusan karirnya sendiri. Sebagai contoh, proses pengunduran diri yang sempat diajukan kemudian dibatalkan menimbulkan spekulasi tentang adanya tekanan tertentu.
Selanjutnya, peran Mensesneg dan Seskab dalam menyelesaikan masalah internal PCO patut diapresiasi. Lebih jauh, kolaborasi antara pejabat istana ini membuktikan bahwa komunikasi politik yang baik mampu meredakan ketegangan. Misalnya, penyelesaian masalah yang sempat membuat Hasan ingin mengundurkan diri menunjukkan efektivitas sistem kerja tim.
Sementara itu, kasus ini menjadi pembelajaran berharga bagi birokrasi Indonesia. Yang terpenting, keseimbangan antara loyalitas dan profesionalisme harus tetap dijaga. Dengan demikian, institusi pemerintahan bisa bekerja optimal tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip good governance.
Pada akhirnya, keputusan Hasan untuk tetap menjabat membawa konsekuensi tersendiri. Artinya, ia harus membuktikan bahwa pilihannya tersebut benar-benar untuk kepentingan bangsa, bukan sekadar kepatuhan buta. Singkatnya, kasus ini akan menjadi tolok ukur dinamika hubungan atasan-bawahan di era pemerintahan baru.
