Desapenari.id – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) baru saja mengamankan sebanyak 196 Warga Negara Asing (WNA) dari puluhan negara dalam sebuah operasi besar-besaran. Aparat imigrasi menemukan para WNA tersebut telah menyalahgunakan izin tinggal mereka, bahkan tak sedikit yang berperan sebagai investor fiktif! “Dari 229 WNA yang kami periksa dengan teliti, kami akhirnya menemukan bahwa 196 di antaranya jelas-jelas terindikasi melakukan pelanggaran keimigrasian,” tegas Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Yuldi Yusman dengan lugas dalam konferensi pers di kantor Kementerian Imipas, Jakarta, pada Rabu (8/10/2025). Sebagai perbandingan, hanya 33 orang lainnya yang dinyatakan bersih tanpa pelanggaran sama sekali. Konferensi pers ini sendiri sengaja digelar untuk mengungkap secara transparan hasil operasi yang menggemparkan tersebut.

Lebih lanjut, Yuldi memaparkan bahwa ratusan WNA ini berhasil dijaring dalam sebuah operasi bertajuk Operasi Wira Waspada. Aparat menggela operasi ini secara serentak di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada tanggal 3 hingga 5 Oktober 2025. Kemudian, operasi ini bukan hanya sekadar sweeping biasa, melainkan sebuah langkah sistematis yang menargetkan lokasi-lokasi rawan berdasarkan intelijen yang dikumpulkan. Oleh karena itu, hasilnya pun sangat signifikan dan membuktikan adanya penyalahgunaan sistematis terhadap peraturan keimigrasian kita. Masyarakat pun diharapkan dapat memahami bahwa operasi seperti ini mutlak diperlukan untuk menjaga kedaulatan hukum di negeri sendiri.

Selain itu, Yuldi juga membeberkan secara rinci jenis pelanggaran yang berhasil diungkap. Menurutnya, dari total pelanggaran yang ada, Imigrasi menemukan 99 kasus yang berkaitan erat dengan penyalahgunaan izin tinggal. Kemudian, disusul oleh 20 kasus overstay atau tinggal melebihi batas waktu yang diizinkan. Yang lebih mencengangkan lagi, operasi ini juga berhasil membongkar 11 kasus investor fiktif dan 9 kasus sponsor fiktif! Sebagai contoh, modus investor fiktif biasanya melibatkan dokumen investasi palsu yang sengaja dibuat untuk mengelabui pihak imigrasi. Akibatnya, praktik-praktik semacam ini sangat merugikan negara dan merusak iklim investasi yang sehat.

Tidak berhenti di situ, ketika dirinci berdasarkan kewarganegaraan, Nigeria muncul sebagai negara yang warganya paling banyak terjaring dalam operasi tersebut. Faktanya, sebanyak 82 orang atau setara dengan 35,8 persen dari keseluruhan WNA yang ditangkap berasal dari Nigeria! Selanjutnya, posisi kedua ditempati oleh warga negara India dengan 28 orang, dan diikuti oleh Spanyol dengan 21 orang. Sementara itu, secara keseluruhan, operasi yang digelar hanya dalam tiga hari ini berhasil memeriksa warga negara asing yang berasal dari 33 negara berbeda. Data ini jelas menunjukkan bahwa masalah ini adalah masalah lintas negara dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak.

Sementara itu, dari sisi kinerja kantor imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Jakarta Selatan berhasil mencatatkan diri sebagai kantor imigrasi yang paling produktif. Bagaimana tidak, kantor ini berhasil menjaring WNA terbanyak dengan jumlah yang fantastis, yakni 65 WNA! Selanjutnya, posisi runner-up ditempati oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi yang berhasil menjaring 27 WNA. Kemudian, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta menyusul di posisi ketiga dengan 26 WNA yang diamankan. Pencapaian ini tentunya tidak lepas dari strategi dan kerja keras petugas di lapangan yang melakukan pengawasan ketat.

Menyikapi temuan ini, Yuldi menegaskan bahwa Ditjen Imigrasi tidak akan berhenti sampai di sini. Oleh karena itu, pihaknya akan segera melanjutkan proses hukum keimigrasian terhadap 196 WNA tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. “Selain itu, kami juga akan memperkuat pengawasan terhadap perusahaan penanaman modal asing fiktif yang selama ini kerap disalahgunakan sebagai sarana untuk memperoleh izin tinggal,” ucap dia dengan penuh keyakinan. Langkah proaktif ini diharapkan dapat memutus mata rantai penyalahgunaan izin tinggal dan memberikan efek jera bagi pelaku. Pada akhirnya, komitmen untuk menegakkan hukum harus menjadi prioritas utama untuk melindungi kepentingan nasional.

Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com