New York/PBB (Desapenari.id) – Kamboja secara resmi mengajukan permintaan kepada Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar pertemuan membahas eskalasi konflik dengan Thailand di perbatasan. Misi Pakistan kepada RIA Novosti mengonfirmasi langkah ini, meski jadwalnya belum ditetapkan. “Kamboja sudah mengajukan permintaan. Kami masih meninjau waktu yang tepat,” jelas perwakilan misi tersebut.
Ketegangan Meledak di Kawasan Sengketa
Perseteruan puluhan tahun antara Thailand dan Kamboja soal Kuil Preah Vihear—situs warisan dunia UNESCO dari abad ke-11—kini memanas dengan cepat. Sejak Kamis lalu, kedua negara terlibat baku tembak dan serangan artileri berat di zona perbatasan. Padahal, sebelumnya ketegangan sudah memuncak akibat insiden ranjau darat dan saling usir diplomat.
Al Jazeera melaporkan, berdasarkan data Kementerian Kesehatan Thailand, serangan roket dan tembakan artileri telah menewaskan 11 warga sipil plus seorang tentara di sisi Thailand. Sementara itu, otoritas empat provinsi Thailand yang berbatasan langsung dengan Kamboja mulai mengungsikan warganya. The Nation menyebut, evakuasi dipercepat menyusul makin gencarnya serangan.
Dampak Langsung pada Warga Sipil
Penduduk di wilayah perbatasan panik. “Kami dengar suara ledakan terus-menerus. Rumah kami bergetar,” cerita seorang warga Thailand yang mengungsi ke pusat evakuasi. Pemerintah setempat membuka posko darurat, tetapi pasokan makanan dan obat-obatan mulai menipis. Di sisi Kamboja, laporan media lokal menyebut ribuan orang juga mengungsi ke wilayah aman.
Meski DK PBB belum memutuskan jadwal pertemuan, Sekretaris Jenderal PBB dikabarkan telah menghubungi kedua negara untuk meredakan ketegangan. Sayangnya, upaya ini belum membuahkan hasil. Thailand bersikeras bahwa Kamboja harus menarik pasukannya dari zona sengketa, sementara Phnom Penh menuduh Bangkok memprovokasi dengan serangan mendadak.
Konflik ini berawal dari sengketa wilayah sekitar Kuil Preah Vihear, yang secara hukum diakui PBB sebagai milik Kamboja pada 1962. Namun, Thailand tidak pernah sepenuhnya menerima keputusan itu. “Ini bukan cuma soal tanah, tapi juga simbol nasionalisme kedua negara,” jelas pengamat hubungan internasional dari Universitas Chulalongkorn, Bangkok.
Para ahli memprediksi konflik akan terus berlarut jika tidak ada intervensi kuat dari pihak ketiga. DK PBB kemungkinan besar akan meminta gencatan senjata darurat, tapi solusi jangka panjang tetap ambigu. Sementara itu, warga sipil di perbatasan hanya bisa berharap tembakan cepat berhenti.
Laporan oleh Tim Desapenari.id di New York; kontribusi dari sumber di Bangkok dan Phnom Penh.
