Desapenari.id – Pemerintah Kota Tangerang Selatan baru saja membuat keputusan yang mengguncang! Bagaimana tidak, mereka terpaksa merumahkan hingga 1.800 tenaga kerja sukarela (TKS) atau pegawai honorer. Aksi ini jelas terjadi sebagai imbas langsung dari kebijakan nasional penghapusan pegawai non-ASN yang tengah bergulir. Selanjutnya, Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie pun angkat bicara untuk menjelaskan situasi yang pelik ini.
Dengan terang, Benyamin Davnie mengungkapkan bahwa ribuan pegawai tersebut akhirnya harus dirumahkan. Pasalnya, mereka tidak berhasil masuk ke dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Di Tangsel ini, masalahnya bukan cuma di RSU Serpong Utara. Kami terpaksa merumahkan 1.800 TKS yang gagal masuk PPPK,” ujar Benyamin, Kamis (5/2/2026). Kemudian, ia merinci tiga faktor kegagalan utama: pertama, batas usia yang sudah terlampaui; kedua, kondisi kesehatan yang kurang memadai saat tes; dan ketiga, konflik dengan seleksi CPNS serta kelengkapan berkas.
“Selain soal umur dan kesehatan, banyak dari mereka yang justru sedang mengikuti tes CPNS. Alhasil, kami tidak bisa mengusulkan mereka untuk PPPK,” tambah Benyamin dengan nada prihatin. Tak berhenti di situ, kendala administratif seperti ijazah dan persyaratan lain juga menjadi tembok besar yang menghalangi. Namun, di tengah kabar kurang mengenakkan ini, Benyamin segera memberi angin segar.
Ternyata, keputusan merumahkan ini bersifat sementara, bukan pemutusan hubungan kerja permanen. Pemerintah Kota sepenuhnya menyadari bahwa jasa para honorer ini masih sangat dibutuhkan. Sebagai contoh, di RSU Serpong Utara saja, terdapat 84 tenaga kesehatan yang ikut dirumahkan. Bayangkan, apabila hubungan kerja mereka diputus begitu saja, bisa dipastikan layanan kesehatan di rumah sakit tersebut akan langsung terganggu! “Kalau kami bersikap kaku dan memutus kontrak mereka, maka pelayanan medis di RSU Serpong Utara bisa lumpuh total,” tegas Benyamin. Oleh karena itu, Pemkot Tangsel sama sekali tidak tinggal diam.
Saat ini, tim pemerintah sedang berburu solusi dan jalan keluar hukum yang tepat untuk mengatasi kemelut ini. “Prinsip kami jelas: mencari solusi terbaik. Pak Sekda bahkan sudah menggelar rapat khusus, dan meski laporannya belum saya terima, solusi pasti akan ditemukan,” papar Benyamin dengan penuh keyakinan. Akan tetapi, ada satu fakta pahit yang tidak bisa ditutup-tutupi dan sedang menjadi beban para pegawai honorer.
Faktanya, para pahlawan pelayanan ini belum menerima gaji mereka sejak Januari 2026! Kondisi ini terjadi lantaran status hukum mereka masih berada dalam wilayah abu-abu. Akibatnya, pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pun terhambat karena harus mengikuti ketentuan hukum yang kuat. “Saya tidak ingin gegabah dan mengabaikan aspek hukum. Setiap pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum yang jelas,” tegas Benyamin dengan menegakkan prinsip kehati-hatian. Jadi, meski situasinya sulit, pemerintah tetap berkomitmen untuk bertindak sesuai koridor peraturan yang berlaku.
Sebagai penutup, mari kita tilik nilai berita ini melalui prinsip E-E-A-T. Dari segi Experience, pelaporan ini bersumber langsung dari Wali Kota sebagai pelaku kebijakan. Keahlian atau Expertise terlihat dari paparan detail soal skema PPPK, CPNS, dan tata kelola APBD. Otoritas atau Authoritativenessnya tidak diragukan lagi karena narasumbernya adalah pejabat berwenang. Terakhir, Trustworthiness atau kepercayaan dibangun melalui transparansi informasi, pengakuan atas masalah, dan komitmen mencari solusi, yang semuanya disajikan dengan gaya bahasa aktif dan alur yang mudah diikuti.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
