MAGELANG, Desapenari.id – Suasana di Pengadilan Negeri Magelang memanas pada Selasa (3/3/2026). Bukan karena aksi saling dorong, melainkan pernyataan tegas dari penyidik yang langsung membuat publik terbelalak. Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Magelang Kota secara gamblang menolak tawaran damai. Mereka dengan keras kepala menolak upaya keadilan restoratif alias restorative justice untuk tiga aktivis yang terlibat dalam demonstrasi berujung ricuh pada 29 Agustus 2025 lalu.
Keputusan mengejutkan ini terungkap dalam sidang tanggapan di ruang pengadilan. Cakra, perwakilan pelapor dari Satuan Reserse Kriminal, berdiri tegak di hadapan majelis hakim. Ia lantang menyuarakan sikap institusinya. Menurutnya, perkara yang menjerat Enrille Championny Geniosa (aktivis Ruang Juang), serta dua mahasiswa Universitas Tidar, Muhammad Azhar Fauzan dan Purnomo Yogi Antoro, tidak bisa diselesaikan di luar pengadilan.
Cakra menjelaskan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan atasan sebelum memutuskan sikap tegas ini. Ia menyebut nama Kasat Reskrim AKP Iwan Kristiana sebagai motor di balik keputusan kontroversial tersebut.
“Untuk perkara tetap lanjut. Tidak bisa restorative justice. Beliau (AKP Iwan) yang langsung menyampaikan ini ke pimpinan yang lebih tinggi, dan kami terima perintahnya,” ucap Cakra dengan nada datar di Pengadilan Negeri Magelang, Selasa (3/3/2026).
Apa Sebenarnya Alasan di Balik Penolakan Ini?
Publik tentu bertanya-tanya, mengapa kepolisian bersikukuh membawa kasus ini ke meja hijau? Cakra kemudian membeberkan alasan yang cukup menohok. Ia mengklaim, selama satu minggu setelah sidang dakwaan digelar, tidak ada satu pun utusan dari pihak ketiga terdakwa yang menyambangi Polres Magelang Kota. Tidak ada komunikasi, tidak ada pembicaraan, apalagi diskusi hangat mengenai opsi perdamaian.
Lebih dari sekadar masalah komunikasi yang buntu, polisi menilai para terdakwa belum menunjukkan sikap sebagai manusia yang bersalah. Mereka dianggap tidak memiliki itikad baik. Tidak ada permohonan maaf yang tulus yang dilayangkan kepada institusi kepolisian. Para aktivis ini juga dinilai ogah mengakui perbuatan mereka yang memicu kericuhan.
“Selain komunikasi yang tidak ada, kami juga melihat belum ada permohonan maaf dan pernyataan bersalah dan menyesal dari mereka,” dalih Cakra dengan tegas di hadapan majelis hakim yang menyimak.
Kuasa Hukum Berang, Bantah Tuduhan Polisi
Pernyataan polisi ini sontak membuat tim kuasa hukum terdakwa naik pitam. Julian Duwi Prasetia dari LBH Yogyakarta, yang tergabung dalam Tim Jaringan Kerja Advokasi Rakyat (Jangkar), langsung angkat bicara. Ia menyayangkan sikap kepolisian yang seolah-olah menuduh kliennya tidak kooperatif.
Julian membantah keras tuduhan bahwa pihaknya tidak pernah membuka ruang dialog. Ia menegaskan, justru merekalah yang tidak pernah menerima tawaran resmi dari kepolisian untuk duduk bersama membahas opsi restorative justice. Padahal, majelis hakim sebelumnya sudah membuka peluang tersebut.
Menurut Julian, sejak awal pihaknya memilih untuk menghormati proses hukum yang berjalan di pengadilan. Mereka tidak ingin terkesan mendikete atau memaksa jalur damai. Sikap ini, tegasnya, sama sekali bukan bentuk ketidak-itikad-baikan.
“Bukan maksud kami tidak beritikad baik—harus sowan ke kantor polisi. Sejak awal kami memang menghargai proses penalaran yang ada di pengadilan. Biarkan pengadilan yang bekerja,” papar Julian dengan nada tinggi di ruang sidang yang hening.
Kronologi Singkas Kasus: Media Sosial Jadi Biang Kerok?
Perkara ini bermula dari aksi demonstrasi di depan Polres Magelang Kota pada 29 Agustus 2025. Aksi yang awalnya damai itu berakhir dengan kerusuhan. Polisi kemudian menangkap dan menetapkan ketiga pemuda ini sebagai tersangka.
Mereka dituduh sebagai dalang di balik kericuhan. Jaksa penuntut umum menyebut ketiganya menghasut massa dan menyebarkan informasi bohong melalui akun Instagram @magelangmemanggil. Unggahan di media sosial itulah yang dinilai menjadi pemicu utama massa bertindak anarkis.
Barang bukti yang dihadirkan di pengadilan pun cukup mencolok. Poster bertuliskan angka “1312” dan kata “ACAB” menjadi senjata utama jaksa. Polisi menilai simbol-simbol tersebut sarat dengan muatan provokasi yang langsung memicu aksi perusakan fasilitas umum saat demo berlangsung. Akibat perbuatannya, ketiga aktivis ini disangkakan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Dengan ditolaknya restorative justice ini, nasib ketiga aktivis kini benar-benar berada di tangan majelis hakim. Mereka harus bersiap menghadapi babak baru pertarungan hukum yang akan menentukan masa depan mereka. Akankah pengadilan mengabulkan tuntutan jaksa, atau justru membebaskan mereka? Kita tunggu saja kelanjutan sidangnya.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
