SIDOARJO, Desapenari.id – Bayangkan, bagaimana mengelola aset negara tanpa dokumen kuncinya? Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ternyata masih berpacu dengan waktu untuk melacak 147 buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) milik kendaraan dinas yang hingga detik ini hilang bak ditelan bumi. Secara mengejutkan, dokumen vital yang raib ini berasal dari puluhan organisasi perangkat daerah (OPD) yang berbeda.
Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sidoarjo, Mochammad Djen Anis, membeberkan bahwa kasus ini ternyata menyebar di 31 OPD, meliputi dinas, badan, hingga kecamatan. Menariknya, jumlah kehilangan di setiap OPD ini sangat bervariasi, mulai dari satu unit hingga puluhan unit kendaraan. “Jumlahnya tidak sama di tiap OPD,” tegasnya, Jumat (09/01/2026). “Contohnya, ada yang hanya kehilangan satu BPKB, namun ada juga yang sampai lebih dari 20 unit!” ungkapnya.
Lalu, kendaraan apa saja yang menjadi korban? Ternyata, kedua jenis kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil dinas, turut menjadi sasaran. Uniknya, sepeda motor yang kehilangan BPKB umumnya merupakan kendaraan lawas yang diadakan sejak awal tahun 1990-an. Sebaliknya, mobil dinas yang terdampak justru ada yang dibeli pada tahun 2021, termasuk di dalamnya mobil pemadam kebakaran (Damkar) yang notabene aset penting. “Nilai kendaraannya memang sangat beragam,” lanjut Djen Anis. “Ada yang usianya sangat lama, tetapi ada juga yang relatif baru.”
Sebenarnya, bagaimana cerita ini bermula? Rupanya, penelusuran besar-besaran ini dipicu oleh temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak tahun 2022 yang lalu. Pada waktu itu, BPK mencatat fakta mencengangkan: sebanyak 334 kendaraan dinas tidak diketahui keberadaan dokumen kepemilikannya! Sebagai tindak lanjut, BPKAD Sidoarjo segera bergerak melakukan penyelidikan mendalam. “Alhamdulillah, dari hasil penelusuran kami, sebagian BPKB akhirnya berhasil kami temukan,” tambahnya. Dokumen-dokumen itu ada yang masih tersimpan di Samsat atau bahkan sempat dipinjam oleh pihak tertentu. Meski demikian, usaha tersebut belum sepenuhnya berhasil karena masih menyisakan 147 BPKB yang belum juga ditemukan.
Namun, pihak BPKAD sama sekali tidak menyerah. Mereka memastikan bahwa proses pelacakan akan terus digenjot tanpa henti. Pasalnya, tanggung jawab penuh pengelolaan kendaraan dinas beserta dokumennya sebenarnya telah diatur dengan jelas. OPD pengguna kendaraan harus bertanggung jawab sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 yang baru saja diperbarui melalui Permendagri Nomor 7 Tahun 2024. Aturan inilah yang menjadi pijakan kuat bagi BPKAD untuk terus mendorong setiap OPD agar lebih teliti dan akuntabel.
Pertanyaannya, apa dampak dari hilangnya dokumen sepenting BPKB ini? Tentu saja, implikasinya sangat serius! Tanpa BPKB, proses legalitas, mutasi, hingga penghapusan aset menjadi sangat rumit, bahkan mustahil. Kendaraan dinas bisa terancam menjadi “aset terlantar” yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara administratif. Selain itu, kejadian ini jelas membuka celah potensi penyalahgunaan. Bayangkan, kendaraan dinas baru tahun 2021 seperti mobil Damkar tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah—ini adalah alarm bahaya bagi tata kelola aset daerah.
Lantas, apa yang sedang dan akan dilakukan? BPKAD tidak hanya duduk menunggu. Mereka aktif berkoordinasi dengan setiap OPD, memeriksa arsip fisik dan digital, serta mengecek ke institusi terkait seperti Samsat. Tantangan terbesarnya adalah usia dokumen yang sangat tua (sejak 1990-an) dan kemungkinan perpindahan pegawai yang menyebabkan arsip terbengkalai. Namun, dengan semangat transparansi, semua hambatan ini harus ditaklukkan. Setiap petugas di OPD didorong untuk menggali memori dan menyisir setiap sudut ruang penyimpanan.
Pada akhirnya, kasus ini menjadi pelajaran berharga yang mahal untuk seluruh pihak. Pengelolaan aset negara, sekecil apapun, memerlukan sistem dokumentasi yang rapi, modern, dan terkontrol. Masyarakat pun berhak mempertanyakan akuntabilitas aset yang dibiayai oleh uang rakyat. Oleh karena itu, diharapkan penelusuran ini tidak hanya berhenti pada menemukan dokumen yang hilang, tetapi juga menjadi momentum perbaikan sistem secara menyeluruh. Dengan demikian, kejadian serupa dapat dicegah di masa depan dan aset negara benar-benar dapat dipertanggungjawabkan hingga ke akar-akarnya.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
