MOSKWA, Desapenari.id – Tanpa tedeng aling-aling, pemerintah Rusia kini secara terang-terangan mengklaim telah memasukkan wilayah Ukraina yang didudukinya, seperti Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson, ke dalam Distrik Militer Selatan Rusia. Pada dasarnya, langkah kontroversial ini jelas-jelas merupakan upaya sistematis Moskow untuk memformalkan wajib militer bagi warga Ukraina yang terjebak di wilayah pendudukan. Akibatnya, dengan mudahnya, warga Ukraina tersebut bisa dipaksa berperang di sisi Rusia untuk melawan tanah air mereka sendiri, seperti yang dilaporkan Associated Press pada Kamis (7/11/2025). Sebelumnya, Pusat Penanggulangan Disinformasi Ukraina mengungkapkan bahwa Crimea, yang dianeksasi Rusia sejak 2014, sudah lebih dulu mereka masukkan ke dalam distrik militer yang sama. Lembaga itu menegaskan, “Kremlin secara terang-terangan memperkuat kebijakan mobilisasi represifnya dan kini menyiapkan dasar hukum bagi wajib militer ilegal terhadap warga Ukraina, semua ini jelas untuk menutupi kerugian militer mereka yang sangat besar.”

Selanjutnya, kampanye pemaksaan kewarganegaraan Rusia di wilayah Ukraina ternyata telah berlangsung sangat lama, sejak invasi pertama Moskow pada 2014. Kala itu, Rusia dengan paksa mencaplok Crimea secara sepihak. Setelah itu, kebijakan keji ini mereka perluas secara masif pasca invasi besar-besaran ke Ukraina pada 2022. Akibatnya, warga yang berani menolak paspor Rusia secara otomatis kehilangan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, hingga bantuan kemanusiaan. Bahkan, kondisi ini sengaja mereka buat untuk mempersulit kehidupan, terutama karena warga tanpa paspor Rusia juga dilarang meninggalkan wilayah tersebut. Puncaknya, pada Maret lalu, Kremlin dengan paksa mewajibkan seluruh warga Ukraina di wilayah pendudukan untuk memiliki paspor Rusia sebelum 10 September, atau mereka harus angkat kaki dari tanah air mereka sendiri. Pada akhirnya, kebijakan diskriminatif ini berujung pada wajib militer paksa, di mana warga Ukraina mereka kirim untuk berperang melawan saudara sebangsanya. Menurut data terpercaya dari Eastern Human Rights Group dan Institute for Strategic Studies and Security (ISRS), sekitar 300.000 pria Ukraina telah berhasil mereka mobilisasi paksa sejak awal perang 2022 hingga pertengahan 2024. Angka mengerikan ini juga dikonfirmasi oleh intelijen Ukraina.

Di sisi lain, wajib militer di dalam Rusia sendiri juga mengalami perubahan drastis. Baru-baru ini, pada Selasa (4/11/2025), Presiden Rusia Vladimir Putin secara resmi menandatangani undang-undang baru yang menetapkan wajib militer berlangsung sepanjang tahun. Sebelumnya, Rusia hanya melakukan dua kali perekrutan wajib militer setiap tahun dengan masa dinas satu tahun. Secara resmi, para wajib militer ini sebenarnya tidak diizinkan bertugas di luar negeri. Namun, faktanya, banyak di antara mereka yang akhirnya mereka tekanan untuk menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia agar bisa mereka kirim ke medan perang di Ukraina. Yang lebih parah, bahkan sebelum kontrak mereka tanda tangani, sebagian besar sudah mereka tempatkan di Crimea yang dicaplok secara ilegal. Pemerintah Rusia berkilah bahwa kebijakan baru ini bertujuan meringankan beban administrasi kantor wajib militer dan mempercepat proses seleksi serta penempatan prajurit baru. Meski begitu, wajib militer memang berlangsung sepanjang tahun, rancangan undang-undang tetap membatasi masa masuk dinas hanya pada musim semi dan musim panas, seperti sebelumnya. Setiap periode perekrutan, Rusia biasanya memanggil antara 130.000 hingga 160.000 wajib militer baru.

Sementara itu, kekuatan militer Rusia terus mereka gemborkan. Sejak awal invasi ke Ukraina, Rusia diketahui memiliki sekitar 1 juta personel militer aktif dan terus memperluas jumlah pasukannya. Pada 2024, Putin secara langsung memerintahkan peningkatan jumlah tentara aktif sebanyak 180.000 menjadi total 1,5 juta personel. Dia dengan bangga menyebut bahwa lebih dari 700.000 tentaranya kini bertempur di Ukraina. Sebagai upaya tambahan untuk menekan penghindaran wajib militer, Moskwa telah meluncurkan sistem registrasi elektronik untuk memanggil wajib militer secara daring di beberapa wilayah. Tidak hanya itu, pemerintah juga memberlakukan sanksi berat bagi mereka yang mengabaikan panggilan wajib militer, termasuk pembatasan transaksi bank, penangguhan izin mengemudi, dan pelarangan bepergian ke luar negeri. Ingatkah Anda pada 2022, ketika Putin memerintahkan mobilisasi parsial terhadap 300.000 cadangan militer? Langkah itu langsung memicu gelombang penolakan dan eksodus besar-besaran warga Rusia ke luar negeri. Karena meningkatnya ketidakpopuleran mobilisasi paksa, Kremlin kemudian mengalihkan fokusnya pada perekrutan sukarelawan. Mereka menawarkan gaji tinggi dan berbagai keuntungan menggiurkan bagi warga yang mau bergabung. Sepanjang 2024, sekitar 440.000 sukarelawan dilaporkan bergabung dengan militer Rusia, dan tambahan 336.000 orang menandatangani kontrak baru pada tahun ini. Meski demikian, parlemen Rusia juga menyetujui undang-undang baru yang memungkinkan penggunaan sebagian pasukan cadangan untuk melindungi fasilitas vital di wilayah tertentu. Langkah defensif ini mereka sebut sebagai upaya memperkuat pertahanan Rusia dari serangan drone Ukraina, yang dilaporkan mampu menembus hingga lebih dari 1.000 kilometer ke wilayah Rusia. Namun perlu diingat, aturan ini hanya berlaku bagi pasukan cadangan yang menandatangani kontrak untuk tetap berada dalam cadangan aktif.

Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com