SEMARANG, Desapenari.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) langsung mengambil langkah strategis pascatragedi ledakan sumur minyak di Blora yang merenggut nyawa lima orang. Bersinergi dengan SKK Migas, Pertamina, dan Forkopimda, mereka segera memverifikasi tidak kurang dari 3.000 sumur minyak dan gas (migas) tua yang tersebar di berbagai lokasi. Tindakan cepat ini menunjukkan komitmen serius pemerintah untuk mencegah terulangnya musibah serupa di masa depan.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jateng, Agus Sugiharto, kemudian memaparkan bahwa tim validasi khusus akan dibentuk. Tim ini tidak hanya mendata, tetapi juga akan memutuskan secara tegas mana sumur rakyat yang masih layak untuk dioperasikan dan mana yang berbahaya. “Berdasarkan inventarisasi awal kami, terdapat 5.597 sumur tua yang diusulkan. Khususnya di Kabupaten Blora, angkanya mencapai 3.136 sumur. Oleh karena itu, kami harus memvalidasi semuanya mengingat aspek keselamatannya sangat membahayakan masyarakat,” jelas Agus saat acara sosialisasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang tata kelola sumur minyak masyarakat di Hotel Gumaya, Semarang, Rabu (17/9/2025).
Pada intinya, regulasi terbaru ini mengatur pengelolaan sumur rakyat melalui skema kerja sama yang jelas. Tujuannya tidak main-main, yaitu untuk meningkatkan produksi migas, menjaga kelestarian lingkungan, dan sekaligus memperbaiki tata kelola yang selama ini kerap abai terhadap standar keselamatan. Meskipun Permen ini membuka peluang partisipasi masyarakat sekitar, Agus dengan tegas menekankan bahwa bereksplorasi minyak memerlukan keahlian khusus dan standar keselamatan yang sangat tinggi. Jadi, jangan pernah anggap remeh!
Selain itu, Permen 14/2025 secara eksplisit hanya mengizinkan inventarisasi terhadap sumur-sumur yang sudah pernah berproduksi. Artinya, masyarakat sama sekali tidak diperbolehkan melakukan pengeboran baru. Bagi yang melanggar, siap-siap saja berurusan dengan aparat penegak hukum (APH). “Proses validasi ini sangat krusial, mengingat banyak sumur yang lokasinya sangat dekat dengan permukiman warga. Apabila manfaatnya lebih kecil daripada mudaratnya, maka lebih baik ditutup. Ingatlah, nyawa manusia tidak bisa ditukar dengan berapa pun jumlah uang,” tegas Agus dengan penuh keyakinan.
Tidak berhenti di situ, Agus juga mengingatkan seluruh masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh keuntungan jangka pendek yang menjanjikan. Pasalnya, melakukan pengeboran baru tanpa izin dan pengetahuan memadai sama saja dengan membawa malapetaka. Sebagai bukti, tragedi di Blora dan Banyuasin, Sumatera Selatan, yang menewaskan banyak orang, termasuk seorang bayi, harusnya menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Oleh sebab itu, setiap orang wajib memahami risikonya sebelum bertindak.
“Pada dasarnya, ini adalah persoalan nyawa manusia. Oleh karena itulah, kami lebih mengedepankan sosialisasi daripada tindakan represif. Prinsipnya, pemerintah tidak melarang masyarakat mengelola potensi migas di sekitar mereka, namun semua harus dilakukan sesuai aturan, memenuhi standar teknis, dan yang terpenting menjamin keselamatan bersama,” pungkas Agus sebagai penutup.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
