Jakarta, Desapenari.id – Malam itu, Sabtu (28/3/2026) dini hari, suasana Gedung Bundar Jampidsus Kejaksaan Agung mendadak mencekam. Bukan tanpa sebab, lantaran Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman, secara mengejutkan menggelar konferensi pers dadakan. Ia pun membuka suara tentang operasi senyap yang tengah berlangsung. Ternyata, Tim Penyidik Kejagung saat itu sedang bergerak cepat dan masif. Mereka secara simultan menggeledah sejumlah lokasi strategis yang tersebar di empat provinsi sekaligus. Penggeledahan ini tentu bukan operasi biasa, melainkan bagian dari pendalaman kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Murung Raya, Kalimantan Tengah. Kasus ini langsung mengerucut pada sosok Samin Tan, yang disebut sebagai Beneficial Owner atau pemilik manfaat sebenarnya dari PT AKT. Operasi senyap ini pun sontak membuat publik penasaran.
“Perlu diketahui, tim kami masih terus bekerja. Penggeledahan masih berlangsung hingga saat ini, terutama yang berlokasi di daerah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan,” ujar Syarief Sulaeman dengan nada tegas di hadapan awak media. Ia menjelaskan bahwa operasi tersebut tidak hanya berlangsung di dua provinsi tersebut. Dari informasi yang dihimpun, penyidik juga bergerak cepat menjangkau wilayah lain. Ternyata, mereka juga menggeledah sejumlah lokasi vital di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Kejagung pun bergerak seperti membuka operasi senyap yang menjangkau lintas pulau. Mereka seolah tak ingin memberikan celah sedikit pun bagi pihak-pihak yang berusaha menghilangkan barang bukti.
Meski operasi besar-besaran ini telah menimbulkan spekulasi liar, Kejagung hingga kini masih memilih untuk bungkam soal detail penggeledahan. Mereka belum menjelaskan lebih lanjut terkait titik lokasi mana saja yang disasar, apalagi barang bukti apa saja yang telah berhasil diamankan dari empat provinsi tersebut. Publik pun hanya bisa berspekulasi, menebak-nebak dokumen rahasia apa atau aset berharga apa yang kini sudah berada dalam genggaman penyidik. Suasana tegang pun terus membayangi kasus ini, mengingat figur Samin Tan sendiri telah diciduk tepat sebelum operasi penggeledahan ini dimulai.
Sebelumnya, kabar mengejutkan juga telah mengguncang jagat hukum Tanah Air. Kejagung secara resmi menetapkan Samin Tan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tambang PT AKT. Periode yang disorot pun terbilang panjang, yakni dari tahun 2016 hingga 2025. Penetapan tersangka ini langsung disusul dengan tindakan tegas. Jaksa tidak main-main, mereka langsung menahan Samin Tan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba cabang Kejaksaan Agung. Penahanan itu dilakukan pada Sabtu (28/3/2026) dini hari, bertepatan dengan dimulainya operasi penggeledahan serentak di berbagai daerah. Langkah cepat ini menunjukkan betapa seriusnya Kejagung menangani perkara yang menggerogoti sumber daya alam negara.
Fakta lain yang membuat kasus ini semakin panas terungkap dari status izin usaha perusahaan. Ternyata, PT AKT sudah kehilangan haknya sejak lama. Pemerintah telah mencabut izin usaha pertambangan perusahaan tersebut pada tahun 2017. Namun, yang terjadi di lapangan sangat kontras dengan regulasi. Meskipun izinnya sudah dicabut, PT AKT diduga tetap nekat beroperasi. Mereka disebut-sebut masih melakukan aktivitas penambangan dan bahkan terus menjual batubara hingga tahun 2025. Bayangkan, tanpa izin yang sah, aktivitas eksploitasi sumber daya alam ini tetap berlangsung bertahun-tahun. Hal ini tentu memicu dugaan kuat adanya praktik ilegal yang melibatkan oknum-oknum tertentu, sehingga operasi tambang bisa terus bergulir meski secara administratif sudah mati.
Saat ini, tim auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tengah bekerja ekstra keras. Mereka sibuk melakukan perhitungan mendalam untuk mengungkap berapa angka pasti kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari praktik ilegal ini. Perhitungan BPKP ini akan menjadi kunci utama untuk membuktikan seberapa besar dampak buruk dari perbuatan Samin Tan dan para tersangka lainnya nanti. Publik pun menanti-nanti hasil audit tersebut, karena dugaan kerugian negara dalam kasus tambang biasanya menyentuh angka fantastis yang membuat publik geram.
Atas perbuatan nakalnya, Samin Tan tidak akan lolos begitu saja. Penyidik telah menjeratnya dengan pasal berlapis yang sangat berat. Ia dikenakan Pasal 603 atau Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Tak berhenti di situ, jeratannya ditambah dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta juncto Pasal 618 KUHP Baru. Dengan pasal-pasal berlapis ini, ancaman hukuman berat pun mengintai Samin Tan. Operasi penggeledahan yang berlangsung di empat provinsi ini merupakan langkah awal untuk mengumpulkan bukti-bukti autentik agar jerat hukum yang dipasang tidak bisa lepas lagi.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
