Desapenari.id, Solo – Penggugat Jokowi soal Mobil Esemka Tawarkan Perdamaian. Pengadilan Negeri Solo akan menggelar sidang lanjutan terkait wanprestasi pembatalan produksi massal mobil Esemka pada Kamis, 15 Mei 2025, dengan mantan Presiden Joko Widodo sebagai tergugat I. Mediator akan memimpin proses mediasi antara penggugat dan tergugat sebagai agenda utama persidangan ini.

Kuasa hukum penggugat, Ardian Pratomo, menyatakan bahwa mereka akan memanfaatkan sidang pekan depan untuk membangun komunikasi yang baik dengan pihak tergugat. Selain itu, ia menegaskan bahwa gugatan ini tidak bertujuan mendiskreditkan individu, melainkan menyoroti program nasional yang berdampak luas. Namun demikian, mereka masih harus memperbaiki proposal perdamaian karena mediator menilai proposal tersebut belum cukup kuat. Oleh karena itu, mereka berencana merevisi proposal tersebut dengan melibatkan prinsipal terkait.

Baca Juga: Pernyataan Jokowi “Ini Sebetulnya Masalah Ringan”

Di sisi lain, kuasa hukum Jokowi, YB Irpan, mengungkapkan bahwa mediator mendorong kedua belah pihak untuk berdamai. Lebih lanjut, mediator meminta kedua kubu—Jokowi dan penggugat Aufaa Luqmana Re A—untuk saling bertukar proposal perdamaian sebelum sidang. Dengan demikian, saat mediasi berlangsung, kedua pihak sudah memiliki pandangan yang lebih jelas.

Selama seluruh proses persidangan, Jokowi memilih tidak hadir secara langsung dan mengutus YB Irpan sebagai wakilnya. Mantan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai tergugat II juga mengambil langkah serupa dengan tidak menghadiri persidangan maupun mengirimkan kuasa hukum. Sementara itu, PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK) selaku tergugat III menunjuk Sundari sebagai kuasa hukum yang mewakilinya di persidangan.

Di lain pihak, penggugat utama dalam perkara bernomor 96/Pdt.G/2025/PN-Skt, Aufa Luqmana Re A, juga tidak hadir dan menyerahkan kuasanya kepada kuasa hukum Ardian Pratomo. Masyarakat perlu mengetahui bahwa Aufa adalah putra Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi (MAKI).

Pengadilan tetap melanjutkan sidang ini meskipun para pihak utama memilih untuk diwakilkan.

Kedua belah pihak kini memusatkan perhatian pada upaya perdamaian, meskipun mereka masih harus menyelesaikan proposal yang diajukan. Masyarakat berharap mediasi mendatang dapat menghasilkan kesepakatan yang memuaskan semua pihak.

Para pemantau hukum akan terus mengikuti perkembangan kasus ini, terutama terkait revisi proposal perdamaian yang sedang penggugat susun. Jika mediasi berhasil, pengadilan dapat segera menutup persidangan tanpa perlu melanjutkan ke tahap pembuktian. Namun, jika upaya damai gagal, proses hukum akan tetap berlanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai catatan, kasus ini menarik perhatian publik karena menyangkut janji pemerintah dalam mengembangkan industri otomotif nasional. Oleh sebab itu, hasil dari mediasi ini tidak hanya berdampak pada para pihak yang bersengketa, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap program-program pemerintah di masa depan.

Akhirnya, semua pihak berharap agar penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan secara adil dan transparan. Dengan begitu, kepentingan hukum dan keadilan bagi seluruh pihak dapat terpenuhi tanpa menimbulkan polemik lebih lanjut.