JAKARTA, Desapenari.id – Walk Out-nya Fraksi PDI-P dari sidang paripurna DPRD Jabar pada Jumat (16/5/2025). Mereka merasa tersinggung dengan pernyataan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dalam Musrenbang di Cirebon beberapa hari sebelumnya. PDI-P menilai ucapan Dedi merendahkan martabat DPRD dan mendesaknya untuk memberikan klarifikasi.
Di Cirebon, Dedi sempat menyindir kinerja DPR. Ia menegaskan bahwa programnya memimpin Jabar tidak selalu bergantung pada anggaran. Baginya, yang terpenting adalah program tersebut bisa diwujudkan. “Duit mah nuturkeun (uang mengikuti). Saya yakin, memimpin tidak harus punya duit dulu,” tegas Dedi, Rabu (7/5/2025).
Baca Juga: surat edaran dedi mulyadi
Dedi lantas membandingkan dengan zaman raja-raja dulu yang tak butuh APBD. Begitu pula VOC yang membangun Gedung Negara di Cirebon tanpa persetujuan DPR. “Dulu tidak ada persetujuan DPR, tapi sekarang? SD saja bisa roboh. Kenapa? Karena kolaborasi kita hanya sekadar rapat formal, bukan dari hati,” ujarnya.
Menurutnya, kolaborasi antarlembaga tak harus selalu lewat rapat berjenjang. “Kolaborasi bukan cuma pleno 1, pleno 2, pleno 3. Kolaborasi itu ketika ada keadaan darurat, semua bergerak—minimal mendoakan, diam, atau memberi kritik yang membangun,” tambah Dedi.
Doni Maradona Hutabarat langsung menyoroti pernyataan kontroversial Gubernur Dedi Mulyadi yang dinilai merendahkan institusi DPRD. Sebagai anggota Fraksi PDI-P, ia tidak bisa menerima tuduhan bahwa DPRD sengaja memperlambat proses pembahasan.
Doni menegaskan, ucapan Dedi bisa merusak hubungan eksekutif-legislatif. “Konsep negara kita kan trias politica—eksekutif, legislatif, yudikatif. Semua punya peran masing-masing,” tegasnya.
Doni Maradona Hutabarat mengungkapkan bahwa aksi walk out Fraksi PDI-P merupakan bentuk peringatan keras kepada Gubernur Dedi Mulyadi. Melalui tindakan ini, mereka ingin menegaskan bahwa Gubernur tidak boleh mengambil keputusan sepihak tanpa melibatkan DPRD.
“Kami sengaja menyampaikan pesan politik ini secara terbuka di rapat paripurna,” tegas Doni. “Kami ingin Gubernur paham, dia tidak bisa bekerja sendirian. Kalau memang DPRD dianggap tidak berguna, lalu untuk apa berkoordinasi? Tapi ingat, semua harus tetap berpegang pada aturan,”** tandasnya dengan tegas.
Lebih lanjut, Doni menekankan bahwa aksi ini bukan sekadar protes simbolis. “Kami sengaja memilih walk out sebagai bentuk penolakan tegas terhadap sikap Gubernur yang mengabaikan peran legislatif,”** paparnya. “Sekaligus kami ingin mengingatkan, pembangunan Jawa Barat harus melalui proses yang demokratis dan melibatkan semua pihak,”** tambahnya.
Dengan penjelasan ini, Fraksi PDI-P berharap Gubernur segera meninjau ulang sikapnya. “Kami menantikan perubahan pola komunikasi yang lebih baik ke depan,”** pungkas Doni.
Ia juga mengingatkan bahwa DPRD adalah perwakilan rakyat. “Kami dipilih rakyat, tugas kami memperjuangkan aspirasi mereka,” tegas Doni.
Dedi: Saya Hormati Keputasan Mereka
Menanggapi walk out PDI-P, Dedi menyatakan menghormati hak politik setiap fraksi. “Itu hak mereka, mau walk out atau tidak. Setiap partai berhak menentukan sikap,” ujarnya di Gedung Pakuan, Bandung.
Dedi tetap menekankan pentingnya kolaborasi, tapi bukan sekadar formalitas. “Yang penting tindakan nyata untuk rakyat, bukan cuma rapat tanpa hasil,” pungkasnya.
