Desapenari.id – Menanggapi krisis banjir besar-besaran yang melanda Sumatera, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, dengan segera menyampaikan perintah tegas dari Presiden Prabowo Subianto. Tak tanggung-tanggung, Prabowo langsung memerintahkan seluruh jajarannya untuk menangani fase tanggap darurat ini dengan penuh keseriusan dan kecepatan maksimal. Di saat yang bersamaan, pemerintah pun sudah mulai menggarap rencana pemulihan agar semua infrastruktur yang rusak dapat segera berfungsi normal kembali. Pratikno menegaskan hal ini dalam Rapat Tingkat Menteri yang digelar khusus untuk mempercepat penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Graha BNPB, Jakarta Timur, pada Kamis (27/11/2025).
Selanjutnya, Pratikno memastikan kepada publik bahwa proses tanggap darurat di tiga provinsi terdampak, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, benar-benar ditangani dengan koordinasi yang ketat dan tindakan yang cepat. Meski demikian, pemerintah pusat dan daerah masih terus bekerja keras menangani keadaan darurat ini. Sayangnya, hingga saat ini pemerintah belum dapat mengumumkan angka pasti korban jiwa karena proses pendataan di lapangan masih terus berjalan dan diperbarui.
Tak hanya fokus pada evakuasi, Presiden Prabowo juga secara khusus memerintahkan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur vital dan layanan dasar di daerah-daerah yang terdampak bencana. Pratikno pun menambahkan bahwa Presiden secara tegas menginstruksikan agar pemerintah mulai menyusun langkah-langkah strategis untuk pemulihan pasca-bencana. Oleh karena itu, rapat kali ini secara khusus berfokus pada kondisi terkini di lapangan, urgensi penanganan darurat, serta upaya percepatan pemulihan infrastruktur dan layanan dasar bagi masyarakat terdampak.
Lalu, apa sebenarnya pemicu bencana dahsyat ini? Dalam rapat tersebut, Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, membeberkan fakta mengejutkan bahwa badai siklon tropis Senyar-lah yang memicu hujan sangat lebat, angin ekstrem, banjir bandang, tanah longsor, serta gangguan transportasi laut di ketiga provinsi tersebut. Jadi, dalam beberapa hari terakhir ini, bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi memang dipicu oleh kemunculan siklon tropis Senyar yang awalnya hanya berupa Bibit Siklon Tropis 95B di sekitar Semenanjung Malaya bagian barat pada tanggal 21, lalu akhirnya resmi berkembang menjadi siklon tropis pada tanggal 26.
Lebih lanjut, Guswanto menekankan bahwa dampak dari siklon tropis Senyar ini ternyata sangat luar biasa dahsyat. Pasalnya, ketika badai ini menginjak daratan Sumatera, pusarannya justru berputar-putar dari Aceh Timur dan kemudian keluar ke daerah Aceh Tamiang. Namun, kabar baiknya, Guswanto menyatakan syukur bahwa hari ini badai tersebut sudah tidak lagi aktif dan tidak menjadi ancaman. Meski begitu, pihak BMKG masih mengawasi keberadaan MCC atau Mesoscale Convective Complex yang terpantau di Samudera Hindia. Kondisi inilah yang masih memerlukan kewaspadaan tinggi dalam fase tanggap darurat, khususnya untuk wilayah Mandailing Natal dan Sumatera Barat, karena hujan dengan intensitas signifikan masih berpotensi terjadi.
Sementara itu, di lapangan, laporan dari BNPB, Basarnas, dan para kepala daerah justru semakin memperlihatkan betapa parahnya dampak bencana ini, dengan terus bertambahnya korban jiwa dan meluasnya kerusakan infrastruktur. Bahkan, beberapa laporan menyebutkan adanya jembatan yang putus total, jalan nasional yang tertimbun material longsor, dan akses darat menuju daerah terdampak yang masih terisolasi parah.
Menanggapi kondisi kritis ini, Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, segera memaparkan langkah-langkah operasional yang telah dijalankan. Pihaknya saat ini sedang menggelar delapan operasi pencarian dan pertolongan secara simultan di seluruh wilayah Sumatera yang terdampak, mencakup Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dia menegaskan bahwa seluruh personel dan potensi yang ada di wilayah tersebut saat ini sedang berjuang mati-matian untuk mengevakuasi korban-korban yang masih terisolasi dan terjebak di lokasi bencana.
Tak main-main, Basarnas juga telah mengerahkan semua kekuatan tambahan dari kantor-kantor SAR yang tidak terdampak untuk segera dikirim ke lokasi. Bahkan, tim elit Basarnas Special Group pun telah diterjunkan, dengan menggunakan segala sarana yang ada, baik melalui jalur laut maupun darat, untuk memperkuat operasi. Akan tetapi, Syafii mengakui bahwa kendala utama yang dihadapi saat ini adalah terputusnya beberapa titik jalur darat yang sangat vital untuk evakuasi dan distribusi bantuan.
Untuk masalah jumlah korban, Syafii memastikan bahwa pihaknya terus melaporkan perkembangannya secara rutin per wilayah. Mengingat setiap kantor SAR biasanya meng-cover beberapa kabupaten/kota, maka operasi SAR yang dilakukan pasti akan memprioritaskan keadaan darurat kemanusiaan yang memerlukan penyelamatan segera. Selain itu, korban-korban yang masih dalam status hilang atau pencarian juga menjadi skala prioritas tertinggi berikutnya. Untuk menuntaskan misi ini, Basarnas akan melakukan segala cara, mulai dari tindakan manual hingga pemanfaatan teknologi terbaru.
Kembali kepada Menko PMK, Pratikno melanjutkan penjelasannya dengan menyatakan bahwa seluruh daerah terdampak telah resmi menetapkan status darurat bencana. Status darurat inilah yang nantinya menjadi dasar hukum yang kuat bagi pemerintah pusat untuk mengerahkan semua sumber dayanya dan melakukan intervensi langsung sesuai dengan amanat Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Dengan adanya penetapan status ini, maka tidak akan ada lagi hambatan administratif yang berarti bagi pemerintah pusat untuk memberikan dukungan penuh, termasuk penggunaan Dana Siap Pakai yang dapat dicairkan dengan cepat. Pemerintah daerah juga diberikan fleksibilitas penuh dalam melakukan pergeseran dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat.
Sebagai solusi atas kendala akses darat yang terputus, pemerintah saat ini sedang menyiapkan opsi pengiriman bantuan melalui jalur udara. Langkah ini diharapkan dapat segera menjangkau wilayah-wilayah terisolasi yang belum tertangani.
Terakhir, pemerintah juga menekankan bahwa penanganan jangka panjang dari hulu ke hilir tetap menjadi komitmen utama, tidak hanya sekadar tanggap darurat. Komitmen ini mencakup penataan ulang penggunaan lahan, pemulihan kawasan hutan yang kritis, serta optimalisasi waduk retensi, situ, dan aliran sungai, sebagaimana yang sebelumnya telah berhasil diterapkan dalam penanganan banjir di kawasan Jabodetabek. Pratikno menutup pernyataannya dengan penekanan, “Ini benar-benar persoalan nyawa dan keselamatan manusia. Oleh karena itu, pemerintah bergerak dengan cepat, terkoordinasi, dan secara masif untuk memastikan seluruh masyarakat terdampak dapat tertangani dengan baik.”
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
