KENDARI, Desapenari.id – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara mengejutkan menghentikan sementara aktivitas operasional 190 perusahaan tambang yang tersebar di seluruh Indonesia. Lebih mencengangkan lagi, dari jumlah tersebut, 24 di antaranya justru beroperasi di Sulawesi Tenggara (Sultra). Akibatnya, kebijakan ini langsung mengancam masa depan puluhan ribu karyawan yang selama ini menggantungkan hidupnya pada perusahaan-perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Bayangkan saja, para pekerja ini sekarang harus berhadapan dengan ancaman kehilangan mata pencaharian hanya karena aktivitas tambang nikel mereka terpaksa dihentikan sementara. “Kami benar-benar bingung! Kami tidak tau lagi harus bagaimana untuk membayar cicilan kendaraan, apalagi memenuhi biaya sekolah anak-anak kami. Kehadiran perusahaan tambang di daerah kami selama ini jelas-jelas membuka lapangan kerja dan memberikan penghasilan tetap,” keluh Rusli, salah satu pekerja tambang di Kabupaten Konawe Utara, dengan suara penuh keprihatinan.

Merespons langkah keras pemerintah ini, Aliansi Pemerhati Karyawan Tambang (APKT) pun tak tinggal diam. Mereka secara terang-terangan memohon dengan sangat kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk segera mencopot Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Desakan tegas ini mereka lontarkan sebagai bentuk kekecewaan atas kebijakan sanksi administratif yang dianggap memukul ratusan IUP secara serentak.

Koordinator APKT, Ripaldi Rusdi, dengan tegas menilai bahwa kebijakan yang diambil Menteri Bahlil terkesan tidak adil dan justru lebih banyak merugikan para pekerja. “Sangat disayangkan, ratusan IUP ini diberhentikan secara sepintas tanpa mempertimbangkan dampak domino yang akan menerpa tenaga kerja. Alhasil, puluhan ribu karyawan tambang kini terancam kehilangan pekerjaan dan sumber penghidupan. Ini jelas merupakan kebijakan yang gegabah dan sama sekali tidak memihak rakyat kecil,” tegas Ripaldi dalam keterangan tertulisnya pada Minggu (21/9/2025).

Lebih lanjut, APKT mengungkapkan bahwa keputusan pemberhentian IUP ini diduga kuat tidak melalui kajian yang komprehensif. Mereka menilai pemerintah sama sekali mengabaikan aspek sosial-ekonomi masyarakat lokal yang hidupnya sepenuhnya bergantung pada sektor pertambangan. Yang lebih mengejutkan lagi, APKT mengklaim bahwa sebenarnya banyak perusahaan tambang yang sudah mengajukan penetapan jaminan reklamasi dan pascatambang ke Ditjen Minerba.

Namun sayangnya, proses penetapan tersebut hingga kini masih terkatung-katung. “Faktanya, penetapan itu tidak kunjung terbit akibat carut-marut pergantian pejabat eselon I, II, dan III di lingkungan Ditjen Minerba yang terjadi begitu sering,” papar Ripaldi. Ia kemudian menyoroti, “Pejabat yang sering berganti karena terjerat kasus korupsi, seperti Bambang (mantan Dirjen Minerba) dan Jamaludin (mantan Dirjen Minerba), pada akhirnya membuat proses penetapan jaminan menjadi mandek. Jadi, kesalahan sebenarnya bukan terletak pada perusahaan, melainkan pada ketidakefektifan Ditjen Minerba dalam mengurus administrasi. Sangat ironis, perusahaanlah yang justru dijadikan kambing hitam oleh kebijakan yang tidak populis ini,” jelasnya dengan nada kesal.

Ripaldi kemudian merinci beberapa alasan rasional yang mendasari tuntutan pencopotan Menteri Bahlil. Pertama, kebijakan ini dinilai secara nyata telah mengorbankan nasib ribuan pekerja. Sanksi administratif yang menghentikan ratusan IUP berpotensi memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal dan menciptakan ledakan pengangguran baru di daerah.

Kedua, langkah ini dinilai sangat mengganggu iklim investasi. Pemberhentian ratusan IUP secara serentak jelas menciptakan ketidakpastian usaha yang sangat tinggi. Hal ini jelas kontraproduktif dengan arahan Presiden yang selama ini gencar mendorong stabilitas investasi.

Ketiga, kebijakan tersebut dinilai mengabaikan aspek sosial secara besar-besaran. Ribuan keluarga pekerja tambang kini terancam secara ekonomi, sehingga berpotensi memicu keresahan dan gejolak sosial di daerah-daerah penghasil tambang.

Keempat, hal ini menunjukkan kepemimpinan yang tidak berpihak pada pekerja. Seharusnya, seorang Menteri ESDM mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, korporasi, dan kesejahteraan pekerja. Namun, kebijakan ini justru memperlihatkan lemahnya keberpihakan terhadap rakyat kecil.

“Berdasarkan alasan-alasan kuat tersebut, kami sekali lagi memohon dengan hormat kepada Bapak Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk segera mengambil tindakan tegas dengan mencopot Bahlil Lahadalia dari jabatannya sebagai Menteri ESDM. Rakyat pekerja tidak boleh dijadikan tumbal atas kebijakan yang tidak bijaksana,” ungkap Ripaldi yang juga merupakan seorang Advokat dan Praktisi Hukum.

Tak hanya berhenti pada protes, APKT berkomitmen untuk terus mengawal isu ini secara konsisten. Mereka berencana mengambil berbagai langkah konstitusional agar suara lantang para karyawan tambang ini benar-benar didengar oleh pemerintah pusat.

Sebagai informasi, sanksi penghentian sementara terhadap 190 perusahaan tambang ini sebelumnya tertuang dalam surat resmi dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM tertanggal 18 September 2025. Surat yang ditandatangani oleh Tri Winarno tersebut merupakan tindak lanjut dari serangkaian peringatan yang telah diberikan sejak Desember 2024 hingga Agustus 2025. Peringatan tersebut berkaitan dengan kewajiban penempatan jaminan reklamasi yang diamanatkan oleh regulasi.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, setiap pemegang IUP maupun IUPK memang diwajibkan untuk menempatkan jaminan reklamasi dan pascatambang. Apabila kewajiban ini diabaikan, maka sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara, hingga pencabutan izin dapat diberlakukan. “Bagi yang belum memenuhi kewajiban, pemegang IUP diminta untuk segera mengajukan penetapan dokumen rencana reklamasi,” demikian bunyi surat dari Kementerian ESDM.

Meski kegiatan operasionalnya dihentikan, perusahaan-perusahaan yang kena sanksi ini tetap dibebani kewajiban untuk melakukan pengelolaan, pemeliharaan, perawatan, dan pemantauan lokasi pertambangan, termasuk segala aspek lingkungan yang ada. Ini menjadi tantangan tambahan di tengah situasi yang sudah pelik.

Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com