BERAU, Desapenari.id – Pembangunan pabrik kelapa sawit milik PT Pesona Sawit Abadi (PSA) di Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, justru memicu gelombang protes keras dari warga setempat. Masyarakat dengan tegas menolak kehadiran pabrik yang hampir rampung itu karena dinilai sama sekali tidak mengantongi izin lengkap dan terlebih lagi, berdiri di lokasi yang jelas-jelas melanggar rencana tata ruang wilayah.

Selanjutnya, Koordinator Aliansi Pemuda Tabalar, Ramdan, membeberkan bahwa sejak awal pembangunan dimulai pada 2024, perusahaan sama sekali tidak transparan mengenai kelengkapan izin maupun rencana operasional mereka. Lebih parah lagi, ia menegaskan bahwa hingga detik ini, PT PSA diduga kuat tidak memiliki dokumen penting apa pun, seperti Izin Usaha Perkebunan (IUP), Hak Guna Usaha (HGU), apalagi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

“Yang paling menyakitkan, hari ini izinnya tidak ada yang keluar sama sekali. Dari DPM-PTSP, DLHK, sampai Dinas Perkebunan, tidak ada satupun izin pembangunan pabrik sawit. Yang ada hanya izin pemerataan lahan. Seharusnya prinsipnya jelas: izin dulu baru membangun, bukan dibalik seperti ini,” tegas Ramdan pada Selasa (9/9/2025).

Tidak berhenti di situ, Ramdan juga menyoroti dengan keras masalah lokasi pembangunan pabrik yang terletak di Kampung Tabalar Muara. Menurutnya, berdasarkan RTRW Berau, kawasan itu secara jelas diperuntukkan bagi pemukiman dan destinasi wisata, bukan untuk kawasan industri sama sekali.

Di sisi lain, warga juga mengeluhkan dengan sangat adanya dugaan penyerobotan lahan seluas tiga hektar yang hingga kini belum diselesaikan masalah ganti ruginya. “Yang lebih memprihatinkan, surat tanah keluarga hanya dibuatkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tanpa ada saksi kiri-kanan. Itu jelas sebuah pelanggaran. Sampai sekarang, setahun lebih, tidak pernah ada penyelesaian yang jelas,” ungkapnya dengan nada kesal.

Selanjutnya, keluhan serupa juga datang dari Ambo, seorang warga Tabalar lainnya. Ia menuturkan dengan detail bahwa jarak pabrik dengan pemukiman warga hanya puluhan meter saja. “Rumah warga ada yang hanya berjarak 50 meter dari pabrik. Bayangkan, saat mesin dinyalakan, bisingnya luar biasa, sampai-sampai orang susah tidur. Sosialisasi pun tidak pernah ada. Tiba-tiba saja pabrik itu sudah berdiri,” kata Ambo dengan suara meninggi.

Menurut penuturan Ambo, pabrik tersebut tergolong berkapasitas sangat besar dengan kemampuan produksi sekitar 60 ton per jam dan luas lahan yang mencapai 47 hektar. “Inikan seperti ilegal, tanpa izin sudah berani berdiri,” ujarnya dengan nada heran.

Kemudian, Ramdan menduga kuat bahwa kelancaran pembangunan tanpa izin ini tidak lepas dari “backing” atau dukungan oknum pejabat daerah yang bermain di belakang layar. “Saat dipanggil bupati, mereka hadir. Namun anehnya, saat kita aksi ke OPD, tidak pernah ada perwakilan yang datang. Manajemennya juga tidak pernah muncul ke publik,” tegasnya dengan penuh keyakinan.

Sebagai respon, Kepala Bidang Usaha Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Arnanis, justru menegaskan dengan sangat bahwa pembangunan pabrik sawit seharusnya sama sekali tidak boleh berjalan sebelum semua izin resmi terbit. “Sekarang aturannya sangat jelas, syaratnya harus lengkap dulu, ada IUP dan HGU, plus izin lingkungan. Kalau untuk pabrik, juga harus punya izin pengolahan. Jadi prinsipnya tidak boleh membangun dulu baru urus izin sambil berjalan,” ujarnya dengan tegas.

Arnanis kemudian menjelaskan lebih detail bahwa izin usaha perkebunan harus diterbitkan oleh bupati melalui dinas perkebunan atau pertanian, sementara izin lingkungan harus melalui DLH kabupaten, dan izin pembangunan pabrik harus melalui Dinas Perindustrian. Aturan baku ini diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan serta putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2019.

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat Tabalar terus mendesak dengan keras pemerintah daerah untuk segera menghentikan sementara semua aktivitas pembangunan maupun produksi pabrik sawit tersebut. Selain itu, mereka juga mendesak diselesaikannya persoalan ganti rugi lahan dan transparansi izin secara menyeluruh tanpa ada lagi yang ditutup-tutupi.

Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com