JAKARTA, desapenari.id – Ribuan sopir truk serentak turun ke jalan pada Kamis (19/6/2025) untuk menolak Rancangan Undang-Undang Over Dimension Over Loading (RUU ODOL). Mereka memarkir truk-truk besar di titik-titik strategis seperti Bandung, Trenggalek, hingga Surabaya sebagai bentuk protes. Aksi ini muncul karena mereka merasa kebijakan tersebut tidak adil dan justru memberatkan pekerja di sektor logistik.
Farid Hidayah, anggota Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT), menegaskan bahwa mereka sebenarnya tidak menentang aturan Zero ODOL. Namun, menurutnya, penerapannya terlalu terburu-buru dan bisa mempersulit kehidupan para sopir. “Kami sepakat dengan Zero ODOL, tapi prosesnya harus dipikirkan matang-matang,” ujar Farid saat diwawancarai Kompas.com, Jumat (20/5/2025).
Farid mengungkapkan, para sopir justru bersyukur jika nanti muatan truk menjadi lebih ringan. Dengan begitu, perjalanan menjadi lebih lancar, ban tidak mudah panas atau pecah, dan risiko kecelakaan berkurang. Masalahnya, pemerintah belum menyesuaikan tarif angkutan. Kondisi inilah yang memaksa sopir tetap menggunakan truk ODOL sampai saat ini.
Baca juga FP1 MotoGP Italia: Bezzecchi Tercepat Di Mugello!
“Penindakan Zero ODOL dilakukan terlalu cepat tanpa kajian mendalam,” tegas Farid. Menurutnya, pemerintah harus menyelesaikan masalah di lapangan terlebih dahulu sebelum memberlakukan aturan ini. Pemerintah harus membenahi akar masalah ini terlebih dahulu sebelum memberlakukan regulasi baru,” tegasnya.
Masalah Ekonomi Jadi Penyebab Truk ODOL Tetap Ada
Farid menjelaskan, truk ODOL masih bertahan karena berperan penting dalam perputaran ekonomi. “Kalau truk ODOL dihilangkan tanpa ada penyesuaian tarif, harga barang-barang kebutuhan pasti naik,” jelasnya. Masyarakatlah yang nantinya akan menanggung dampaknya.
Kami sepenuhnya mendukung Zero ODOL, asalkan pemerintah segera menetapkan tarif ongkos kirim yang jelas dan adil,” tegas Farid. “Kami mendesak pemerintah segera menetapkan aturan tarif yang adil untuk menghentikan praktik yang terus merugikan para sopir!” tegas Farid.
Melalui aksi ini, Farid berharap Kementerian Perhubungan, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Agus Harimurti Yudhoyono, serta DPR RI mau duduk bersama mengevaluasi kebijakan ini. “Turunlah ke lapangan, dengar keluhan kami, jangan buat regulasi yang mencekik,” pintanya.
Ia menekankan bahwa solusi terbaik adalah dialog antara pemerintah dan sopir truk untuk menemukan kebijakan yang berkeadilan. “Pemerintah jangan sampai membuat aturan yang justru membelenggu kami para sopir!” tegas Farid menutup pembicaraan.
