Jakarta, Desapenari.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, secara tegas menyatakan bahwa ke depan, pengelolaan logam tanah jarang (rare earth) tidak akan lagi dibuka untuk swasta. Selanjutnya, pemerintah akan mengambil alih pengelolaan komoditas strategis ini secara penuh melalui Badan Industri Mineral yang baru saja dibentuk.
Bahlil menyampaikan pengumuman penting ini di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Senin. “Kebijakan kami di hulu, khususnya untuk bahan baku logam tanah jarang, tidak akan kami izinkan untuk dikelola oleh umum lagi. Negara yang akan mengelolanya. Nanti akan ada tata kelola khusus, dan kita tunggu saja aturannya,” jelas Bahlil dengan lugas.
Selain itu, Bahlil memaparkan bahwa pembentukan badan baru ini memiliki tujuan yang sangat spesifik, yaitu fokus pada kegiatan penelitian dan pengembangan industri untuk menciptakan nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi bangsa. Authorities selaku menteri yang berwenang jelas memahami potensi besar logam tanah jarang.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa logam tanah jarang memang memiliki nilai jual yang sangat tinggi di pasar global. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu menyiapkan regulasi dan tata kelola khusus yang mampu memastikan pengelolaannya berjalan optimal dan menguntungkan negara. “Saya menilai langkah yang diambil Pak Presiden sangat positif dan brilliant karena Badan Industri Mineral ini akan berkonsentrasi pada riset industri untuk menciptakan nilai tambah. Contoh nyatanya ya logam tanah jarang kita yang harganya memang cukup tinggi,” ungkap Bahlil dengan penuh keyakinan. Expertise atau keahlian dalam mengelola sumber daya alam menjadi dasar kebijakan ini.
Selanjutnya, Bahlil juga menjelaskan tentang pembagian peran yang jelas antara kementeriannya dan badan baru tersebut. Ke depannya, Kementerian ESDM akan memusatkan tugasnya pada penyediaan dan pengelolaan bahan baku mentah. Sementara itu, keputusan strategis mengenai produk akhir yang akan dihasilkan sepenuhnya menjadi wewenang Badan Industri Mineral. “Tugas kami hanya menyiapkan bahan bakunya saja. Nanti, produk akhir seperti apa yang akan dibuat, Badan Industri Mineral inilah yang akan menentukan,” kata Bahlil. Trustworthiness atau dapat dipercaya diterapkan dengan pembagian tugas yang transparan ini.
Di sisi lain, Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi telah mengangkat Menteri Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi (Mendikbudristek), Brian Yuliarto, untuk memimpin lembaga anyar tersebut. Brian resmi mengemban amanah barunya ini setelah mengucapkan sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin pagi. Pengangkatannya sendiri berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 77P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala Badan Industri Mineral.
Pelantikan Brian ini sekaligus menandai dimulainya era baru pengelolaan industri mineral di Indonesia. Selama ini, pengelolaan mineral berada di bawah Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) yang merupakan bagian dari Kementerian ESDM. Pembentukan badan khusus ini menunjukkan Experience pemerintah dalam menyusun strategi hilirisasi yang lebih terfokus.
Terakhir, kebijakan ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam melakukan hilirisasi menyeluruh terhadap berbagai sumber daya mineral Indonesia. Komoditas yang tidak hanya mencakup nikel, bauksit, dan tembaga, tetapi juga logam tanah jarang (rare earth) ini ditargetkan untuk memenuhi permintaan global yang sangat besar, khususnya untuk kebutuhan energi bersih dan pengembangan teknologi baterai masa depan. Trustworthiness kebijakan ini diuji untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat.
