Jakarta, desapenari.id – Anggota Komisi III DPR, Hasbiallah Ilyas, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut secara transparan dan tuntas kasus dugaan korupsi dalam tata niaga crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit mentah. Dia menegaskan, proses hukum harus berjalan adil tanpa tebang pilih, mencakup semua pihak yang terlibat, baik korporasi maupun pejabat.

Menurut Hasbiallah, penegakan hukum harus menyentuh semua level, tanpa pandang bulu. “Siapa pun yang terlibat, entah dia pejabat tinggi atau pengusaha kuat, harus dihukum sesuai aturan. Jangan sampai ada yang lolos hanya karena punya kekuasaan,” tegasnya di Jakarta, Rabu.

Dia juga mendorong Kejagung untuk membuka ruang pengawasan publik agar proses hukum berjalan akuntabel. “Masyarakat berhak tahu siapa dalang di balik korupsi ini. Kalau transparan, tidak akan ada ruang untuk spekulasi atau kecurigaan,” ujarnya.

Baca juga Bos Sritex Ditangkap Kejagung, Simak lengkapnya!

Komisi III DPR Awasi Ketat, Pastikan Tak Ada Intervensi

Sebagai mitra pengawas penegak hukum, Hasbiallah menegaskan Komisi III DPR akan memantau perkembangan kasus ini. “Kami pastikan tidak ada intervensi yang mengganggu proses hukum. Kejagung harus bekerja independen,” katanya.

Di sisi lain, dia memberikan apresiasi atas langkah tegas Kejagung yang berhasil menyita Rp11,8 triliun terkait kasus ini. “Ini bukti keseriusan Kejagung memberantas korupsi di sektor strategis. Dana sebesar itu harus dikembalikan untuk kepentingan rakyat,” ungkapnya.

Hasbiallah berharap kasus ini tidak berhenti di penyitaan aset, tetapi sampai pada penghukuman pelaku. “Jangan sampai uangnya disita, tapi pelakunya bebas. Rakyat butuh keadilan, bukan sekadar gimmick,” tegasnya.

Dia juga mengingatkan, korupsi CPO sangat merugikan negara karena menyangkut hajat hidup orang banyak. “Sawit adalah komoditas penting. Kalau ada yang korupsi, rakyat kecil yang jadi korban,” tandasnya.

Agar tidak menimbulkan ketidakpastian, Hasbiallah mendesak Kejagung mempercepat penyidikan. “Semakin cepat tuntas, semakin baik untuk iklim investasi dan kepercayaan publik,” ujarnya.

Dia juga meminta agar hasil penyidikan dipublikasikan secara berkala. “Jangan sampai kasus besar seperti ini tenggelam tanpa kejelasan. Publik butuh kepastian,” tegasnya.

Kasus korupsi CPO ini, menurut Hasbiallah, harus menjadi momentum perbaikan tata niaga sawit. “Ke depan, harus ada sistem yang lebih transparan agar tidak ada lagi celah korupsi,” katanya.

Saya mendukung penuh Kejagung memberantas korupsi, asalkan mereka bekerja secara profesional dan adil. “Kami akan terus dukung selama prosesnya bersih dan tidak diskriminatif,” ucapnya.

Di akhir pernyataannya, Hasbiallah mengingatkan bahwa kasus ini adalah ujian bagi penegakan hukum di Indonesia. “Masyarakat menunggu bukti nyata. Jangan sampai kasus ini seperti lainnya yang hilang tanpa kabar,” pungkasnya.

DPR dan publik akan terus mengawasi secara ketat agar Kejagung menyelesaikan kasus ini tuntas, memberikan keadilan bagi rakyat, dan memulihkan kerugian negara.