SUKABUMI, Desapenari.id – Transfer total dana dari pemerintah Provinsi Jawa Barat ke daerah ini ternyata anjlok banget di periode kepemimpinan Dedi Mulyadi. Parahnya, penurunannya bikin melongo!
Fakta mengejutkan ini diungkap langsung oleh anggota DPRD Kota Sukabumi, Henry Slamet. Dengan nada kesal, ia membeberkan bahwa jumlah keseluruhan dana bantuan provinsi untuk kota mereka kini merosot drastis. Bayangkan, dari puluhan miliar tinggal segitu doang!
“Kalau sekarang, dana bantuan dari provinsi yang kami terima cuma Rp 1,5 miliar,” ujar Henry dengan suara lantang saat ditemui awak media di gedung DPRD Kota Sukabumi, Selasa (20/5/2026) siang. “Padahal sebelumnya di era Pak Ridwan Kamil, kami dapat Rp 80 miliar,” tambahnya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Fantastis, kan, selisihnya?
Henry kemudian memaparkan data lengkap yang bikin hati miris. Ia menjelaskan bahwa besaran transfer dana dari provinsi ke Kota Sukabumi memang terus tergerus dari setiap periode gubernur. Awalnya, saat kepemimpinan Ahmad Heriawan, Kota Sukabumi masih bernafas lega karena menerima dana hingga Rp 113 miliar. Kemudian di era Ridwan Kamil, angkanya menyusut menjadi Rp 80 miliar. Namun pukulan telak terjadi sekarang! Di masa kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi, dana tersebut ambrol total hanya menyisakan Rp 1,5 miliar. Wah, sedih banget, kan?
Dengan suara bergetar menahan kekesalan, Henry pun meluapkan kritik pedasnya. Menurutnya, jika memang harus ada efisiensi, jangan sampai keterlaluan seperti ini. Ia menegaskan bahwa idealnya meskipun dipangkas, jumlahnya masih wajar. “Jangan sampai penurunan drastis dari Rp 80 miliar langsung jatuh ke Rp 1,5 miliar,” tegasnya. “Setidaknya kalau efisiensi, ya minimal tetap Rp 40 miliar atau Rp 50 miliar lah. Dengan begitu, kami punya dana tambahan untuk membiayai program-program rakyat,” tambah Henry sambil sesekali menghela napas panjang.
Lebih lanjut, anggota dewan yang vokal ini juga mengungkapkan kesedihan lain. Ia menyebutkan bahwa selain terkena pemangkasan dana bantuan yang super ekstrem, tahun ini Kota Sukabumi juga bernasib sial. Pasalnya, mereka sama sekali tidak mendapat jatah kuota BPJS dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Padahal, selama ini bantuan itu sangat dinanti warga kecil.
“Nah, untuk BPJS bantuan provinsi ke Kota Sukabumi, tahun ini nihil. Biasanya kami kebagian bantuan 40 persen, tapi sekarang tidak ada,” ungkap Henry dengan nada kecewa berat. Ia pun tak kuasa menahan diri untuk melontarkan sindiran keras. Menurutnya, urusan kesehatan rakyat jauh lebih penting daripada kegiatan yang bersifat hura-hura.
Dengan lantang, Henry mengkritik habis-habisan political will Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ia meminta agar pemimpin provinsi itu segera mengubah prioritasnya. Jangan sampai program yang menyentuh langsung masyarakat kecil seperti kesehatan diabaikan. “Kami lebih memerlukan bantuan untuk orang sakit,” serunya dengan tegas. “Daripada ada program arak-arakan naik kuda seperti raja, mending fokus ke rakyat yang sedang menderita,” tutup Henry sambil menatap tajam ke arah kamera.
Di sisi lain, beberapa sumber menyebutkan bahwa penurunan drastis ini diduga kuat karena perubahan skema dan kebijakan anggaran di tingkat provinsi. Namun kritik pedas tetap saja dilayangkan karena angka Rp 1,5 miliar dinilai terlalu kecil dan tidak proporsional. Akibat kondisi ini, berbagai program pemberdayaan masyarakat di Kota Sukabumi pun terancam macet. Para pejabat daerah kini pusing tujuh keliling mencari solusi agar pelayanan publik tidak kolaps.
Belum ada tanggapan resmi dari Gubernur Dedi Mulyadi maupun jajaran pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait pengakuan anggota DPRD Kota Sukabumi tersebut. Namun kabar ini langsung viral dan menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan. Warga pun ikut resah membayangkan nasib layanan kesehatan dan bantuan sosial mereka ke depan.
Yang jelas, penurunan dari Rp 80 miliar menjadi hanya Rp 1,5 miliar bukanlah angka yang main-main. Banyak pihak menilai bahwa kondisi ini bisa menghambat pembangunan dan kesejahteraan di Kota Sukabumi secara signifikan. Apalagi jika sampai berdampak pada putusnya akses BPJS bagi masyarakat miskin.
Sementara itu, Henry Slamet berjanji akan terus memperjuangkan hak warganya. Ia pun meminta Gubernur Dedi Mulyady untuk segera menjelaskan secara terbuka kebijakan ini. “Rakyat berhak tahu, kemana perginya uang yang biasanya mengalir ke kami?” pungkasnya sambil menyerahkan dokumen data perbandingan anggaran ke meja pimpinan sidang.
Publik pun kini menanti langkah selanjutnya. Apakah Pemprov Jabar akan mengkaji ulang kebijakan ini atau justru mempertahankannya dengan alasan efisiensi yang tak masuk akal? Satu yang pasti, polemik dana bantuan provinsi yang turun drastis dari Rp 80 miliar jadi Rp 1,5 miliar ini tidak akan selesai hanya dengan diam. Anggota DPRD sudah angkat bicara, giliran eksekutif yang harus memberikan jawaban tegas dan solusi nyata.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
