LUMAJANG, Desapenari.id – Bayangkan, tiga bulan tanpa air bersih yang mengalir lancar dari keran rumah! Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, akhirnya mengambil langkah tegas dengan menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan yang berlangsung selama 90 hari penuh, terhitung mulai Selasa (14/7/2026) hingga 7 Oktober 2026 nanti. Keputusan penting ini tentu saja sudah tertuang secara resmi dalam Keputusan Bupati Lumajang Nomor 100.3.3.2/282/KEP/427.12/2026, sehingga masyarakat pun bisa sedikit bernapas lega karena ada kepastian penanganan dari pemerintah daerah.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang, Isnugroho, dengan sigap mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mulai bergerak cepat mendistribusikan air bersih ke sejumlah desa yang paling parah terdampak kekeringan. Sejak kemarin, distribusi air pun sudah dimulai di 15 titik strategis yang berada di Desa Jenggrong, Kecamatan Ranuyoso, dan Isnugroho menambahkan bahwa pendistribusian ini akan terus dilakukan secara bertahap ke titik-titik lainnya yang juga membutuhkan uluran tangan segera. “Kami tidak akan berhenti di sini, karena masih banyak warga lain yang menunggu bantuan air bersih dari kami,” tegasnya saat ditemui di Lumajang, Rabu (15/7/2026).
Enam Kecamatan Waspada Kekeringan, Mana Saja?
Pemerintah Kabupaten Lumajang tentu tidak asal menetapkan status darurat tanpa melakukan pemetaan yang matang terlebih dahulu. Setelah melakukan identifikasi menyeluruh, mereka pun memetakan enam kecamatan yang masuk dalam kategori rawan mengalami kekeringan dan krisis air bersih, yaitu Ranuyoso, Klakah, Kedungjajang, Gucialit, Padang, dan Senduro. Dari keenam kecamatan tersebut, Isnugroho menjelaskan bahwa Kecamatan Ranuyoso dan Gucialit langsung dijadikan prioritas utama penanganan, karena dalam lima musim kemarau terakhir, kedua wilayah ini selalu mencatatkan kebutuhan distribusi air bersih paling tinggi dibandingkan daerah lainnya. “Kami sudah punya data historis yang jelas, sehingga mitigasi pun bisa lebih terarah dan tepat sasaran,” ujarnya dengan penuh keyakinan.
Lebih lanjut, Isnugroho pun menegaskan bahwa pihaknya akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan kebutuhan air warga tercukupi melalui tangki-tangki air yang sudah mereka siapkan. “Ada beberapa kecamatan yang selama ini selalu mengalami kekurangan air bersih, dan ini akan kita mitigasi agar kebutuhan airnya cukup melalui tangki-tangki yang kita punya,” tambahnya, seraya memastikan bahwa tidak ada satu pun desa yang akan terlewat dari jangkauan distribusi air bersih selama masa tanggap darurat berlangsung.
Waspada! Seluruh Kecamatan Rawan Karhutla
Tak hanya ancaman kekeringan yang mengintai, Pemkab Lumajang juga menetapkan seluruh 21 kecamatan sebagai wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kondisi ini tentu semakin menambah daftar pekerjaan rumah bagi BPBD dan pemerintah daerah. Sejak awal Juli 2026 saja, BPBD sudah mencatat tiga kebakaran lahan tebu yang menghanguskan area pertanian, dua kebakaran rumah warga yang memicu kepanikan, serta satu kebakaran hutan dengan luas mencapai sekitar dua hektare yang cukup mengkhawatirkan.
Menghadapi situasi genting ini, Isnugroho menyatakan bahwa BPBD telah menyiagakan personel di pos komando untuk mengantisipasi potensi kebakaran selama musim kemarau yang berkepanjangan. “Kami tidak bisa tinggal diam, personel sudah kami siagakan di pos-pos komando agar respon terhadap kebakaran bisa lebih cepat,” ungkapnya. BPBD pun mengimbau masyarakat agar segera melaporkan apabila menemukan potensi kekeringan maupun kebakaran di wilayahnya masing-masing, karena laporan dini sangat menentukan kecepatan penanganan di lapangan.
Lapor Cepat, Tanggap Cepat!
Masyarakat pun diimbau untuk tidak ragu melaporkan kondisi darurat yang mereka temui, baik itu kekeringan maupun kebakaran, kepada pemerintah desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, maupun langsung kepada BPBD. Isnugroho menekankan bahwa setelah laporan diterima, pihaknya akan segera melakukan asesmen untuk menentukan langkah penanganan sesuai kondisi di lapangan. “Warga dapat melapor kepada kepala desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas maupun langsung kepada BPBD. Setelah laporan diterima, kami segera melakukan asesmen untuk menentukan langkah penanganan sesuai kondisi di lapangan,” pungkasnya dengan tegas.
Dengan segala upaya yang sudah dan akan terus dilakukan, diharapkan masyarakat Lumajang dapat melewati masa krisis ini dengan lebih tenang dan terbantu. Pemerintah pun berkomitmen untuk terus memantau perkembangan situasi di lapangan dan memastikan bahwa tidak ada warga yang terlantar akibat kekeringan maupun kebakaran yang mungkin terjadi.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
