LOMBOK TENGAH, Desapenari.id – Bencana alam yang melanda Pulau Seribu Masjid ternyata masih menyisakan duka yang dalam bagi akses transportasi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kini dibuat pusing tujuh keliling karena sembilan jembatan vital yang menghubungkan berbagai wilayah porak-poranda akibat bencana. Dengan kondisi kas daerah yang sedang kering kerontang, akhirnya mereka mengambil langkah berani dengan mengajukan proposal perbaikan senilai Rp45 miliar kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Langkah ini diambil karena mereka sadar betul bahwa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja jelas tidak akan pernah cukup untuk mengatasi kerusakan parah tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Tengah, Rahadian, dengan nada penuh harap mengungkapkan bahwa kondisi fiskal daerah yang sedang tertekan menjadi alasan utama mengapa pihaknya nekat menggantungkan harapan pada pemerintah pusat. Ia menjelaskan bahwa pasca-bencana, mobilisasi logistik dan aktivitas warga menjadi sangat terhambat karena jalur darat yang terputus. Oleh karena itu, mereka pun berinisiatif untuk mengikhtiarkan perbaikan infrastruktur yang hancur tersebut melalui skema bantuan darurat dari BNPB. “Karena keuangan daerah sedang tidak baik-baik saja, kami tidak tinggal diam dan langsung mengajukan usulan ini,” ujarnya dengan tegas di kantornya, Rabu (15/7/2026).

Menariknya, berdasarkan hasil pendataan di lapangan, lokasi-lokasi jembatan yang ambruk dan rusak berat tersebut ternyata bukanlah jembatan sembarangan. Sebagian besar dari sembilan titik rawan itu ternyata berada di jalur strategis yang langsung mengarah ke kawasan destinasi pariwisata unggulan di kabupaten tersebut. Hal ini tentu menjadi tamparan keras bagi sektor pariwisata yang baru saja mulai bangkit setelah terdampak berbagai persoalan sebelumnya. Maka dari itu, tidak heran jika selain mengirimkan proposal ke BNPB, Pemkab Lombok Tengah juga secara paralel mengajukan surat yang sama ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar ada perhatian lebih dari dua lembaga sekaligus.

Rahadian merinci secara gamblang bahwa sembilan jembatan yang masuk dalam daftar prioritas perbaikan itu tersebar di berbagai penjuru daerah. Titik-titik tersebut meliputi infrastruktur penghubung di Desa Aik Bual yang menjadi akses utama warga, kemudian jembatan di Desa Tanak Rarang yang sering dilalui oleh kendaraan logistik, serta jembatan di kawasan Pagutan yang tak kalah parah kondisinya. Tidak berhenti di situ, kerusakan juga ditemukan di jalur menuju Desa Bonder, jembatan di Karangsidemen, dan yang paling menyedihkan adalah jembatan penghubung menuju Desa Selong Belanak yang merupakan salah satu ikon pantai wisata kebanggaan masyarakat setempat.

Menghadapi situasi darurat ini, Pemkab sebenarnya tidak sepenuhnya pasrah menunggu uluran tangan dari pemerintah pusat. Mereka telah memulai langkah awal dengan melakukan pembangunan fisik di salah satu titik termasak, yaitu jembatan yang berada di Desa Aik Bual pada tahun anggaran berjalan 2026 ini. Namun demikian, Rahadian menegaskan bahwa anggaran yang disiapkan untuk pembangunan konstruksi tersebut jumlahnya sangat terbatas dan tidak mungkin menuntaskan semua kerusakan sekaligus. Dengan demikian, pembangunan di lokasi itu pun terpaksa harus dilakukan secara bertahap dan bersifat parsial mengikuti kemampuan kas daerah yang sangat minim.

Secara lebih rinci, ia menjelaskan bahwa kondisi anggaran yang pas-pasan memaksa mereka untuk memilah skala prioritas yang paling mendesak. Mereka tidak ingin asal membangun tanpa perencanaan matang, namun di sisi lain warga sudah sangat mengeluhkan sulitnya akses keluar masuk wilayah akibat jembatan yang terputus. Inilah sebabnya mengapa usulan sebesar Rp45 miliar itu menjadi sangat krusial, karena dengan dana sebesar itu mereka bisa menangani seluruh titik secara komprehensif. Saat ini, tim teknis dari Dinas PUPR pun terus mematangkan desain dan spesifikasi agar proposal yang diajukan tidak ditolak mentah-mentah oleh BNPB.

Berita baiknya, upaya yang dilakukan Pemkab Lombok Tengah tidak sia-sia karena BNPB disebut telah merespons pengajuan tersebut dengan cukup antusias. Rahadian menyampaikan bahwa komunikasi antara tim teknis daerah dengan pihak BNPB sudah berjalan intens selama beberapa pekan terakhir. Bahkan, dari total sembilan usulan jembatan yang diajukan, sebanyak lima berkas dokumen perencanaan dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat administrasi. Sementara itu, empat dokumen sisanya masih dalam tahap percepatan penyempurnaan agar segera bisa menyusul kelengkapan berkas lima jembatan lainnya.

Selanjutnya, Rahadian juga mengabarkan bahwa dalam waktu dekat, tim verifikasi lapangan dari BNPB akan segera diterjunkan untuk melakukan peninjauan langsung ke lokasi-lokasi yang diusulkan. Tim ini bertugas untuk mengecek secara fisik tingkat kerusakan, mengukur volume pekerjaan, serta memastikan bahwa usulan anggaran yang diajukan memang rasional dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Proses verifikasi ini menjadi tahapan paling krusial karena keputusan akhir sangat bergantung pada hasil penilaian mereka. Jika verifikasi berjalan mulus dan semua data terverifikasi dengan baik, maka harapan untuk mendapatkan gelontoran dana darurat itu akan semakin terbuka lebar.

Tentu saja, proses birokrasi penyaluran bantuan bencana tidak bisa terjadi dalam sekejap mata karena ada banyak tahapan yang harus dilalui. Meskipun demikian, Rahadian optimis bahwa target realisasi fisik perbaikan jembatan-jembatan tersebut sudah bisa dimulai pada tahun anggaran 2027 mendatang. Artinya, jika semua persetujuan dan pencairan dana berjalan sesuai jadwal, masyarakat Lombok Tengah harus bersabar menanti kurang lebih setahun lagi untuk menikmati akses jalan yang mulus dan aman. Namun, ia berjanji bahwa selama masa penantian itu, pihaknya akan terus melakukan pendampingan dan pemeliharaan darurat agar jembatan tidak semakin parah kondisinya.

Dengan segala upaya yang telah dilakukan, rakyat Lombok Tengah kini hanya bisa berharap semoga proposal sebesar Rp45 miliar itu segera mendapat lampu hijau dari BNPB. Pasalnya, nasib kelancaran distribusi barang, mobilitas anak sekolah, hingga kunjungan wisatawan ke pantai-pantai eksotis sangat bergantung pada cepatnya proses perbaikan ini. Semua pihak kini menaruh harapan besar agar tim verifikasi segera turun dan memberikan rekomendasi positif. Jika tidak, maka bukan hanya ekonomi masyarakat yang akan terhambat, tetapi citra pariwisata NTB juga terancam semakin redup di mata dunia.

Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.