Desapenari.id – Tiga pejabat teras PT Semar Permata Emas Mulia resmi menyandang status terdakwa dalam skandal kejahatan raksasa. Oleh sebab itu, Jaksa Penuntut Umum membawa jajaran pimpinan perusahaan tersebut ke persidangan atas tuduhan sengaja menampung dan mengolah emas hasil tambang liar. Tak hanya itu saja, para bos ini diduga nekat menjalankan aksi tindak pidana pencucian uang (TPPU) hingga meraup modal miliaran rupiah.

Akibat perbuatan nekat tersebut, drama hukum ini langsung menjerat nama-nama elite di jajaran direksi dan komisaris perusahaan emas terkenal itu. Selanjutnya, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya secara resmi mengadili sosok Direktur Utama Teddy Wijaya yang memegang kendali utama. Di samping itu, aparat penegak hukum juga membawa Direktur Benny Surya Wijaya beserta Komisaris Utama Debby Wijaya untuk duduk bersama di kursi pesakitan.

Dalam membacakan surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum Damang Anubowo mengungkapkan secara rinci bagaimana trio eksekutif ini saling bahu-membahu menjalankan bisnis gelap tersebut. Secara terstruktur, para terdakwa terus menampung, memurnikan, hingga menjual batangan emas murni hasil tambang tanpa izin resmi. Bahkan, mereka terang-terangan mengabaikan dokumen penting negara seperti IUP, IUPK, IPR, sampai Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB).

Lebih lanjut, Damang membeberkan rentang waktu pengoperasian bisnis haram ini dalam sidang terbuka di Ruang Cakra PN Surabaya pada Selasa (22/9/2026). Menurut penjelasan jaksa, ketiga elite korporasi—Teddy Wijaya, Debby Wijaya, dan Benny Surya Wijaya—menjalankan aksinya sejak bulan Mei 2019 hingga bulan April 2022. Lantas, mereka menjadikan lokasi strategis di Jalan Tampomas Nomor 2 Surabaya sebagai markas rahasia transaksi tersebut.

Menguliti modus operandi pelaku, jaksa menjelaskan bahwa para terdakwa rutin memperoleh suplai emas cukim alias emas mentah dari Franky Lorentz Bintoro dan Michael Lorentz Bintoro. Sebenarnya, rekam jejak penyedia bahan baku tersebut sudah terbukti cacat hukum di mata negara. Sebab, Pengadilan Negeri Pontianak sebelumnya telah menjatuhkan vonis bersalah kepada Franky dan Michael lewat perkara nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk atas kasus perdagangan emas liar.

Mengenai alur transaksi, Franky Lorentz kerap mendatangi langsung kantor PT Semar Permata Emas Mulia di Surabaya tanpa rasa ragu sedikit pun. Sesampainya di lokasi, Franky langsung menggelar perundingan harga secara tatap muka dengan Teddy Wijaya hingga sepakat. Setelah itu, Franky menyerahkan tumpukan emas cukim tanpa dokumen legalitas pendukung, yang kemudian langsung ditimbang secara cermat oleh Teddy Wijaya.

Selanjutnya, skenario pembayaran tersembunyi digagas oleh para terdakwa demi menyamarkan rekam jejak keuangan mereka dari pantauan pihak berwajib. Secara bertahap, pencairan cek dilakukan melalui enam rekening Bank BCA atas nama terdakwa Debby Wijaya. Kemudian, uang tunai hasil pencairan cek tersebut disetorkan kembali secara manual ke bank menggunakan nama penyetor rekayasa seperti Franky, Franky L, hingga Franky Lorentz.

Guna memproses bahan mentah tersebut, trio terdakwa lantas membagi tahapan pengolahan emas secara manual maupun modern. Pada tahap awal, mereka melebur emas cukim secara tradisional di dalam bengkel kerja menggunakan alat kowi dan solder panas. Berikutnya, para terdakwa mengirimkan emas tersebut ke perusahaan pemurnian besar seperti PT Indah Golden Signature, PT Sukajadi Logam, serta PT Simba Jaya Utama.

Setelah berhasil meraih emas murni, para pelaku dengan leluasa mendistribusikan produk tersebut ke jaringan toko emas langganan di pelbagai kota besar. Secara gila-gilaan, mereka memasok puluhan gerai perhiasan yang tersebar luas dari Surabaya, Jakarta, Makassar, Jombang, Jember, Cirebon, hingga Purwokerto. Alhasil, konsorsium kejahatan ini meraup dana jumbo yang lantas disamarkan lewat rekening BCA milik Teddy, Debby, dan perusahaan.

Mengenai rincian transaksi, JPU menemukan fakta mencengangkan bahwa terdapat minimal 10 kali transaksi pencairan cek dan penyetoran tunai fiktif pada kurun April hingga Mei 2021. Secara fantastis, setiap transaksi rekayasa ini mencatatkan nilai berkisar dari Rp 1,5 miliar hingga menembus angka Rp 9 miliar. Memang, seluruh aliran dana raksasa tersebut pada akhirnya mengalir deras secara konsisten menuju rekening pribadi milik Franky Lorentz.

Tak berhenti di situ, para terdakwa memutar kembali uang kejahatan tersebut untuk memborong suplai emas dari pabrik pemurnian legal seperti PT Indah Golden Signature dan PT Sukajadi Logam. Melihat praktik abu-abu ini, jaksa dengan tegas menyatakan bahwa ketiga terdakwa sengaja mengangkangi prinsip Know Your Customer (KYC). Padahal, aturan ketat tersebut telah diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796 K/30/MEM/2018.

Untuk memperkuat argumentasi hukumnya, jaksa memaparkan fakta bahwa para pelaku sama sekali tidak bisa menunjukkan dokumen underlying atau berkas transaksi yang sah. Oleh karena itu, tidak ada satu pun bukti otentik yang mencatat bahwa asal-usul emas tersebut berasal dari penambangan berizin resmi. Atas dasar itulah, transaksi emas ilegal bernilai raksasa ini disinyalir merugikan tata kelola pertambangan nasional.

Sebagai langkah tegas, aparat kepolisian menyita seabrek barang bukti berharga dari hasil penggeledahan mendalam di Toko Emas Semar Nganjuk beserta kediaman Tampomas Surabaya. Di lokasi tersebut, penyidik menyita uang tunai senilai Rp 6,17 miliar, ratusan lembar pecahan 100 dolar AS, serta ribuan keping logam mulia. Bahkan, petugas menemukan gundukan emas seberat 100 kilogram, alat lebur, hingga puluhan buku catatan transaksi.

Guna mempertanggungjawabkan perbuatan jahat tersebut, ketiga terdakwa kini dijerat dengan pasal berlapis yang ancaman hukumannya sangat berat. Secara hukum, mereka dijerat memakai Pasal 161 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu, jaksa mengombinasikannya dengan UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) serta Pasal 607 ayat (1) huruf a KUHP juncto Pasal 10 UU TPPU.

Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.