JAKARTA, Desapenari.id – Kejutan besar baru saja mengguncang sektor kehutanan dan perkebunan di Bumi Lancang Kuning setelah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) membongkar praktik lancung di lapangan. Kali ini, tim pengawas lintas instansi bentukan pemerintah tersebut menemukan indikasi kuat bahwa pabrik kelapa sawit (PKS) nonkebun milik PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, menampung pasokan buah sawit dari kawasan hutan tanpa izin resmi.
Dalam keterangan resminya kepada awak media pada Sabtu (21/11/2026), Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, membeberkan hasil temuan investigasi yang mencengangkan publik tersebut secara gamblang. Secara spesifik, Barita menjelaskan bahwa PKS nonkebun—yakni fasilitas pengolahan sawit yang beroperasi tanpa memiliki lahan kebun sendiri—milik PT GSL di Kabupaten Kuantan Singingi aktif membeli serta mengolah tandan buah segar dari aktivitas perkebunan ilegal di dalam kawasan hutan.
Lebih mengkhawatirkan lagi, beroperasinya pabrik penampung hasil kebun tanpa izin ini memicu efek domino yang sangat merusak keseimbangan ekosistem lokal di Riau. Pasalnya, para pengamat kehutanan dan tim lapangan menilai keberadaan pabrik tersebut justru mendorong para oknum perambah semakin nekat membabat hutan di sekitarnya demi menyulap lahan lindung menjadi hamparan perkebunan kelapa sawit ilegal.
Menanggapi pelanggaran serius yang jelas merugikan kelestarian alam dan keuangan negara itu, Satgas PKH langsung mengambil langkah tegas tanpa kompromi. Dalam penjelasannya yang terperinci, Barita menegaskan bahwa timnya merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas kurang lebih 32 hektar yang selama ini diajukan oleh pihak terkait.
Tak berhenti pada pembatalan proses administrasi perizinan semata, Satgas PKH turut melayangkan rekomendasi lanjutan yang jauh lebih telak bagi kelangsungan bisnis perusahaan tersebut. Secara tegas, satuan tugas khusus ini meminta instansi kementerian berwenang menolak mentah-mentah permohonan pelepasan kawasan hutan itu agar negara dapat mengambil alih kembali penguasaan penuh atas seluruh areal bermasalah tersebut.
Kejutan besar ternyata belum usai sampai di situ, sebab gebrakan penertiban kawasan hutan di Provinsi Riau ini juga menyasar pemain raksasa industri kehutanan nasional. Bukan hanya menjerat PT GSL, Satgas PKH secara resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) yang selama ini mengelola konsesi raksasa.
Sebagai konteks penting agar masyarakat memahami skala kasus ini, Barita mengungkap profil perusahaan raksasa yang baru saja kehilangan izin konsesinya tersebut. Dalam paparannya, ia menyebutkan bahwa PT RAPP merupakan salah satu entitas bisnis utama di bawah naungan konglomerasi Grup Royal Golden Eagle yang selama ini menjalankan operasional kehutanan skala besar di Kabupaten Pelalawan, Riau.
Lebih lanjut, keputusan drastis pemerintah ini memiliki landasan hukum yang sangat kuat, sah, serta mengikat secara administratif maupun konstitusional. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026, Barita menuturkan bahwa pemerintah menjatuhkan sanksi administratif berat berupa pencabutan PBPH atas nama PT RAPP yang mencakup luas areal kerja fantastis sekitar 338.536 hektar.
Usut punya usut, pemerintah mengambil tindakan keras terhadap korporasi besar tersebut bukan tanpa alasan yang terukur dan terverifikasi secara ilmiah di lapangan. Barita memaparkan bahwa tim audit menemukan sederet pelanggaran fatal di wilayah konsesi PT RAPP, mulai dari insiden kebakaran lahan gambut yang berulang kali terjadi hingga kemunculan kebun kelapa sawit ilegal seluas 18.362,74 hektar.
Bukan cuma persoalan kebakaran lahan gambut dan ekspansi kebun sawit tanpa izin, tim investigasi juga menemukan borok lingkungan lainnya yang tak kalah mencengangkan di lokasi yang sama. Dalam keterangan lanjutannya, Barita mengungkap bahwa petugas lapangan mendapati aktivitas bukaan tambang tanpa izin seluas sekitar 541,46 hektar serta kerusakan nyata pada kawasan lindung mencapai kurang lebih 211,54 hektar.
Di samping deretan kerusakan fisik yang kasat mata tersebut, Satgas PKH turut menyoroti ancaman ekologis serius yang menyangkut kelangsungan hidup satwa langka kebanggaan Indonesia. Secara khusus, tim pengawas menemukan lemahnya perlindungan pada kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo di Provinsi Riau yang secara langsung mengancam ruang gerak serta kelestarian habitat alami gajah Sumatera.
Sebagai konsekuensi langsung dari terbitnya surat keputusan pencabutan izin tersebut, seluruh roda operasional perusahaan di kawasan konsesi langsung dihentikan total tanpa terkecuali. Melalui pernyataan resminya, Barita menegaskan bahwa pemerintah menyetop seluruh kegiatan usaha di dalam bekas areal izin PT RAPP sekaligus mengembalikan penguasaan penuh atas seluruh kawasan hutan negara tersebut ke pangkuan pemerintah.
Kendati status perizinan perusahaan telah resmi dicabut oleh pemerintah pusat, urusan hukum dan tanggung jawab ekologis bagi korporasi raksasa ini ternyata belum berakhir begitu saja. Pada bagian akhir keterangannya, Barita menggarisbawahi bahwa negara tetap membebankan kewajiban penuh pemulihan lingkungan sekaligus menuntut pertanggungjawaban hukum yang setimpal kepada pihak perusahaan atas segala kerusakan hutan yang terjadi.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.

