BANDA ACEH, Desapenari.id — Pemerintah Aceh kembali mencuri perhatian karena tengah mengkaji kemungkinan menetapkan lagi status darurat bencana setelah banjir kembali menerjang sejumlah wilayah di Tanah Rencong. Jangan lewatkan ulasan lengkapnya, sebab keputusan ini bakal menentukan kecepatan penanganan bagi warga terdampak. Selain itu, situasi ini muncul saat Aceh masih berupaya bangkit dari bencana sebelumnya, sehingga publik tentu menanti langkah konkret pemerintah.
Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, menegaskan bahwa penetapan status darurat bencana tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Pemerintah Aceh, kata dia, perlu memastikan kebijakan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, daerah masih menjalani tahapan pemulihan dari bencana sebelumnya, sehingga setiap langkah mesti dihitung matang. Dengan begitu, pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan yang justru menimbulkan masalah baru di kemudian hari.
“Kita sedang kaji (penetapan status darurat) tidak sembarangan daerah bisa ditetapkan karena daerah kita memang dalam status rehab rekon,” kata Taufik. Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa status darurat bukan sekadar label, melainkan dasar hukum yang berdampak pada anggaran, koordinasi, dan percepatan bantuan.
Pernyataan itu Taufik sampaikan kepada wartawan seusai acara penyerahan bungong jaroe dan temu ramah dengan keluarga pahlawan nasional, pembela kemerdekaan Republik Indonesia, serta Pahlawan Perdamaian Bosnia Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligo Gubernur Aceh, Selasa (10/11/2026). Dengan begitu, pernyataan ini muncul di tengah agenda resmi pemerintah, bukan sekadar kabar tanpa dasar. Oleh karena itu, informasi yang beredar sebaiknya merujuk pada keterangan resmi agar tidak menimbulkan salah tafsir.
Lebih lanjut, Taufik menargetkan kajian tersebut rampung dalam dua hari ke depan. Hasil kajian nantinya menjadi dasar bagi Pemerintah Aceh untuk menentukan langkah selanjutnya dalam merespons banjir yang kembali terjadi di sejumlah kabupaten dan kota. Alhasil, publik tinggal menunggu hasil finalnya, sebab keputusan itu bakal terasa langsung di lapangan. Ke depannya, kejelasan status juga membantu pemerintah menyusun prioritas penanganan.
“Jadi dia ada aturannya dalam fase rehab rekon, ada kajian yang sedang kami buat, dalam dua hari ini insya Allah kami dapatkan kajian itu,” ujarnya. Simak terus perkembangannya, karena hasil kajian ini bakal menjadi pijakan resmi pemerintah Aceh.
Ia menyebut kedua status tersebut tidak dapat diberlakukan secara bersamaan karena memiliki ketentuan masing-masing. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh tidak bisa asal menempelkan label darurat bencana begitu saja. “Karena status itu enggak bisa double istilahnya, secara aturan begitu. Kita memang akomodir, akan kita tindak lanjuti apa yang disampaikan Pak Mendagri,” ungkapnya. Dengan kata lain, pemerintah mesti memilih status yang paling sesuai dengan fase penanganan saat ini.
Meski masih melakukan kajian, Pemerintah Aceh berharap segera memperoleh kejelasan mengenai status kebencanaan. Kepastian tersebut dinilai penting agar penanganan banjir di wilayah terdampak dapat berjalan lebih cepat. Dengan begitu, warga tidak perlu menunggu terlalu lama dan bantuan bisa segera bergerak. “Kita berharap juga bisa karena dengan adanya kejelasan tentang status (darurat bencana) penanganan akan lebih cepat,” pungkasnya. Harapan ini wajar karena di lapangan, kecepatan respons sering menjadi penentu.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan bahwa pemerintah daerah diperbolehkan kembali menetapkan status tanggap darurat apabila terjadi bencana susulan dengan dampak yang cukup luas. “Sepanjang itu dampaknya luas, boleh terapkan tanggap darurat lagi,” ujar Tito dalam keterangan pers seusai rapat terbatas terkait antisipasi bencana alam di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (9/11/2026). Pernyataan ini menjadi angin segar bagi daerah yang masih berjibaku dengan pemulihan. Selain itu, arahan ini memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk bergerak cepat tanpa ragu.
Tito menyebut telah menerbitkan surat edaran kepada pemerintah daerah di tiga provinsi di Sumatera yang terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Surat edaran itu menjadi panduan agar daerah bergerak cepat dan tidak ragu mengambil keputusan. Selain itu, langkah ini memberi kepastian administrasi bagi pemerintah daerah yang menghadapi bencana susulan. Dengan begitu, koordinasi antara pusat dan daerah bisa berjalan lebih mulus.
Sebelumnya, Tito juga meminta pemerintah daerah di tiga provinsi tersebut tidak ragu menetapkan kembali status tanggap darurat apabila banjir dan longsor susulan terjadi. Permintaan itu disampaikan karena sejumlah daerah masih menjalani pemulihan setelah bencana hidrometeorologi pada 2025, tetapi kembali dilanda bencana pada 2026. Jadi, situasinya memang berlapis: pemulihan belum tuntas, bencana baru sudah datang. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu fleksibilitas agar penanganan tidak tersendat.
“Saya akan terbitkan surat untuk daerah tiga provinsi di Sumatera yang alami bencana susulan bisa tetapkan status tanggap darurat. Pemda bisa gunakan belanja tak terduga dengan cepat, dan begitu juga kementerian terkait,” kata Tito saat meninjau lokasi bencana banjir susulan di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Selasa (3/11/2026). Pernyataan ini menegaskan bahwa pusat mendukung langkah cepat daerah, asalkan tetap mengacu pada aturan dan kebutuhan warga terdampak.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
