JAKARTA, Desapenari.id — Gelombang guncangan dahsyat akibat skandal dugaan operasi penyadapan ilegal yang membelit nama mantan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo bersama tiga perwira tinggi kepolisian lainnya kini benar-benar memicu kecemasan publik di tingkat nasional. Oleh karena itu, demi menyelamatkan keselamatan jiwa dan keamanan fisik mereka dari potensi teror serta ancaman yang terus mengintai, sebanyak enam orang saksi kunci bergerak cepat mendatangi dan mengajukan permohonan pelindungan resmi ke kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Memasuki tahap awal penanganan berkas perkara yang amat sensitif ini, Ketua LPSK Achmadi mengungkapkan bahwa jajaran tim ahli di institusinya secara intensif telah menelaah permohonan tersebut sejak tanggal 6 November 2026 lalu. Selanjutnya, tim pakar dari LPSK terus menjalin koordinasi yang amat ketat bersama para penyidik Bareskrim Polri yang sedang giat-giatnya mengusut tuntas skandal penyadapan spektakuler tersebut.

Ketika menyampaikan keterangan tertulis kepada rekan-rekan media massa pada Selasa (10/11/2026), Achmadi menegaskan bahwa pihak lembaga mengevaluasi setiap berkas permohonan dengan mempertimbangkan secara matang seberapa penting bobot keterangan para saksi, seberapa tinggi tingkat ancaman nyata yang sedang mereka hadapi, serta situasi khusus yang membelenggu para saksi maupun korban di lapangan. Lebih lanjut, ia menguraikan bahwa seluruh prosedur kajian hukum tersebut berpijak secara kokoh pada payung hukum Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.

Di samping itu, Achmadi memberikan jaminan penuh bahwa lembaga independen yang ia pimpin akan selalu memantau serta mengawal secara konsisten setiap jengkal pergerakan penanganan perkara hukum penyadapan yang tengah menyedot perhatian publik luas ini.

Bahkan, sosok pimpinan LPSK tersebut mengisyaratkan adanya peluang yang sangat terbuka mengenai potensi bertambahnya jumlah saksi lain yang bakal ikut menyusul mengajukan permohonan pelindungan hukum dalam kurun waktu beberapa hari mendatang.

Selain itu, Achmadi menekankan betapa krusialnya pemberian jaminan rasa aman yang utuh bagi para warga negara yang berani bersuara dan membongkar kebenaran, di mana pihak LPSK harus memperhitungkan situasi kerentanan khusus yang menimpa para saksi akibat tingginya bobot keseriusan tindak pidana yang sedang ditangani ini.

Maka dari itu, pihak LPSK berkomitmen akan mengamati dan membedah secara menyeluruh setiap elemen di dalam dokumen permohonan tersebut, mulai dari analisis tingkat potensi bahaya fisik, kerentanan psikologis para saksi, hingga penetapan skema pengawalan fisik yang paling sesuai untuk menjamin keselamatan mereka di lapangan.

Kasus penyadapan Prabowo

Sebelum geger permohonan perlindungan ini mencuat ke permukaan, jajaran Bareskrim Polri secara mengejutkan telah menetapkan eks Kapolri Listyo Sigit beserta tiga perwira tinggi Polri lainnya, yaitu Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi, sebagai tersangka utama dalam pusaran kasus kejahatan penyadapan rahasia ini.

Saat menggelegarkan konferensi pers resmi di Mabes Polri pada Selasa (3/11/2026), Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin membongkar fakta yang amat mencengangkan bahwa para tersangka diduga kuat nekat menjalankan aksi penyadapan tanpa prosedur sah terhadap Presiden Republik Indonesia, pejabat tinggi negara, tokoh-tokoh politik penting, insan media massa, pimpinan ormas, hingga jajaran penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Lebih jauh lagi, Komjen Asep menerangkan bahwa operasi spionase digital yang menabrak aturan hukum tersebut telah berlangsung secara beruntun dan rapi dalam rentang kurun waktu yang lumayan panjang, yakni sepanjang tahun 2025 hingga bergulir ke pertengahan tahun 2026.

Dalam menjalankan aksinya yang melanggar ketentuan, para tersangka disinyalir memberi perintah penyadapan secara sepihak dan ugal-ugalan tanpa mau melewati koridor baku yang telah diatur ketat di dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.

Tak berhenti di situ, tim penyidik kepolisian juga mendapati indikasi kuat bahwa para perwira tinggi tersangka tersebut berupaya keras menghapus jejak kejahatan digital mereka dengan cara membersihkan riwayat sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada bulan Oktober 2026.

Guna mengusut tuntas kejahatan spionase internal tersebut sampai ke akar-akarnya, tim penyidik Bareskrim Polri sukses menyita sejumlah barang bukti penting dari tangan para tersangka, yang mencakup 11 unit telepon seluler, satu unit tablet iPad modern, serta empat buah USB flash drive yang menyimpan rekaman data-data krusial.

Atas perbuatan ilegal yang sangat membahayakan keselamatan serta kedaulatan hukum negara tersebut, para penyidik mengganjar para tersangka dengan sangkaan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang membawa ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.

Di samping sangkaan berat tersebut, penyidik kepolisian juga menjerat para perwira tinggi tersangka dengan pasal berlapis, yakni Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengintip sanksi pidana kurungan penjara maksimal selama enam tahun.

Sebagai penutup dari jeratan hukum yang berderet tersebut, pihak kepolisian menerapkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang siap menjatuhkan hukuman pidana penjara tambahan dengan durasi paling lama delapan tahun kepada para tersangka.

Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.