desapenari.id – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, kembali menyita perhatian publik setelah mengkritik keras aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat. Lewat unggahan di akun X (Twitter), ia mempertanyakan logika dan moralitas kebijakan pemerintah yang mengizinkan perusahaan negara merusak ekosistem laut milik negara.

“Terus karena perusahaan milik Negara boleh merusak Laut milik Negara?” tulis Susi dalam cuitan yang viral, dilihat lebih dari satu juta kali. Ia merespons pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang mengklaim hanya PT Gag Nikel (anak usaha BUMN PT Antam) yang beroperasi di sana.

Namun, Susi langsung membantah dengan fakta mengejutkan: empat perusahaan tambang swasta ternyata juga aktif di wilayah itu. “Dan ternyata ada empat lagi perusahaan tambang swasta. Kalau perusahaan swasta & perusahaan negara boleh merusak lingkungan Raja Ampat yang sudah diakui dunia keindahannya, kenapa rakyat tidak boleh menjaganya? Kenapa?” tulisnya dengan nada tegas.

Baca juga 4 Motor Matic Yamaha Bagasi Luas, Perfect Untuk Ojol!

Greenpeace Ungkap Kerusakan Ekosistem Raja Ampat

Isu ini memanas setelah Greenpeace Indonesia merilis laporan dampak buruk pertambangan nikel di pulau-pulau kecil Raja Ampat, seperti Pulau Gag, Kawe, dan Manuran. Laporan itu menyebut lebih dari 500 hektare hutan tropis sudah hancur, dan 75% terumbu karang terbaik dunia terancam. Padahal, Raja Ampat adalah pusat keanekaragaman hayati laut global!

Greenpeace menegaskan, eksploitasi tambang di kawasan sensitif ini bukan cuma ancaman bagi Indonesia, tapi juga dunia. Terumbu karang Raja Ampat adalah rumah bagi ribuan spesies langka. Jika kita merusaknya, dunia akan merasakan dampaknya.

Bahlil Bantah, Tapi Argumennya Dipertanyakan

Menteri Bahlil berusaha meredam kontroversi dengan menyatakan akan “cross-check” laporan tersebut. Ia malah menduga gambar kerusakan yang beredar mungkin bukan dari lokasi tambang, melainkan dari Pulau Panemo, kawasan wisata yang jaraknya 30-40 km dari PT Gag Nikel.

Namun, klarifikasi ini justru memicu skeptisisme. Publik menilai Bahlil terkesan mengecilkan masalah, sementara bukti kerusakan sudah terlihat nyata. Susi Pudjiastuti bahkan sudah langsung meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan.

“Yth. Bapak Presiden @prabowo @Gerindra, mohon dengan sangat, hentikan penambangan di Raja Ampat ini. Salam hormat. Sebaiknya hentikan selamanya,” tulisnya dalam unggahan sebelumnya.

Ini Bukan Hanya Soal Kebijakan, Tapi Moral!

Kritik Susi bukan sekadar masalah regulasi, tapi pertaruhan moral dan keberlanjutan lingkungan. Raja Ampat adalah warisan dunia yang tak ternilai. Jika pemerintah terus mengabaikan kerusakan ini, Indonesia bukan cuma kehilangan kekayaan alam, tapi juga kredibilitas di mata internasional.

Pernyataan emosional Susi menunjukkan bagaimana banyak pihak gelisah karena kepentingan ekonomi jangka pendek mengalahkan suara mereka. Kita harus melindungi Raja Ampat, bukan mengorbankannya untuk segelintir orang yang mencari keuntungan.

Apa Langkah Selanjutnya?

• Presiden Prabowo perlu segera bertindak.
• Audit independen harus dilakukan untuk mengungkap total kerusakan.
• Masyarakat dan aktivis harus terus mendesak transparansi kebijakan pertambangan.

Raja Ampat adalah harta karun Indonesia. Jika kita tidak menjaganya sekarang, kerusakannya akan permanen. Susi Pudjiastuti sudah bersuara—sekarang, siapa lagi yang akan bergerak?