desapenari.id — Masyarakat Pemerhati Bulutangkis Indonesia (MPBI) baru saja menggelar pertemuan intensif dengan Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) pada Rabu, 11 Juni 2025. Namun, hasilnya jauh dari harapan. MPBI langsung menyampaikan sejumlah catatan kritis menyusul diskusi yang berlangsung di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur itu.

Pertemuan ini membahas berbagai isu strategis, mulai dari pembinaan atlet hingga tata kelola bulutangkis nasional. Di sisi lain, PBSI hanya mengirimkan perwakilan terbatas, yakni Sekretaris Jenderal Ricky Soebagja, Wakil Sekjen Rachmat Setiawan, serta Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Daerah dan Kelembagaan.

MPBI tak main-main. MPBI mengajukan delapan poin krusial yang akan menentukan masa depan bulutangkis Indonesia. Beberapa isu yang mengemuka antara lain.

Baca juga Perjanjian Helsinki: Solusi Damai Konflik Aceh!

• Pencurian Umur (PU): MPBI mendesak transparansi dan penindakan tegas demi keadilan kompetisi dan regenerasi atlet.
• Sistem Peringkat Nasional: PBSI dinilai belum serius menghargai peringkat nasional sebagai acuan seleksi atlet.
• Dukungan Tenaga Ahli: Psikolog dan ahli sport science harus tersedia penuh di Pelatnas, bukan sekadar formalitas.
• Sponsorship: PBSI perlu memperkuat pendanaan melalui kemitraan strategis.
• Pemilihan Pengurus Daerah: Prosesnya harus adil dan terbuka, bukan dikuasai elite tertentu.
• Komunikasi Internal: Ada kesan miskomunikasi antara pengurus, atlet, dan pelatih.
• Kinerja Konsultan Daya Lima: Evaluasi mendesak dilakukan karena dinilai gagal membawa gebrakan.
• Audit Internal & Komunitas: Sistem pengawasan harus diperketat, sementara komunitas bulutangkis perlu diberdayakan.

Respons PBSI Dinilai Setengah Hati
Meski MPBI sudah menyampaikan masukan secara detail, respons PBSI justru terkesan mengambang. Ketua MPBI, Kurniadi, menyoroti bahwa jawaban mereka terlalu normatif, terutama dalam isu pencurian umur.

“PBSI hanya bilang akan memantau turnamen satu per satu. Itu tidak cukup! Harus ada langkah proaktif seperti audit dokumen usia atlet secara acak,” tegas Kurniadi.

MPBI hanya mengapresiasi satu poin dari PBSI, yakni rencana memanggil atlet peringkat 1 dan 2 nasional ke Pelatnas akhir tahun. Sayangnya, untuk isu lain seperti ketersediaan psikolog, kualitas turnamen, hingga mekanisme pemilihan pengurus daerah, PBSI justru terlihat bungkam.

Konflik Internal & Dualisme Jabatan Jadi Sorotan
MPBI juga menyentil rumor ketegangan antara Wakil Ketua Umum I PBSI, Taufik Hidayat, dengan jajaran pengurus lain. Kabarnya, miskomunikasi ini memengaruhi semangat atlet dan pelatih. Namun saat MPBI menanyakan hal ini, PBSI justru bersikap seolah tak ada masalah.

Tak hanya itu, MPBI mengingatkan agar pejabat Kemenpora tidak merangkap jabatan di tubuh PBSI. “Ini penting untuk menghindari konflik kepentingan,” tegas mereka.

Kinerja Daya Lima Dipertanyakan
Konsultan eksternal PBSI, Daya Lima, juga tak luput dari kritik. MPBI menilai mereka gagal menciptakan bulutangkis sebagai sumber kebanggaan nasional. Survei dari SmashKok bahkan membuktikan 76% atlet mengaku tidak bahagia dengan kondisi saat ini.

Friksi Internal Ancam Visi PBSI
Yang paling mengkhawatirkan, MPBI mencium adanya ketegangan antara pengurus baru dan tokoh lama di internal PBSI. Friksi ini berpotensi menggagalkan misi Ketua Umum PBSI untuk meningkatkan prestasi bulutangkis Indonesia.

Sebagai bentuk kepedulian, MPBI mendesak PBSI melakukan perubahan sistemik, memperkuat transparansi, dan mendukung penuh audit internal. Mereka juga meminta Ketua Umum PBSI turun tangan langsung menyelesaikan masalah ini.

Hingga saat ini, PBSI masih bungkam dan belum merespons kritikan MPBI.