Jakarta, desapenari.id – Pimpinan DPR segera membahas wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji 2025 menyusul berbagai catatan dalam pelaksanaan ibadah tahun ini. Cucun Ahmad Syamsurijal Tegaskan Pimpinan DPR Akan Bahas Pembentukan Pansus Haji dalam Rapim Terdekat.

Cucun Tegaskan: “Pimpinan DPR Akan Putuskan di Rapim – Perlukah Pansus atau Cukup di Komisi VIII?. Ia menambahkan, keputusan akan menunggu hasil evaluasi menyeluruh setelah seluruh jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air.

DPR sebenarnya sudah membentuk tim pengawas haji gabungan dari berbagai komisi dan fraksi tahun ini. Cucun menjelaskan, struktur tim ini bisa menjadi dasar pertimbangan apakah Pansus benar-benar diperlukan. “Karena evaluasi tidak hanya melibatkan Komisi VIII, tapi juga tim gabungan, peluang pembentukan Pansus terbuka lebar,” jelasnya.

Baca juga 3 Calon Ketua Umum PSI Berebut Kursi Ketum! Ini Profilnya

Selain itu, DPR masih memprioritaskan pemantauan pemulangan jemaah dan ancaman keamanan global sebelum fokus pada evaluasi. “Kami akan memastikan semua jemaah pulang dulu, baru menyusun rekomendasi perbaikan,” tegas Cucun.

Wacana Pansus mencuat setelah pemerintah Arab Saudi menyoroti tingginya angka kematian jemaah haji Indonesia. Data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kemenag per 25 Juni 2025 mencatat 389 jemaah meninggal dunia. Kondisi ini memicu kritik dari otoritas Saudi, yang menyebut banyak pelanggaran protokol kesehatan menjadi penyebabnya.

Ketua DPR Puan Maharani Perintahkan Pembentukan Pansus Haji Segera Setelah Evaluasi Selesai!. “Kami akan mendengarkan masukan Komisi VIII terlebih dahulu, tetapi Pansus bisa jadi solusi untuk perbaikan ke depan,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Selasa (24/6/2025).

Puan menekankan, Arab Saudi sudah memberikan sejumlah catatan khusus untuk Indonesia, terutama terkait ketidakpatuhan jemaah pada aturan kesehatan. “Masalah seharusnya bisa diantisipasi sejak awal. Tahun depan, kesalahan sama tidak boleh terulang,” tegasnya.

Ia juga mengakui bahwa pelaksanaan haji 2025 memang memerlukan evaluasi mendalam. “Banyak hal harus dibenahi, mulai dari logistik, pendampingan, hingga kesiapan kesehatan jemaah,” tambah Puan.

Cucun memastikan, seluruh proses evaluasi akan berjalan transparan dan melibatkan semua pihak terkait. “DPR tidak akan tutupi masalah. Justru kami ingin solusinya konkret,” tandasnya. Sementara itu, DPR meminta Kemenag segera menyiapkan laporan lengkap untuk dibahas dalam rapim.