JAKARTA, Desapenari.id – Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita secara tegas membantah habis-habisan segala rumor yang menyebut ada skenario terselubung menuju darurat militer. Isu tersebut menyebut TNI sengaja menciptakan kondisi kerusuhan melalui aksi unjuk rasa yang terjadi belakangan ini. Dengan lugas, Tandyo menepis semua spekulasi itu.

“Kalau ada anggapan seperti itu, jelas sekali itu sangat salah, dan sangat jauh dari apa yang benar-benar kita lakukan,” tegas Tandyo saat berbincang dengan awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (1/9/2025). Selanjutnya, ia membeberkan bahwa soliditas dan koordinasi antara Markas Besar (Mabes) TNI, Mabes TNI Angkatan Darat (AD), Mabes TNI Angkatan Laut (AL), dan Mabes TNI Angkatan Udara (AU) saat ini sangat kuat dan tak tergoyahkan.

Tak hanya itu, pihaknya dengan sangat jelas menegaskan kembali komitmennya untuk selalu tunduk dan taat pada segala ketentuan yang diatur dalam konstitusi. Sebagai bentuk nyata dari komitmen ini, TNI hanya akan mengerahkan bantuan untuk operasi institusi lain, tentunya dengan berlandaskan pada regulasi yang berlaku dan hanya jika ada permintaan resmi.

Merunut ke belakang, dalam menangani gelombang unjuk rasa penolakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI yang meluas, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memanggil secara khusus Panglima TNI dan Kapolri pada tanggal 30 Agustus lalu. Dalam pertemuan tersebut, Presiden langsung memberikan arahan agar kedua institusi ini bahu-membahu menangani unjuk rasa yang sudah menyebar ke berbagai daerah tersebut.

“Kita taat konstitusi, prinsipnya kita memberikan bantuan kepada institusi lain hanyalah atas dasar regulasi dan tentunya ada permintaan pada saat itu sendiri,” jelas Tandyo lebih lanjut.

Lebih penting lagi, Jenderal bintang empat dari TNI AD ini sekali lagi menekankan bahwa tidak ada sedikitpun niat atau keinginan dari pihak militer untuk mengambil alih kendali keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Alasannya sangat jelas, karena dalam struktur penanganan unjuk rasa, Polri-lah yang memegang peran utama dan pertama.

“Karena itulah kami sampaikan bahwa yang di depan itu kan Polri dulu. Polri baru, setelah itu jika ada kondisi yang membutuhkan, barulah kita bergabung dan jadi satu dengan Polri. Sekali lagi, tidak ada sama sekali keinginan dari kita untuk mengambil alih,” tegas dia dengan sangat meyakinkan.

Perlu diketahui, kehebohan mengenai skenario yang mengarah pada darurat militer ini telah menjadi perbincangan yang sangat hangat dan tersebar luas di berbagai platform media sosial. Bahkan, isu sensitif ini sempat meledak dan menjadi trending topic di media sosial X (sebelumnya Twitter). Akibatnya, sejumlah organisasi masyarakat bahkan sempat menyerukan para demonstran untuk mundur dari garis depan unjuk rasa karena kekhawatiran yang sangat besar bahwa situasi chaos ini sengaja diprovokasi untuk membuka jalan menuju darurat militer.

Sebagai contoh, Ketua Setara Institute, Hendardi, memberikan analisanya dengan menduga bahwa aksi-aksi anarkis yang terjadi di berbagai tempat dengan target-target tertentu hanya mungkin dilakukan oleh orang-orang yang terlatih.

“Aksi anarkis yang terjadi pada malam hari, dini hari, dan terarah adalah pola yang menurut kami hanya bisa digerakkan oleh orang-orang terlatih. Kerumunan massa anarkis itu hanyalah fakta permukaan saja,” ujar Hendardi dalam keterangan resminya.

Lantas, bagaimana sebenarnya ketentuan mengenai darurat militer ini? Pada dasarnya, aturan mengenai darurat militer ini antara lain diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959. Secara rinci, Pasal 1 Perppu tersebut mengatur syarat-syarat kondisi yang membolehkan presiden selaku panglima tertinggi angkatan perang untuk menetapkan status darurat sipil, darurat militer, atau keadaan perang di seluruh atau sebagian wilayah Indonesia.

Status darurat bisa saja ditetapkan apabila keamanan atau ketertiban hukum di sebagian atau seluruh Indonesia terancam, misalnya oleh pemberontakan, kerusuhan, atau bahkan akibat bencana alam. “Sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa,” begitulah bunyi pasal tersebut.

Terakhir, perlu diingat bahwa unjuk rasa yang memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR RI ini pertama kali dimulai pada 25 Agustus lalu. Aksi ini kemudian berlanjut dengan eskalasi yang lebih besar pada 28 Agustus, yaitu pada hari dimana driver ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan meninggal dunia setelah tragis dilindas oleh mobil Brimob. Peristiwa memilikan ini akhirnya memicu kemarahan publik yang lebih besar, khususnya dari kalangan driver ojol.

Sejak saat itulah, unjuk rasa telah menyebar dengan cepat ke berbagai kota dan daerah, mulai dari Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Tegal, Cilacap, Makassar, dan banyak lainnya. Berbagai aksi ini pun diwarnai dengan bentrokan fisik antara massa dengan aparat keamanan. Tak hanya itu, sejumlah fasilitas umum, seperti halte bus hingga beberapa kantor kepolisian, dilaporkan dibakar oleh massa. Puncaknya, Kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya juga menjadi korban dan dibakar pada Sabtu (30/8/2025).

Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com