DEPOK, Desapenari.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok baru saja membongkar fakta mengejutkan melalui laporan keuangannya. Ternyata, realisasi anggaran untuk perjalanan dinas, baik dalam maupun luar negeri, pada tahun anggaran 2024 menembus angka fantastis, yaitu Rp 70,2 miliar! Angka besar ini mereka ambil dari total pagu anggaran yang disiapkan sebesar Rp 83,07 miliar. Singkatnya, pemerintah kota berhasil menghabiskan dana yang sangat signifikan untuk mobilitas pejabatnya.

Laporan resmi ini, seperti yang bisa kita lihat, tertuang dengan jelas dalam dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Yang menarik, dokumen penting ini telah ditandatangani langsung oleh Wali Kota Depok, Supian Suri, dan telah dipublikasikan secara terbuka melalui situs PPID Depok. Nah, bagi yang penasaran dengan detailnya, poin tentang realisasi Belanja Perjalanan Dinas ini bisa kamu temukan di halaman 68. Perlu digarisbawahi, pengeluaran ini merupakan bagian dari realisasi anggaran yang lebih besar, yaitu Belanja Barang dan Jasa.

Lalu, apa sih sebenarnya Belanja Barang dan Jasa ini? Menurut penjelasan dalam laporan yang dikutip pada Selasa (23/9/2025), Belanja Barang dan Jasa termasuk dalam kelompok Belanja Langsung. Pada intinya, anggaran ini dianggarkan khusus untuk berbagai pengeluaran seperti pengadaan barang atau jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Selain itu, dana ini juga mencakup pekerjaan konstruksi kecil yang tidak bertujuan menambah aset tetap, barang/jasa yang rencananya akan dihibahkan, serta berbagai pengeluaran rutin yang menjadi kebutuhan operasional sehari-hari pemerintah daerah. Dengan kata lain, perjalanan dinas dikategorikan sebagai kebutuhan operasional yang mendukung tugas-tugas pemerintahan.

Nah, sekarang kita kupas lebih dalam lagi rincian angka-angka fantastis ini. Berikut adalah detail realisasi anggaran perjalanan dinas Pemkot Depok untuk tahun 2024:

• Pertama, untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Dari anggaran yang disiapkan sebesar Rp 82,69 miliar, dana yang berhasil terealisasi mencapai Rp 69,9 miliar. Artinya, tingkat realisasinya sangat tinggi, yaitu 84,5 persen!
• Kedua, untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri. Meski nominal anggarannya lebih kecil, yaitu Rp 384 juta, realisasinya hampir sempurna. Tercatat, dana yang terealisasi mencapai Rp 383,4 juta atau 99,86 persen! Bayangkan, hanya tersisa sedikit sekali dari anggaran yang telah ditetapkan.

Yang lebih mencengangkan lagi, ketika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi anggaran perjalanan dinas di tahun 2024 ini justru mengalami kenaikan yang signifikan. Sebagai perbandingan, pada tahun 2023, belanja untuk perjalanan dinas dalam negeri “hanya” sebesar Rp 66,7 miliar. Sementara itu, untuk perjalanan dinas luar negeri di tahun yang sama, anggaran yang digunakan adalah Rp 226,01 juta. Jelas terlihat, terjadi lonjakan pengeluaran untuk kedua jenis perjalanan dinas ini dari tahun ke tahun.

Lalu, pertanyaan besarnya adalah, siapa saja instansi yang paling banyak “jalan-jalan” menggunakan anggaran rakyat ini? Jawabannya bisa kita temukan dalam Lampiran 3 laporan tersebut, yang membeberkan rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa. Ternyata, gelar “juara” pengguna anggaran perjalanan dinas diraih oleh Sekretariat DPRD Kota Depok dengan realisasi yang mencengangkan, yaitu Rp 32,65 miliar! Posisi kedua ditempati oleh Sekretariat Daerah (Setda) dengan realisasi Rp 6,85 miliar, diikuti oleh Inspektorat Daerah yang menggunakan anggaran sebesar Rp 3,4 miliar untuk perjalanan dinas. Data ini jelas menunjukkan bahwa lembaga legislatif menjadi pihak yang paling aktif melakukan mobilitas dibandingkan dengan lembaga eksekutif lainnya.

Sebagai penutup, laporan keuangan ini memberikan transparansi sekaligus bahan evaluasi publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Masyarakat tentu berharap bahwa setiap rupiah dari anggaran perjalanan dinas yang membengkak ini benar-benar dimanfaatkan untuk tujuan yang produktif dan membawa dampak positif bagi pembangunan Kota Depok. Oleh karena itu, akuntabilitas dan efektivitas dari setiap perjalanan dinas tersebut harus terus diawasi dan dipertanggungjawabkan secara jelas kepada publik.