Desapenari.id – Mengejutkan! Lonjakan drastis permintaan pulang dari Kamboja memicu peringatan keras dari parlemen. Sebagai respons, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nihayatul Wafiroh, mendesak pemerintah untuk segera melakukan penyaringan super ketat dan mendalam terhadap ribuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang meminta dipulangkan. Pada dasarnya, langkah ini menjadi krusial menyusul laporan 2.277 WNI di Kamboja yang mendadak ingin kembali ke tanah air.

Lantas, apa pemicunya? Ternyata, gelombang permintaan pulang ini secara langsung dipicu oleh operasi besar-besaran Pemerintah Kamboja yang menggempur pusat-pusat online scam di wilayahnya. Namun demikian, Nihayatul menegaskan bahwa memulangkan semua orang tanpa proses kurasi yang matang justru akan berakibat fatal. “Bayangkan saja,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (29/1/2026), “jika semua dipulangkan tanpa seleksi ketat, negara justru bisa melemahkan penegakan hukum dan membuka pintu lebar bagi kejahatan siber lintas negara.”

Di satu sisi, ia mengakui bahwa negara memang memiliki kewajiban mutlak untuk melindungi setiap WNI di luar negeri, termasuk di Kamboja. Meski demikian, proses repatriasi atau pemulangan ini harus pemerintah lakukan dengan penuh kehati-hatian dan selektivitas. Poin terpentingnya adalah, langkah ini sama sekali tidak boleh melemahkan upaya penegakan hukum yang sedang berjalan. Oleh karena itu, pemerintah wajib membedakan dengan jelas mana WNI yang benar-benar menjadi korban perdagangan orang (TPPO) dan mana yang secara sadar terlibat dalam jaringan penipuan daring.

Prinsipnya tegas! Nihayatul menekankan bahwa negara tidak boleh mengabaikan keselamatan warganya. Akan tetapi, hal ini pasti tidak boleh kita artikan sebagai bentuk pembiaran terhadap kejahatan. Selain itu, ia juga mengingatkan agar hak-hak korban selalu menjadi prioritas utama, khususnya bagi mereka yang terbukti sebagai korban TPPO. “Mari kita perhatikan,” serunya, “korban harus kita pulihkan, bukan kita stigma. Namun, di saat yang sama, pelaku kejahatan juga harus kita proses hukum. Negara harus mengambil sikap tegas di sini.”

Lalu, seberapa besar skalanya? Faktanya, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh mencatat data yang fantastis! Hingga Sabtu (24/1/2026), jumlah WNI di Kamboja yang melapor dan meminta bantuan kepulangan ke Indonesia telah mencapai 2.277 orang! Berdasarkan siaran pers Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), lonjakan laporan ini secara resmi mereka konfirmasi terjadi setelah pemerintah Kamboja menggelar operasi anti-scam.

Lebih detailnya, KBRI Phnom Penh merilis periode laporan mulai 16 hingga 24 Januari 2026. Khusus pada tanggal 24 Januari, jumlah WNI yang datang melapor masih tercatat 122 orang. Namun, angka ini sebenarnya sudah menunjukkan penurunan jika kita bandingkan dengan tiga hari sebelumnya yang sempat menyentuh lebih dari 200 laporan per harinya! Saat ini, KBRI Phnom Penh terus menggenjot koordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga di Jakarta dan tentunya dengan otoritas Pemerintah Kamboja.

Bagaimana tindak lanjutnya? Kabar baiknya, tim gabungan dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI telah mendarat di Phnom Penh pada Sabtu lalu. Misi mereka jelas: membantu proses pendataan, melakukan assessment atau penilaian mendalam terhadap setiap kasus, serta menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi WNI yang kehilangan dokumen. Akhirnya, dukungan tim ini sangat diharapkan dapat mempercepat semua proses di lapangan dan menjadi langkah konkret penyelamatan yang terukur.

Pada intinya, situasi ini membutuhkan penanganan yang cermat, berimbang, dan berlandaskan hukum. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, peringatan dari Komisi IX DPR ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan pada hukum. Dengan demikian, pemerintah dituntut untuk menunjukkan keahlian dan pengalaman dalam menangani krisis repatriasi kompleks ini, memastikan korban terlindungi tanpa mengorbankan prinsip penegakan hukum yang menjadi fondasi negara.

Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com