Makassar, Desapenari.id – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara resmi memutuskan sebuah langkah strategis yang bakal membuat banyak pihak tercengang. Sabtu kemarin (31/1/2026), di tengah kemeriahan Rakernas PSI di Hotel Claro, Makassar, Sulsel, mereka mendeklarasikan Presiden ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi, sebagai bintang utama sekaligus magnet dalam setiap kampanye partai ke depannya.
Tanpa basa-basi lagi, Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, dengan suara lantang langsung membacakan kesimpulan hasil rapat puncak itu. “Untuk semua agenda kampanye, DPP telah menetapkan Pak Jokowi sebagai tokoh utama, sebagai figur sentral kita, bahkan sebagai panutan partai ini,” tegas Ali. Penetapan ini, menurutnya, sama sekali bukan keputusan yang dibuat asal-asalan atau hanya karena Pak Jokowi pernah menduduki kursi kepresidenan.
Ali kemudian membeberkan alasan mendasar di balik keputusan tersebut. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa PSI memilih sosok Jokowi karena pria yang merupakan ayah dari Kaesang Pangarep ini dinilai sebagai teladan sekaligus patron politik yang ideal. “Oleh karena itu, Rakernas memandang bahwa kita perlu dan bahkan wajib mengkapitalisasi figur seorang Jokowi untuk membantu mendongkrak elektabilitas partai ini,” jelas Ali dengan penuh keyakinan.
Lantas, bagaimana cara konkretnya? Rupanya, strategi ini akan diwujudkan dalam bentuk yang sangat visual dan massif. Sebagai langkah pertama, Ali memerintahkan agar di setiap kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), hingga ke level Dewan Pimpinan Cabang (DPC) wajib memasang foto atau baliho bergambar Pak Jokowi Widodo. “Dengan demikian, kita sekaligus meletakkan tanggung jawab yang sangat besar di pundak seluruh kader partai PSI,” sambungnya.
Ali pun kemudian melanjutkan penjelasannya dengan logika yang menarik. Menurutnya, jika kader sudah memanfaatkan foto dan figur Pak Jokowi yang diyakini bisa menaikkan suara, maka tanggung jawab untuk menjaga kehormatannya juga harus berbanding lurus. “Jadi, ketika kita menggunakan foto beliau, maka di dalamnya melekat kewajiban mulia untuk terus menjaga nama baik dan kehormatan Bapak Joko Widodo,” tegas Ali.
Jaga Kehormatan Jokowi dengan Aksi Nyata!
Poin tentang menjaga kehormatan ini ternyata tidak main-main. Selanjutnya, Ali menyampaikan instruksi yang sangat spesifik kepada seluruh jajaran kader PSI. Dia secara tegas mewajibkan semua kader untuk aktif menjaga kehormatan dan nama baik Pak Jokowi di mana pun, terutama di ranah digital. “Minimal, kita semua harus menjaga citra beliau di media sosial,” imbau Ali.
Lalu, apa saja yang harus dilakukan oleh kader? Rupanya, ada tugas harian yang harus dikerjakan. “Jadi, setiap hari harus ada postingan positif tentang Bapak Joko Widodo. Setidaknya, kita harus terus-menerus mendeklarasikan kembali program-program kerakyatan yang pernah beliau lakukan dan yang pernah dirasakan rakyat ketika beliau masih menjabat sebagai Presiden,” papar Ali dengan semangat.
Tujuan dari gerakan media sosial ini pun sangat jelas dan terukur. Ali berharap, dengan banjirnya konten positif, masyarakat akan tergerak untuk melakukan perbandingan secara mandiri. “Nanti biarkan masyarakat sendiri yang membandingkan, enak zaman mana saat menjadi rakyat. Apakah zaman Presiden SBY, zaman Ibu Megawati, atau justru zaman Pak Joko Widodo? Kita tidak boleh mewakili perasaan masyarakat karena ini menyangkut rasa yang hanya bisa dinilai oleh seluruh rakyat Indonesia,” imbuhnya dengan nada demokratis.
Strategi Cerdas atau Langkah Berisiko?
Pada akhirnya, keputusan PSI ini ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, figur populer seperti Jokowi memang dapat menjadi magnet suara yang ampuh, terutama bagi partai yang masih berusaha memperbesar basis pemilih. Daya tarik dan warisan popularitasnya berpotensi dimanfaatkan sebagai katalis untuk menarik simpati massa. Namun, di sisi lain, ketergantungan yang tinggi pada satu figur bisa jadi merupakan strategi yang penuh risiko.
Pasalnya, elektabilitas sebuah partai pada akhirnya harus dibangun dari fondasi yang kuat, seperti platform kebijakan yang jelas, kerja nyata di akar rumput, dan kredibilitas kader. Figur tokoh nasional bisa menjadi pemicu awal, namun kesetiaan pemilih hanya akan diperoleh melalui performa dan kontribusi nyata partai itu sendiri. Selain itu, tanggung jawab menjaga nama baik figur yang dijadikan panutan adalah pekerjaan rumah yang sangat berat, mengingat dinamika opini publik dan media sosial yang begitu cepat dan tidak terduga.
Dengan mewajibkan seluruh struktur partai memasang foto Jokowi dan membanjiri media sosial dengan konten positif tentangnya, PSI seolah ingin menciptakan sebuah atmosfer dan narasi yang konsisten. Mereka berharap, melalui pengulangan pesan yang masif ini, image dan warisan positif pemerintahan Jokowi dapat tertransfer kepada identitas partai. Namun, apakah strategi “meminjam cahaya” ini akan berbuah manis atau justru menimbulkan efek boomerang, hanya waktu yang bisa menjawabnya.
Satu hal yang pasti, langkah PSI ini telah menambah warna baru dalam peta perpolitikan Indonesia. Mereka dengan berani memainkan kartu “Jokowi” di tengah suasana politik pasca kepemimpinannya. Semua mata sekarang tertuju pada implementasi strategi ini di lapangan. Akankah baliho-baliho Jokowi di kantor-kantor PSI berhasil menyihir pemilih, atau justru dianggap sebagai sekadar alat kapitalisasi politik semata? Semua kembali pada bagaimana PSI menjalankan tugas beratnya: bukan hanya menjual figur, tetapi juga membuktikan kualitas diri sebagai partai yang layak dipilih.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
