Desapenari.id – Gelombang kritik kini meledak dan semakin meluas terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu agenda andalan pemerintah. Pemicu utamanya, ribuan kasus keracunan yang menimpa siswa di berbagai daerah secara serentak memaksa organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga anggota parlemen angkat bicara untuk menyingkap seriusnya kelemahan program ini. Pada intinya, berbagai pihak ini bersepakat bahwa pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh. Tujuannya jelas, agar penerima manfaat, terutama anak-anak, tidak lagi menjadi korban dari sistem yang bermasalah. Lantas, dari mana saja sebenarnya sumber kritikan pedas ini bermunculan dan apa saja alasan di balik pertentangan terhadap program MBG?

Sebagai contoh, Indonesia Corruption Watch (ICW) secara terang-terangan mendesak pemerintah agar segera menghentikan sementara pelaksanaan program MBG. Menurut ICW, implementasi program ini sarat dengan masalah, yang dimulai dari lemahnya standar operasional prosedur hingga membuka potensi penyalahgunaan untuk kepentingan politik praktis. “Respons kami dari ICW dan teman-teman koalisi poinnya, kita mendorong untuk program ini dihentikan, kemudian dievaluasi total, pun juga dalam konteks misalnya nanti pendampingan kerugian dari penerima manfaat,” tegas Staf Divisi Riset ICW Eva Nurcahyani pada Rabu (24/9/2025). Selain itu, Eva juga menekankan dengan keras bahwa program MBG seharusnya dijalankan dengan prinsip transparansi yang tinggi, bukannya justru dibajak untuk kepentingan politik jangka pendek. “Memang penting untuk program MBG ini dihentikan, dan dievaluasi total, karena kita melihat bahwa kebijakan ini sudah sangat tidak bijak dan dibajak oleh segelintir-segelintir untuk promosi politik,” tambahnya dengan tegas.

Tak kalah kerasnya, kritik tajam juga dilayangkan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji dengan lantang menilai bahwa pola keracunan yang meluas ini merupakan indikasi kegagalan sistemik, bukan sekadar kesalahan teknis yang terjadi di lapangan. “Jadi kalau menurut saya sih karena kejadiannya ini sudah merata di berbagai kota, tidak hanya di Jawa Barat, mestinya kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) diterapkan di mana-mana, dan MBG diperhentikan total,” papar Ubaid. Lebih lanjut, JPPI mencatat sebuah data yang mencengangkan, yaitu hingga pertengahan September 2025 sudah terjadi lebih dari 6.452 kasus keracunan. Akan tetapi, jumlah yang sudah tinggi ini berpotensi jauh lebih besar karena banyak kasus diduga sengaja tidak dilaporkan akibat adanya intimidasi terhadap sekolah maupun orang tua siswa.

Sementara dari sisi legislatif, Komisi IX DPR RI pun ikut menyuarakan keprihatinannya dengan menegaskan bahwa keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar dalam program MBG. Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris mengingatkan, tanpa adanya perbaikan yang mendasar dalam sistem, kasus keracunan yang sama hampir pasti akan terus berulang. “Prioritas kita adalah bagaimana menghentikan hal serupa terjadi kembali. Bagaimana kita menyelamatkan anak-anak kita dari keracunan. Tapi, kalau sistemnya tidak diubah, maka hampir bisa dipastikan keracunan akan terus berulang,” ujar Charles dalam sebuah rapat dengar pendapat umum pada Selasa (23/9/2025). Meski demikian, Charles menegaskan bahwa keputusan akhir untuk menghentikan program sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Ia menjelaskan, Komisi IX hanya memiliki kewenangan untuk mengawasi Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga pelaksana program.

Di sisi lain, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menilai bahwa kasus keracunan makanan dalam program MBG ini sudah mencapai titik yang sangat kritis dan tidak bisa lagi ditoleransi. Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menegaskan bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan menghentikan sementara program hingga instrumen pengawasan benar-benar berjalan dengan efektif. “Pemerintah perlu evaluasi menyeluruh program MBG. KPAI usul hentikan sementara, sampai benar benar instrumen panduan dan pengawasan yang sudah di buat BGN benar-benar dilaksanakan dengan baik,” kata Jasra pada Sabtu (20/9/2025). Menurut Jasra, risiko kesehatan yang mengancam anak-anak, khususnya kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), jauh lebih tinggi mengingat daya tahan tubuh mereka masih sangat rentan. Kondisi ini, tanpa syak lagi, menuntut perhatian khusus serta keterlibatan petugas yang benar-benar peka terhadap situasi darurat.

Selain itu, kalangan akademisi tidak mau ketinggalan untuk menyuarakan pandangan kritisnya. Peneliti dari Monash University, Grace Wangge, secara khusus menilai pemerintah tidak bisa lagi menunda-nunda keputusan untuk melakukan moratorium atau penghentian sementara pada program MBG. “Dalam jangka pendek, kami berharap pemerintah mau legawa untuk melakukan moratorium. Karena tidak bisa ditunda lagi, ini sudah sembilan bulan,” tegas Grace. Ia juga menegaskan, keracunan yang terus berulang kali terjadi ini secara nyata telah membuat tingkat kepercayaan publik terhadap MBG semakin merosot tajam.

Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program akhirnya mengakui adanya ribuan porsi makanan MBG yang menimbulkan gangguan kesehatan. Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut data tersebut menjadi catatan yang sangat serius bagi lembaganya. “Jadi total catatan kami itu ada sekitar 4.711 porsi makan yang menimbulkan gangguan kesehatan. Dan perlu Anda ketahui bahwa sampai hari ini BGN sudah membuat 1 miliar porsi makan,” jelas Dadan dalam sebuah konferensi pers pada Senin (22/9/2025). Menurutnya, penyebab gangguan kesehatan tersebut sangat bervariasi, mulai dari dapur yang belum terbiasa memasak dalam skala besar hingga kesalahan dalam memilih pemasok bahan baku.

Lalu, apa sebenarnya akar masalah yang membuat program MBG menuai badai kritik? Jika ditarik benang merahnya, terdapat sejumlah alasan utama yang menjadi pangkal persoalan:

• Pertama, tingginya angka kasus keracunan yang tercatat secara resmi telah menimpa lebih dari 6.000 siswa di berbagai daerah.
• Kedua, program ini dinilai gagal secara sistemik karena pelaksanaannya lebih fokus mengejar target kuantitas, sementara aspek kualitas dan keselamatan justru terabaikan.
• Ketiga, adanya indikasi politisasi program dimana ICW menilai program ini berpotensi digunakan sebagai alat promosi politik.
• Keempat, minimnya transparansi dan akuntabilitas ditandai dengan laporan intimidasi agar kasus tidak dipublikasikan.
• Kelima, merosotnya kepercayaan publik sehingga akademisi menilai moratorium sangat mendesak.
• Keenam, kelemahan teknis yang bahkan diakui oleh BGN sendiri, seperti kesalahan di tingkat dapur dan pemasok.

Selain poin-poin umum di atas, JPPI juga telah merangkum kesalahan-kesalahan spesifik program MBG, antara lain:

• Program ini terlalu fokus mengejar target pembukaan dapur dan jumlah penerima, alih-alih memastikan kualitas gizi dan keselamatan anak.
• Penempatan lokasi dapur seringkali tidak sesuai prioritas; banyak dapur justru berada di kota yang relatif sudah tercukupi gizinya.
• Pelibatan pemangku kepentingan seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, sekolah, dan orang tua sangat minim dalam proses pengawasan.
• Sistem pengawasan yang lemah membuat mekanisme quality control tidak jelas, sehingga kasus keracunan sulit ditangani dengan cepat.

Yang lebih memprihatinkan, program ini juga dinilai rawan korupsi dan tidak transparan. JPPI bahkan menemukan praktik intimidasi, seperti meminta sekolah atau orang tua menandatangani surat pernyataan agar tidak menuntut jika terjadi keracunan. Pada akhirnya, kritik terhadap MBG datang dari segala penjuru, mulai dari ICW, JPPI, DPR, KPAI, hingga akademisi. Mereka semua bersatu suara menyerukan bahwa keselamatan anak adalah hal yang paling utama. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh tidak bisa lagi ditunda. Pemerintah sekarang berada di ujung tanduk untuk membuktikan komitmennya dalam memastikan program strategis ini benar-benar aman, transparan, dan membawa manfaat nyata bagi masa depan anak bangsa.

Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com