Bandung, Desapenari.id – Fraksi PDI-P Jabar menyatakan protes keras dengan melakukan aksi walk out saat rapat paripurna bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Jumat (16/5/2025). Mereka sengaja memilih walk out sebagai bentuk protes terhadap Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. Pasalnya, dalam Musrenbang di Cirebon beberapa waktu lalu, Dedi dianggap merendahkan peran DPRD.
Nah, anggota Fraksi PDI-P Jabar, Doni Maradona Hutabarat, langsung angkat bicara”Pak Dedi bilang kalau urusan di DPRD lama banget prosesnya – pleno sana-sini. Kami jadi kesan DPRD cuma dianggap penghambat,” ujar Doni ke Kompas.com.
Doni pun menegaskan, pernyataan Dedi ini bikin hubungan eksekutif-legislatif jadi tegang. “Harusnya kan kolaborasi, bukan saling menyalahkan,” tambahnya.
Walk Out Jadi Peringatan Keras
Aksi walk out ini bukan tanpa alasan. Doni bilang, ini bentuk peringatan agar Dedi enggak jalan sendiri dalam mengambil kebijakan. Harusnya kita bekerja sama, bukan malah memotong proses,” tegas Doni.
Dia menegaskan kembali, “Rakyat memilih kami untuk menyampaikan aspirasi mereka. Jangan sekali-kali meremehkan peran kami.”
Menurutnya, pernyataan tersebut menciptakan preseden buruk dalam hubungan eksekutif-legislatif. “Ini bahaya. Seolah-olah Pak KDM (Kang Dedi Mulyadi) bisa buat kebijakan semaunya tanpa melibatkan kami. Padahal, fungsi kami kan mengawasi,” tegas Doni.
Doni menekankan bahwa pemerintahan harus berjalan seimbang sesuai prinsip trias politica. “Negara kita menganut sistem eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Ia menjelaskan, aksi walk out ini sebagai peringatan agar gubernur tidak bertindak semaunya. “Kami sampaikan langsung di rapat, gubernur tidak bisa jalan sendiri. Kalau DPRD dianggap tidak penting, ya jangan bahas apa-apa dengan kami. Kami ingin semua berjalan sesuai aturan,” tegas Doni.
“Kami ini perwakilan rakyat, tugas kami memperjuangkan aspirasi mereka. Jangan sampai ada anggapan bahwa kami hanya penghambat,” pungkasnya.
Melalui aksi walk out ini, Fraksi PDI-P secara tegas menyampaikan harapan agar Gubernur Jawa Barat lebih menghargai peran DPRD. Mereka menegaskan bahwa sebagai mitra kerja, DPRD berhak mendapatkan posisi setara dalam proses pembangunan.
Selanjutnya, fraksi ini berkomitmen untuk terus mengawal tata kelola pemerintahan yang sehat. Mereka pun menantikan sikap lebih profesional dari Gubernur dalam menjalin komunikasi dengan lembaga legislatif ke depannya.
Dengan langkah protes ini, Fraksi PDI-P bermaksud mengingatkan bahwa pembangunan daerah harus berjalan melalui mekanisme checks and balances yang tepat antara eksekutif dan legislatif. Mereka optimis hubungan kedua lembaga bisa lebih harmonis jika ada saling pengertian.
