Desapenari.id – Bak sebuah adegan film politik, Kolonel Michael Randrianirina, sang pemimpin unit militer CAPSAT yang kini menggenggam kendali penuh atas Madagaskar, dengan lantang membantah tudingan bahwa aksinya menggulingkan Presiden Andry Rajoelina adalah sebuah kudeta militer. Ia justru melontarkan pernyataan mengejutkan ini tepat di malam sebelum pelantikannya sebagai pemimpin baru Madagaskar pada Jumat, 17 Oktober 2025. Dengan penuh keyakinan, Randrianirina membedah definisi kudeta di depan para wartawan, “Kudeta itu ketika tentara masuk ke istana presiden dengan senjata, menembak, dan terjadi pertumpahan darah. Ini jelas-jelas bukan kudeta!” tegasnya pada Kamis (16/10/2025), seolah ingin meyakinkan dunia tentang legitimasi langkahnya.

Sebelumnya, drama kekuasaan ini sudah dimulai ketika unit militer CAPSAT secara mengejutkan mengumumkan pada Selasa lalu bahwa mereka telah mengambil alih pemerintahan. Langkah ini mereka ambil hanya sesaat setelah parlemen secara resmi memakzulkan Presiden Andry Rajoelina. Akibatnya, suasana di ibu kota Antananarivo pun berubah total. Alih-alih ketakutan, warga justru membanjiri jalanan untuk merayakan peristiwa tersebut. Mereka menyambut perubahan kekuasaan ini setelah berhari-hari dicekam aksi protes dan blokade jalan yang dipicu oleh kelangkaan air dan listrik yang akut. “Akhirnya, kehidupan mulai kembali normal setelah tiga minggu penuh ketegangan yang sangat mencekik,” ujar seorang warga dengan nada lega. Untuk mengukuhkan posisinya, Mahkamah Konstitusi Madagaskar pun segera menjadwalkan pengukuhan Randrianirina sebagai “Presiden Refounding Republik Madagaskar”. Selain itu, sang kolonel yang berusia 51 tahun ini berjanji akan menyelenggarakan pemilu dalam 18 hingga 24 bulan ke depan dan tengah aktif berkonsultasi untuk menunjuk seorang perdana menteri baru.

Meski disambut rakyat, langkah militer Madagaskar ini justru memantik kecaman keras dari berbagai pihak internasional. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dengan tegas mengecam tindakan ini sebagai “perubahan pemerintahan yang inkonstitusional” dan mendesak agar tatanan hukum serta konstitusi segera dikembalikan. “Sekretaris Jenderal mendorong semua pihak di Madagaskar, termasuk kaum muda, untuk bersatu dan bekerja sama mengatasi akar penyebab ketidakstabilan di negara itu,” demikian bunyi pernyataan resmi PBB yang dirilis pada Kamis (16/10/2025). Tidak hanya PBB, Uni Afrika (UA) juga mengambil tindakan tegas dengan menangguhkan keanggotaan Madagaskar dan mengirimkan delegasi khusus untuk membahas pemulihan tatanan konstitusional. Sementara itu, blok kawasan Afrika bagian selatan, SADC, turut mengirim tim pencari fakta untuk menyelidiki situasi yang sebenarnya.

Walaupun dikecam oleh dunia, Randrianirina tetap bersikukuh dan menegaskan bahwa pengambilalihan kekuasaan yang ia pimpin sama sekali tidak melanggar hukum. Ia bersikeras bahwa langkah kontroversialnya ini justru telah disetujui oleh Mahkamah Konstitusi. “Persetujuan dari pengadilan tertinggi ini dengan jelas menunjukkan bahwa proses ini sepenuhnya mengikuti jalur hukum yang berlaku,” argumentasinya. Sebagai bukti komitmennya, ia kemudian menarik kembali rencana awal untuk membubarkan sebagian besar lembaga negara. Bahkan, ia menegaskan niat besarnya untuk melibatkan gerakan pemuda “Gen Z” yang mempelopori aksi protes September lalu dalam pemerintahan barunya. Di sisi lain, parlemen Madagaskar sendiri telah memilih Siteny Randrianasoloniaiko, seorang mantan pemimpin oposisi, sebagai ketua parlemen yang baru.

Lantas, di manakah Presiden Andry Rajoelina saat semua ini terjadi? Ternyata, Rajoelina telah lebih dulu meninggalkan Madagaskar antara tanggal 11 hingga 12 Oktober, tepat pada akhir pekan ketika pasukan CAPSAT menyatakan bergabung dengan gerakan protes rakyat. Melalui pernyataan resmi kepada AFP, kantor Rajoelina mengungkapkan bahwa ia terpaksa pergi karena adanya “ancaman serius terhadap nyawanya” yang tidak bisa dianggap remeh. Media Perancis kemudian melaporkan bahwa Rajoelina dievakuasi menggunakan pesawat militer Perancis menuju Pulau Reunion sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan ke Dubai, di mana ia diketahui memiliki rumah. Pihak Rajoelina juga menyampaikan kekesalannya dengan menyebut keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengangkat Randrianirina sebagai pemimpin baru “sarat dengan pelanggaran prosedural dan berpotensi besar mengacaukan stabilitas negara.”

Sebagai informasi, Madagaskar bukanlah negara asing dengan pergolakan politik seperti ini. Negara yang tercatat sebagai salah satu termiskin di dunia, dengan sekitar 80 persen dari 32 juta penduduknya hidup dalam belenggu kemiskinan, ini memang memiliki sejarah panjang pemerintahan militer dan kudeta. Ironisnya, Rajoelina sendiri pertama kali mendaki puncak kekuasaan pada tahun 2009 melalui sebuah kudeta yang juga didukung penuh oleh militer, sebelum akhirnya ia terpilih melalui jalur pemilu pada tahun 2018 dan 2023. Fakta sejarah inilah yang membuat drama kekuasaan terbaru ini terasa seperti sebuah siklus yang berulang.

Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com