YERUSALEM, desapenari.id – Pemerintah Israel telah memberikan persetujuan akhir untuk proyek pengembangan permukiman di Tepi Barat yang diduduki, yang menurut para ahli itu akan merusak masa depan negara Palestina.
Melansir Al Jazeera pada Rabu (20/8/2025), Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, yang mengumumkan rencana ini pada 14 Agustus, menyebut persetujuan itu “bersejarah”.
Ia mengungkapkan persetujuan itu sebagai teguran terhadap negara-negara Barat yang dalam beberapa minggu terakhir mengumumkan rencana mereka untuk mengakui negara Palestina dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September 2025.
Baca juga: Trump Marah Ke Israel: Jangan Serang Iran!
“Setiap permukiman, setiap lingkungan, setiap unit rumah adalah cara lain untuk menghancurkan,” imbuhnya.
Baca juga: Perancis Akan Akui Palestina, Warga Tepi Barat Tuntut Janji Nyata
Rencana tersebut mencakup sekitar 3.500 apartemen yang akan terletak di sebelah permukiman Maale Adumim yang sudah ada.
“Saya senang mengumumkan bahwa baru-baru ini, administrasi sipil menyetujui perencanaan pembangunan lingkungan E1,” kata wali kota Maale Adumim, Guy Yifrach, dalam sebuah pernyataan pada Rabu.
Lokasi E1 sangat penting karena merupakan salah satu penghubung geografis terakhir antara kota-kota besar, Tepi Barat, yaitu Ramallah di utara, dan Betlehem di selatan.
Jarak kedua kota 22 kilometer, tetapi karena proyek pemukiman ini membuat warga Palestina yang bepergian ke Ramallah maupun Betlehem harus mengambil jalur memutar yang jauh dan melewati beberapa pos pemeriksaan Israel.
“Permukiman di E1 tidak ada tujuannya selain mensabotase solusi politik,” kata Peace Now, sebuah organisasi yang memantau perluasan permukiman di Tepi Barat.
“Meski ada konsensus di antara teman-teman kita di dunia untuk berupaya perdamaian dan solusi dua negara, sebuah pemerintah yang lama kehilangan kepercayaan rakyatnya merusak kepentingan nasional, dan kita semua akibatnya,” tambahnya.
Pada Minggu lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak Israel untuk membatalkan keputusannya memulai proyek pengembangan permukiman di Tepi Barat.
“Ini akan mengakhiri prospek solusi dua negara,” kata juru bicara PBB Stephane Dujarric kepada wartawan.
“Pemukiman bertentangan dengan hukum internasional…(dan) semakin memperkokoh pendudukan,” terangnya.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak gagasan negara Palestina berdampingan dengan Israel.
Perluasan permukiman di Tepi Barat terjadi bersamaan dengan meningkatnya serangan oleh pemukim, penggusuran, operasi militer, dan pos pemeriksaan Israel yang kebebasan bergerak warga Palestina.
