JAKARTA, Desapenari.id – Siapa sangka, program andalan pemerintah yang digadang-gadang mampu memperbaiki gizi masyarakat justru harus tersandung masalah klasik: urusan bersih-bersih dan izin mendirikan toilet limbah! Badan Gizi Nasional (BGN) benar-benar bertindak tegas. Mereka tidak main-main soal kebersihan. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menyetop sementara operasional ribuan dapur umum yang tersebar di Pulau Jawa. Totalnya mencapai 1.512 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)!

Bayangkan, sebanyak itu dapur umum yang seharusnya menyiapkan makanan bergizi untuk masyarakat, kini harus tutup sementara. BGN mengambil langkah drastis ini setelah tim pengawas turun langsung ke lapangan dan menemukan fakta memprihatinkan.

“Betul, ada 1.512 SPPG yang kami hentikan sementara operasionalnya,” ungkap Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Albertus Dony Dewantoro, dalam keterangan resminya pada Rabu (11/3/2026). Ia menjelaskan, penghentian ini bukan karena anggaran habis atau bahan makanan kurang, melainkan karena masalah standar operasional yang amburadul.

Lalu, provinsi mana saja yang paling banyak terjaring razia administrasi dan kebersihan ini? Hasil evaluasi tim menunjukkan, penyebaran SPPG yang bermasalah ini cukup merata. Jawa Timur ternyata menjadi penyumbang terbanyak dengan angka fantastis, yaitu 788 unit! Luar biasa banyaknya. Disusul kemudian oleh Jawa Barat dengan 350 unit yang harus menghentikan aktivitas memasaknya. DI Yogyakarta menyusul dengan 208 unit, sementara DKI Jakarta mencatatkan 50 unit. Banten juga tidak luput dari pengawasan dengan 62 unit, dan Jawa Tengah melengkapi daftar dengan 54 unit. Totalnya memang mencapai angka 1.512 tersebut.

Apa Sebenarnya Masalahnya?

Pertanyaan besarnya, kenapa sih sampai ribuan dapur umum ini harus tutup? Apakah masakannya tidak enak? Ternyata bukan. Dony kemudian membeberkan alasan utamanya. BGN melakukan penghentian ini karena menemukan fakta bahwa masih banyak SPPG yang abai terhadap persyaratan dasar.

“Masalah terbesar yang kami temukan adalah soal legalitas kebersihan. Banyak unit yang ternyata tidak peduli dengan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS,” jelas Dony dengan nada tegas.

Dari total 1.512 SPPG yang kena sanksi, data menunjukkan angka yang mengejutkan. Sebanyak 1.043 SPPG belum mendaftarkan SLHS. Artinya, secara hukum dan standar kesehatan, dapur-dapur tersebut belum layak beroperasi. Ini tentu masalah serius karena menyangkut keamanan pangan yang akan dikonsumsi masyarakat.

Tidak berhenti di situ, masalah berikutnya juga tidak kalah genting. Tim pengawas BGN juga menemukan fakta bahwa 443 SPPG tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah alias IPAL. Coba bayangkan, dapur sebesar itu menghasilkan limbah cair setiap hari, tapi tidak ada sistem pengolahannya. Kalau ini dibiarkan, bukan hanya kualitas makanan yang terancam, tapi lingkungan sekitar dapur juga bisa tercemar.

Urusan Tempat Tidur Kok Jadi Masalah?

Uniknya, selain dua masalah besar di atas, ada satu lagi temuan yang cukup menarik perhatian. Ternyata, ada keluhan dari para pengelola SPPG mengenai fasilitas penunjang untuk para pegawai inti. BGN mendapati bahwa di beberapa unit, belum tersedia tempat tinggal atau mess untuk Kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan.

Tentu kita sepakat, para petinggi dapur umum ini kan harus siaga penuh. Apalagi mereka bertanggung jawab atas menu dan keuangan. Kalau mereka tidak tinggal di lokasi, bagaimana bisa mengawasi operasional dapur yang biasanya mulai beraktivitas sangat pagi? Nah, masalah ini tercatat terjadi di 175 SPPG. Rinciannya, DI Yogyakarta menjadi yang tertinggi dengan 86 unit, disusul Banten 36 unit, Jawa Barat 24 unit, Jawa Timur 19 unit, dan Jawa Tengah 10 unit.

Nasib Dapur Umum Sekarang dan Rencana ke Depan

Lalu, apakah dapur-dapur umum ini akan selamanya tutup? Tentu tidak. BGN menyadari bahwa program ini penting untuk masyarakat. Oleh karena itu, mereka tidak tinggal diam. Badan Gizi Nasional berjanji akan turun tangan membantu.

Mereka akan segera melakukan pendampingan secara intensif. Tim verifikasi juga akan diterjunkan untuk memeriksa satu per satu unit yang bermasalah. Tujuannya jelas, agar SPPG yang terdampak bisa segera bergerak cepat melengkapi semua kekurangan.

“Kami tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Operasional SPPG yang kami hentikan sementara ini akan kami buka kembali secara bertahap. Syaratnya, setelah seluruh persyaratan operasional dan standar yang kami tetapkan telah dipenuhi dengan baik,” ujar Dony menegaskan komitmennya.

Jadi, bagi masyarakat yang mungkin khawatir program makan bergizi terhenti, sepertinya ini justru kabar baik. Ini membuktikan bahwa pemerintah serius dalam mengawal kualitas. Lebih baik tutup sementara untuk berbenah, daripada terus beroperasi tapi dengan standar kebersihan yang buruk. Kita tunggu saja kapan ribuan dapur umum ini akan kembali mengepul dan siap menyajikan makanan terbaik untuk masyarakat.

Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.